Sekretaris Umum PGI Nilai Program Makan Bergizi Gratis Progresif, Tetapi Perlu Desain Realistis

JAKARTA, PGI.OR.ID – Yayasan Indonesia Berdoa Synergi menggelar kegiatan sosialisasi dan diskusi mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Grha Bethel, Jakarta Pusat, pada Senin, 29 September 2026. Acara ini dihadiri sekitar 150 peserta, termasuk para pimpinan gereja.

Kegiatan tersebut menghadirkan dua agenda strategis. Pertama, Sosialisasi Program MBG serta peluang menjadi pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur Sehat MBG, yang dipaparkan oleh Tigor Pangaribuan dari Badan Gizi Nasional. Ia menjelaskan perspektif dan situasi pengelolaan serta pelaksanaan program. Kedua, sharing mengenai latar belakang dan tujuan MBG yang disampaikan oleh Martin Hutabarat, Wakil Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI.

Dalam sambutannya, Pdt. Darwin Darmawan, Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) menilai MBG sebagai langkah progresif untuk menjawab tantangan gizi nasional, khususnya dalam menekan angka stunting yang masih tinggi di Indonesia. Data mencatat, prevalensi stunting di tanah air mencapai 21,5% pada 2022. “Selain memberi dampak kesehatan, MBG juga bisa menghadirkan manfaat sosial-ekonomi, seperti pemberdayaan petani lokal, pengembangan UMKM, serta memperkuat rantai pasok pangan sehat melalui kerja sama dengan koperasi,” demikian disampaikan Pdt Darwin.

Meski demikian, PGI mengingatkan sejumlah tantangan serius, antara lain estimasi biaya program yang sangat besar mencapai Rp255 triliun per tahun dari APBN 2026, risiko tumpang tindih dengan program sosial lain, potensi salah sasaran, hingga ketiadaan mekanisme uji coba nasional. Belum adanya protokol standar dan tingginya potensi kecurangan dalam pengadaan serta distribusi makanan juga menjadi perhatian. “Tanpa desain yang hati-hati, MBG bisa berubah dari program mulia menjadi proyek besar yang tidak efisien dan membebani negara,” tegas Pdt. Darwin.

PGI memberikan sejumlah rekomendasi agar MBG berjalan efektif, antara lain fokus pada balita, ibu hamil, dan wilayah dengan angka stunting tinggi; melaksanakan pilot project sebelum penerapan nasional; menggunakan data puskesmas sebagai basis pendataan; memastikan transparansi anggaran; melibatkan pemasok lokal; serta mengintegrasikan program dengan sektor pendidikan dan bantuan sosial. PGI menegaskan, MBG adalah gagasan yang relevan dan visioner, tetapi pelaksanaannya harus bertahap, berbasis data, dan realistis.