Ketum PGI Apresiasi Rekonsiliasi GMIH dan Persaudaraan Lintas Iman Maluku Utara dalam Pelantikan Panpel MPL-PGI 2027

TERNATE, PGI.OR.ID — Penyelenggaraan Sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (MPL-PGI) 2027 di Maluku Utara diharapkan tidak hanya menjadi agenda tahunan organisasi gereja, tetapi juga menjadi ruang perjumpaan untuk memperkuat rekonsiliasi, persaudaraan lintas iman, serta kepedulian terhadap persoalan kemanusiaan dan kebangsaan. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PGI, Pdt. Jacklevyn F. Manuputty, dalam rangkaian persiapan penyelenggaraan Sidang MPL-PGI 2027. Pdt. Jacklevyn F. Manuputty melantik panitia pelaksana lokal Sidang MPL-PGI 2027 di Kota Ternate, Jumat (18/9/2026).

Dalam pelantikan tersebut, Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, dipercaya sebagai Ketua Panitia Pelaksana Lokal. Pelibatan pemerintah daerah melalui kepemimpinan Wakil Gubernur diharapkan memperkuat koordinasi dan dukungan berbagai pihak dalam mempersiapkan penyelenggaraan persidangan gerejawi yang akan mempertemukan pimpinan dan pekerja gereja dari berbagai wilayah di Indonesia.

Sidang MPL-PGI 2027 di Maluku Utara telah ditetapkan dalam Sidang MPL-PGI 2026 yang berlangsung di Merauke, Papua Selatan, pada 30 Januari–2 Februari 2026. Dalam persidangan tersebut, Sinode Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) ditetapkan sebagai tuan dan nyonya rumah. Kota Ternate direncanakan menjadi lokasi penyelenggaraan sidang tersebut.

Pdt. Jacklevyn menyampaikan apresiasi kepada Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) yang bersama-sama mengambil bagian sebagai tuan dan nyonya rumah penyelenggaraan Sidang MPL-PGI 2027. Menurutnya, kesiapan GMIH menjadi tuan rumah memiliki makna penting di tengah proses penyatuan kembali gereja yang sebelumnya mengalami keterpecahan dalam dua kepengurusan. Ia melihat keterlibatan bersama tersebut sebagai bagian dari proses pemulihan dan rekonsiliasi yang sedang berlangsung di tubuh GMIH. Kesediaan untuk menjadi tuan dan nyonya rumah secara bersama-sama, menurutnya, menunjukkan adanya tekad untuk memperkuat kembali persatuan yang telah dideklarasikan dan kini memasuki tahap pemantapan.

“Ini menunjukkan kesembuhan, tekad bersama, dan kesediaan untuk terus-menerus memperkuat proses rekonsiliasi dan penyatuan kembali,” ujar Pdt. Jacklevyn.

Apresiasi juga disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang bersedia membangun kerja sama dengan panitia lokal dalam mempersiapkan penyelenggaraan agenda nasional PGI tersebut. Secara khusus, Pdt. Jacklevyn mengapresiasi kesediaan Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, yang beragama Islam, untuk menjadi Ketua Panitia Pelaksana Lokal Sidang MPL-PGI 2027.

Keterlibatan unsur lintas iman dalam kepanitiaan, menurut Pdt. Jacklevyn, memperlihatkan kuatnya tradisi persaudaraan masyarakat Maluku Utara. Keragaman suku, etnis, dan agama yang hidup di wilayah tersebut telah membentuk tradisi persaudaraan yang memiliki akar sejarah panjang dan dapat menjadi pembelajaran penting bagi para peserta persidangan.

Maluku Utara, lanjutnya, memiliki pengalaman sejarah dalam menghadapi konflik kemanusiaan. Namun, proses penyelesaian dan pemulihan dapat berlangsung karena masyarakat memiliki kekuatan kultural yang telah mengikat kehidupan bersama selama berabad-abad.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara yang hadir mewakili pemerintah daerah, menyampaikan harapan agar Sidang MPL-PGI 2027 tidak hanya membahas persoalan internal persekutuan gereja-gereja, tetapi juga memberi perhatian terhadap persoalan kemanusiaan dan sosial kebangsaan yang lebih luas.

Harapan tersebut mencakup berbagai persoalan yang melampaui batas wilayah, etnis, maupun agama. Dengan demikian, sidang diharapkan dapat menjadi ruang untuk mempertemukan refleksi gereja dengan dinamika kehidupan masyarakat serta mendorong kontribusi gereja dalam merespons persoalan-persoalan bersama.

Menanggapi hal tersebut, Pdt. Jacklevyn mengatakan bahwa perhatian terhadap persoalan sosial dan kebangsaan memang merupakan bagian dari panggilan kerja PGI. Menurutnya, kerja-kerja oikoumene tidak dapat dilepaskan dari realitas kehidupan masyarakat. Karena itu, berbagai persoalan yang dihadapi bangsa turut menjadi perhatian dalam pelayanan PGI, antara lain krisis kemanusiaan, krisis ekologi, krisis keluarga, serta tantangan yang muncul dari perkembangan kecerdasan artifisial (artificial intelligence).

Pdt. Jacklevyn juga menekankan bahwa Sidang MPL-PGI merupakan agenda tahunan yang mempertemukan peserta dari berbagai wilayah Indonesia. Namun, pertemuan tersebut tidak semata-mata dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan institusional organisasi. Lebih dari itu, persidangan menjadi kesempatan membangun kebersamaan antarpeserta sekaligus memperluas perjumpaan dengan masyarakat lintas iman di Maluku Utara.

“Kami berharap kehadiran peserta dapat menimba banyak pembelajaran dari Maluku Utara dan pada saat yang sama membawa berbagai pembelajaran bagi teman-teman di Maluku Utara,” katanya.

Ia juga menyoroti posisi Maluku Utara dalam sejarah Nusantara. Menurutnya, wilayah ini merupakan salah satu titik penting dalam sejarah perjumpaan Nusantara dengan dunia global, terutama melalui perdagangan rempah-rempah. Karena itu, peserta MPL-PGI diharapkan dapat mengenal kekayaan sejarah dan berbagai situs penting di Maluku Utara selama berada di Ternate.

Selain aspek sejarah dan kebudayaan, Pdt. Jacklevyn meminta panitia memberi porsi lebih besar bagi pangan lokal selama penyelenggaraan sidang. Hal ini sejalan dengan dorongan PGI agar gereja ikut membangun ketahanan pangan berbasis potensi pangan lokal. Penyediaan makanan lokal dalam berbagai variasi diharapkan sekaligus menjadi bagian dari pengalaman peserta mengenal kekayaan Maluku Utara.

Ia juga berharap penyelenggaraan MPL-PGI 2027 tidak hanya melibatkan para klerus dan pengurus gereja. Umat dan masyarakat di Maluku Utara perlu dilibatkan dalam berbagai aspek penyelenggaraan agar terjadi perjumpaan yang lebih luas.

Dengan demikian, Sidang MPL-PGI 2027 diharapkan menjadi ruang perjumpaan yang mempertemukan gereja, masyarakat, pemerintah, dan komunitas lintas iman. Maluku Utara bukan hanya menjadi tempat berlangsungnya persidangan, tetapi juga menjadi ruang belajar bersama mengenai rekonsiliasi, persaudaraan, keberagaman, sejarah, serta panggilan gereja untuk terus hadir bagi kemanusiaan. (EDP)