Greenpeace Indonesia Ajak PGI untuk Terus Mengawal Pelestarian Lingkungan di Raja Ampat

JAKARTA,PGI.OR.ID-Greenpeace Indonesia mengajak PGI untuk bersama-sama memperjuangkan dan mengawal hingga tuntas perlindungan secara utuh dan permanen terkait Raja Ampat. Hal ini meliputi perlindungan dari tambang yang merusak, perlindungan kepada masyarakat adat, dan perlindungan untuk bagi ekonomi yang berkelanjutan, yang berbasiskan ecotourism dan perikanan.

Hal tersebut disampaikan oleh Country Director Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak, usai bertemu dengan MPH-PGI di ruang pertemuan Lt. 2 Grha Oikoumene, Jakarta, pada Kamis (26/6/2025).

Menurutnya, hal ini penting untuk dilakukan mengingat adanya ketergantungan yang masif terhadap industri ekstraktif pada ekonomi Indonesia saat ini, meskipun hal itu sangat berpotensi merusak lingkungan.  “Kita sudah lihat di banyak wilayah di Indonesia terjadi pencemaran lingkungan daratan maupun perairan, termasuk juga kualitas udara, dan bahkan pencemaran dalam bentuk logam berat yang sangat toksik, itu sudah terjadi di wilayah-wilayah industrialisasi nikel. Kami tidak ingin itu sampai ke Raja Ampat, dan kami juga ingin agar terjadi koreksi total terhadap praktik-praktik hilirisasi ini,” tandasnya.

Sebab itu, lanjut Leonard Simanjuntak, Greenpeace Indonesia memandang institusi agama seperti PGI, sangat memainkan peran penting dalam masyarakat Indonesia yang sangat religius, untuk bersama-sama memerangi persoalan-persoalan semacam ini. “Dalam konteks ini, di tanah Papua terutama, tentu saja kita tahu bahwa gereja selalu menjadi pemangku kepentingan yang sangat signifikan perannya. Sebab itu, kami ingin mengajak PGI yang mengayomi gereja-gereja untuk melihat persoalan ini, dan mendukung upaya-upaya kita menuju ekonomi yang lebih berkejlanjutan. Karena kami melihat sebenarnya masa depan Indonesia dalam jangka yang lebih panjang, termasuk menuju Indonesia Emas, adalah dengan ekonomi yang berkelanjutan,” katanya.

Ia pun optimis dengan kerja sama ini akan tercapai perubahan-perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. “Kami tetap optimis, tentunya sambil bekerja keras dengan seluruh elemen masyarakat yang peduli terhadap lingkungan, bahwa pada waktunya nanti kita bisa mencapai perubahan yang diperlukan untuk Indonesia yang lebih baik,” tandasnya.

Merespon ajakan tersebut, Sekretaris Umum PGI, Pdt. Darwin Darmawan mengapresiasi kedatangan dan ajakan kolaborasi Greenpeace Indonesia. Menurutnya, ajakan Greenpeacesemakin meneguhkan apa yang menjadi concern PGI dalam merespon krisis ekologis dan perjuangan untuk mewujudkan keutuhan ciptaan.  “PGI rindu menjadi rumah bersama untuk semua kelompok yang merindukan perdamaian, keadilan dan keutuhan ciptaan. PGI sadar, perjuangan tersebut mensyaratkan kolaborasi agar tantangan besar bisa dihadapi bersama-sama. Apalagi isu pelestarian lingkungan hidup. Kita yang merindukan lingkungan hidup lestari berhadapan dengan raksasa oligarki yang punya kekuatan dan sumber daya yang sulit dihadapi”, ujarnya.

Kabiro Litbang PGI, Alfian R. Komimbin dalam pertemuan tersebut menginformasikan selain Papua, advokasi juga dilakukan oleh PGI bersama gereja dan masyarakat yang menjadi korban akibat kehadiran PT. Toba Pulp Lestari (TPL) di Sumatera Utara. Disampaikan pula bahwa pada 11 Juli 2025 Biro Litbang PGI akan merilis data terkait kasus-kasus yang berkaitan dengan keberadaan PT. TPL. 

Pada kesempatan itu, Greepeace Indonesia memaparkan berbagai temuannya di Raja Ampat. Diungkapkan bahwa terdapat total 16 izin tambang yang diterbitkan di Raja Ampat, baik yang masih aktif maupun yang pernah berlaku. Sebanyak 13 di antaranya berada di dalam wilayah Geopark. Kini tersisa 5 izin aktif yang terdiri dari 4 izin di wilayah Geopark dan 1 izin di luarnya, dengan 3 izin tambahan yang sedang diusahakan untuk aktif kembali melalui upaya jalur hukum. Tercatat 4 izin berada di pulau-pulau kecil, dan 2 izin diterbitkan kembali pada tahun 2025. 

Dalam jumpa pers yang berlangsung pada 10 Juni 2025 pemerintah menyampakkan bahwa 4 izin aktif di wilayah Geopark sudah dicabut. Meski demikian Greenpeace Indonesia tetap menunggu surat keputusan resmi dari pemerintah yang bersifat terbuka.

Sebagaimana diketahui, terkait kasus tambang di Raja Ampat, PGI dalam pernyataan sikapnya dengan tegas menyatakan meski mengapresiasi pemerintah yang telah mencabut IUP empat perusahan pertambangan di kawasan itu, namun PGI tetap mendesak pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), untuk mengaudit dan meninjau ulang laporan hasil analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan juga laporan analisis mengenai dampak sosial (AMDAS) penambangan nikel secara menyeluruh di wilayah Kepulauan Raja Ampat sebagai gugusan pulau-pulau kecil yang menjadi wilayah tempat berkembangnya berbagai biota laut yang hidup secara simbiosis mutualisme.  Jika ekosistem tersebut tercemar oleh sendimentasi limbah beracun dari penambangan nikel, maka bukan hanya biota laut di gugusan pulau-pulau kecil tersebut yang akan terkena dampak yang serius,  tetapi juga manusia, termasuk dalam aspek kesehatan. 

PGI menegaskan bahwa pengalaman dari kasus pencemaran sungai Jikwa di Tembagapura sampai Timika bahkan sampai di muara menuju laut Arafura, perlu menjadi bahan evaluasi (hasil penelitian UNIPA tahun 2022). Jadi bukan sekedar asumsi “aman” karena berjarak 30-40 km dari wilayah konservasi pulau pulau Raja Ampat. Hal ini juga perlu menjadi evaluasi terhadap industri ekstraktif di berbagai wilayah lainnya. Sebab itu jika terbukti ada pelaku industri ekstraktif yang melanggar prinsip-prinsip perlindungan dan pelestarian alam, pemerintah harus secara tegas memerintahkan penghentian aktivitas ekstraktif tersebut, bahkan mencabut izin usahanya.