PGI Sampaikan 10 Aspirasi Strategis dalam Audiensi Komisi Percepatan Reformasi Polri: Dorong Transformasi Humanis, Profesional, dan Akuntabel

JAKARTA, PGI.OR.ID — Sebagai bagian dari upaya percepatan reformasi institusi penegak hukum, Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) kembali menggelar audiensi terpadu dengan organisasi keagamaan dan masyarakat sipil. Langkah ini dilakukan untuk menampung aspirasi publik serta masukan konstruktif dalam rangka menyusun rekomendasi kebijakan reformasi Polri.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Aspirasi, Gedung Kementerian Sekretariat Negara, hadir perwakilan PGI — yakni Sekretaris Umum PGI Pdt. Darwin Darmawan dan anggota Komisi Hukum PGI, Ester Jusuf. Selain itu, turut hadir anggota komisi reformasi dari unsur pemerintah dan kepolisian, termasuk Mahfud MD. Hadir juga perwakilan dari PBNU, MUI, KWI, Matakin, PERMABUDHI dan PHDI.

Pertemuan ini merupakan bagian dari rangkaian audiensi maraton yang digelar KPRP sejak awal masa kerjanya. Menurut laporan resmi Sekretariat Negara, hingga 10 Desember 2025, KPRP telah mengadakan 16 kali audiensi dengan 78 kelompok masyarakat, termasuk ormas keagamaan. 

Rangka Aspirasi PGI: “Reformasi Polri Berbasis HAM dan Akuntabilitas”

Dalam audiensi tersebut, PGI menyampaikan sejumlah aspirasi dan rekomendasi ke KPRP. Intinya: reformasi Polri harus lebih dari sekadar perubahan struktural — tetapi juga transformatif, komprehensif, dan berlandaskan HAM. Berikut poin-poin utama aspirasi tersebut:

1. Reformasi Berbasis Instrumen HAM

PGI menekankan bahwa reformasi Polri harus berlandaskan instrumen HAM nasional dan internasional — mulai dari konstitusi (UUD 1945), undang-undang hak asasi manusia, regulasi internal Polri, hingga konvensi internasional. SOP, pelatihan, perekrutan, promosi, hingga akuntabilitas internal Polri harus mengintegrasikan standar HAM secara tegas.

2. Reformasi Struktural & Budaya — Menghapus “Budaya Polisi Toksik”

Tegas menolak kekerasan, intimidasi, kebiasaan impunitas, dan penyalahgunaan wewenang. PGI meminta komisi memastikan mekanisme investigasi eksternal dan independen jika terjadi pelanggaran — termasuk perlindungan saksi (whistleblower), mekanisme etik publik, dan sanksi tegas bagi petugas maupun komandannya.

3. Transparansi dan Evaluasi Sistem Anggaran Polri

PGI dan masyarakat sipil mendesak evaluasi serius terhadap sistem anggaran Polri. Menurut mereka, beban tugas Polri kini jauh lebih kompleks — layanan publik, digital forensik, kejahatan siber, narkotika, trafficking, dll — sementara struktur anggaran dinilai masih “warisan lama” dan rawan penyimpangan. Mereka menyerukan anggaran berbasis kinerja HAM, eliminasi pembiayaan non-formal, dan standarisasi operasional agar polisi tidak “mencari uang” melalui pungli.

4. Oversight Sipil yang Lebih Kuat

KPRP diminta  untuk membuka ruang partisipasi publik luas — melibatkan gereja, komunitas adat, penyandang disabilitas, korban pelanggaran, akademisi — dalam pengawasan Polri. Ditekankan perlunya mekanisme pengaduan aman, anonim, independen, bebas intimidasi, dan wajib ditindaklanjuti. PGI bahkan mendesak pembentukan semacam “National Police Civilian Oversight Board”, mencontoh lembaga eksternal seperti di negara demokratis.

5. Profesionalisasi Personil — Rekrutmen, Mutasi, Kenaikan Pangkat Berbasis Integritas

Penekanan bahwa rekrutmen tidak boleh ada jalur titipan/politis, wajib ada asesmen psikologi berbasis HAM, mutasi dan promosi berdasarkan integritas dan catatan etik, bukan kedekatan politik.

6. Penegakan Hukum Bebas Intervensi Politik & Depolitisasi Jabatan Strategis

PGI mengingatkan bahwa Polri harus netral dari kepentingan politik — terutama menjelang pemilu, Pilkada, dan dalam isu sensitif SARA. Jabatan strategis seperti Kapolda/Kapolres seharusnya tidak diputar hanya berdasarkan elite politik lokal.

7. Perlindungan Kelompok Rentan & Pelayanan Publik Inklusif

Gereja dari PGI menekankan pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan — minoritas agama/kepercayaan, perempuan, anak, penyandang disabilitas, korban kekerasan berbasis agama atau adat, serta warga miskin kota. Layanan Polri diminta inklusif, non-diskriminatif, dan responsif terhadap korban.

8. Reformasi Sistemik Menghadapi Kejahatan Modern

Dengan pesatnya kejahatan siber, kejahatan lintas negara, narkotika, AI-enabled crime, terorisme, kejahatan ekonomi — PGI meminta modernisasi alat kerja Polri, digitalisasi sistem, pusat data kriminal nasional, pelatihan kriminal digital, dan peningkatan kerja sama internasional.

9. Demiliterisasi Mental & Restorasi Peran Polri sebagai Pelayan Publik

PGI menegaskan bahwa narasi “negara harus hadir tegas” tidak boleh berubah menjadi represi — polisi harus mengedepankan karakter pelayanan, bukan sebagai kekuatan militer di tengah masyarakat.

10. Keterbukaan Laporan & Indikator Kinerja Publik

PGI berharap Polri secara rutin mempublikasikan laporan HAM dan kinerja tahunan — untuk Kapolres, Kapolda, Kapolri — melalui dashboard data yang bisa diakses publik. Indikator kinerja harus terukur dan transparan.

Konteks dan Signifikansi: Mengapa Audiensi Ini Penting

Formasi KPRP merupakan langkah strategis pemerintah untuk menjawab desakan publik atas reformasi institusi kepolisian. Dengan demikian, audiensi bersama PGI dan berbagai kelompok masyarakat merupakan bagian krusial dari pendekatan “partisipatif” — di mana reformasi tidak hanya datang dari pusat, melainkan menyerap masukan langsung dari masyarakat sipil luas.

Kehadiran PGI sebagai representasi komunitas gereja dan masyarakat Kristiani merupakan langkah penting agar suara kelompok agama — terutama yang mendampingi komunitas rentan — dapat dilibatkan dalam penyusunan kebijakan Polri ke depan. Dalam kerangka visi PGI 2024–2029, gereja di Indonesia dipanggil untuk “relevan, tangguh, dan berpengharapan” — artinya ikut ambil bagian aktif dalam isu sosial, keadilan, dan hak asasi manusia. Aspirasi PGI bukan sekadar kritik, melainkan kontribusi strategis untuk memperkuat kepercayaan publik dan menjadikan Polri lebih profesional.

Audiensi antara PGI dan Komisi Percepatan Reformasi Polri menjadi momentum penting dalam perjalanan transformasi kepolisian Indonesia. Jika aspirasi dan rekomendasi publik benar-benar diterjemahkan ke dalam kebijakan dan tindakan nyata, reformasi Polri berpeluang menjadi salah satu pijakan strategis memperkuat demokrasi, HAM, dan keadilan bagi seluruh warga negara. (EDP)