Hadiri 35th General Synod of the UCC 2025, Ketum PGI Sampaikan Sikap Gereja Terhadap Berbagai Konflik di Indonesia

AMERIKA SERIKAT,PGI.OR.ID-Ketua Umum PGI Pdt. Jacky Manuputty menjadi narasumber dalam sesi diskusi panel mengenai ”Gereja dan Politik” di 35th General Synod of the United Church of Christ (UCC), di Kansas City, Amerika Serikat, sejak 30 Juni-8 Juli 2025.

Pada kesempatan itu,  ia memaparkan bagaimana gereja-gereja menyikapi konflik yang kerap terjadi di Indonesia, baik konflik sosial, etnis, maupun agama. Menurutnya, di antara berbagai konflik yang terjadi, PGI menganggap konflik sumber daya alam adalah salah satu konflik serius dan berdampak panjang.

”Pada beberapa wilayah di Indonesia, konflik ini bereskalasi menjadi konflik terbuka antara masyarakat dengan industri ekstraktif, atau antara masyarakat dengan pemerintah yang dianggap melindungi investasi negara. Konflik dan berbagai bentuk pelanggaran HAM yang terjadi sampai hari ini di Papua Barat tak dapat dilepaskan dari apa yang sering kita sebut sebagai kutukan sumber daya alam,” tandas Pdt. Jacky Manuputty.

Lebih jauh ia menjelaskan, setiap tahun PGI menerima laporan dari masyarakat mengenai konflik yang terjadi di antara perusahan dengan masyarakat adat yang lahannya diserobot oleh industri-industri ekstraktif di bidang kehutanan, pertanian, maupun pertambangan. Ini pula yang menjadi salah satu penyebab terjadinya penggundulan hutan yang menempatkan Indonesia pada ranking ke-4 negara dengan laju deforestasi hutan tropis tertinggi di dunia. 

”Kondisi ini meningkatkan terjadinya berbagai kasus ketidakadilan ekologis, kemiskinan, konflik sosial, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta berbagai isu sosial lainnya yang harus kami hadapi sebagai gereja dalam misi dan pelayanan kami di Indonesia,” ujarnya.

Sebab itu, di tengah konflik sumber daya alam yang berdampak pada berbagai sektor kehidupan lain, PGI melakukan sejumlah hal, seperti dalam dua dekade terakhir, PGI mendeklarasikan situasi ini sebagai salah satu krisis utama yang dihadapi gereja-gereja di Indonesia, karenanya harus ditanggulangi dalam pelayanan semua sinode anggota PGI dengan mempertimbangkan kapasitas mereka yang tersedia.

Selain itu, selama 20 tahun terakhir PGI mengkampanyekan ’Spiritualitas Ugahari,’ bentuk spiritualitas yang mengedepankan sikap menahan diri terhadap kerakusan, kesedian berbagi, serta keberanian solidaritas dengan ciptaan lainnya yang menderita.

PGI juga menggerakkan advokasi berbasis gereja pada level masyarakat akar rumput (indigenous people), merangkul berbagai lembaga yang peduli untuk memperkuat advokasi di akar rumput, serta bekerja bersama jaringan masyarakat sipil untuk mengadvokasi perubahan kebijakan dan undang-undang daerah dan nasional yang tidak berpihak pada keadilan ekologi maupun keadilan sosial.

”PGI juga bekerja bersama lembaga-lembaga agama lainnya pada tingkat nasional maupun daerah untuk mengelola situasi krisis ini. Selama 7 tahun terakhir PGI terpilih untuk menjadi chairperson dari gerakan ’interfath rainforest initiative’ di Indonesia,” ungkap Ketum PGI. 

Tidak sampai di situ, lanjutnya, PGI pun menolak semua upaya persuasif untuk meredam kerja advokasi gereja-gereja terkait isu konflik agraria dan lingkungan hidup. Pada tahun 2024 pemerintah Indonesia menawarkan lembaga-lembaga agama besar di Indonesia untuk memiliki ijin usaha pertambangan dalam industri batubara di Indonesia. Pemerintah beralasan bahwa lembaga-lembaga agama harus punya sumber ekonomi yang baik sehingga bisa menjadi mandiri, karena itu pemerintah ingin membantunya. 

”Beberapa lembaga agama besar menerimanya, namun PGI bertahan untuk menolaknya. Kalau PGI menerimanya maka gereja menghinati tanggungjawab moral yang telah mendasari perjuangan PGI selama ini untuk mengelola konflik sumber daya alam,” jelasnya.

Sedangkan dalam lingkup kerjasama oikoumene global, PGI mendorong gereja-gereja di utara, untuk sungguh-sungguh berjuang bagi penurunan emisi global. Ada persoalan ketidakadilan di mana banyak negara kaya di Utara menyumbang sebagian besar emisi global, namun banyak negara di Selatan yang menyumbang sangat sedikit bagi emisi global, justru yang merasakan dampaknya. 

Diakhir paparannya, Pdt. Jacky Manuputty menegaskan bahwa kehadirannya tidak semata untuk mencapaikan catatan-catatan dala sesi ini, tetapi juga mengajak untuk mengulurkan tangan dan menawarkan kerjasama dengan UCC bagi penanggulangan isu ini. 

”Saya senang melihat misi UCC juga sangat peduli terhadap isu keadilan iklim. Semoga kita bisa meningkatkan kerjasama kita ke depan di bahwa kepemimpinan Moderator UCC yang baru,” pungkasnya.