PGI dan GKI di Tanah Papua Perkuat Kapasitas Pekerja Gereja dalam Dukungan Psikososial

TIMIKA, PGI.OR.ID — Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) melalui Biro Papua bersama Sinode Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua menyelenggarakan Pelatihan Dukungan Psikososial bagi Para Pekerja Gereja di Wilayah Konflik Pegunungan Tengah Papua. Kegiatan yang berlangsung pada 16–19 September 2026 di Timika ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas gereja dalam mendampingi masyarakat yang terdampak konflik, kekerasan, dan pengungsian internal.

Sejak 2018, sejumlah wilayah di Tanah Papua, khususnya Papua Pegunungan dan Papua Tengah, menghadapi konflik bersenjata yang berdampak langsung terhadap masyarakat sipil. Pengungsian internal, kehilangan anggota keluarga dan mata pencaharian, rasa tidak aman, serta terbatasnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan telah menimbulkan persoalan kemanusiaan yang kompleks.

Dampak tersebut tidak hanya terlihat dalam bentuk kehilangan dan kerentanan sosial, tetapi juga memengaruhi kondisi psikososial masyarakat. Kecemasan berkepanjangan, trauma, depresi, hilangnya rasa percaya, serta melemahnya hubungan sosial menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian dalam pelayanan gereja.

Dalam situasi tersebut, gereja memiliki posisi strategis sebagai ruang aman dan komunitas yang hadir bersama masyarakat. Para pekerja gereja sering menjadi pihak yang mendengarkan keluhan warga, mendampingi keluarga yang kehilangan anggota keluarga, menguatkan pengungsi, serta terlibat dalam pelayanan kemanusiaan. Namun, kompleksitas persoalan yang dihadapi masyarakat membutuhkan kapasitas pendampingan yang memadai agar pelayanan dapat dilakukan secara aman, tepat, dan tidak menimbulkan dampak yang semakin merugikan penyintas.

Gereja Dipanggil Menjadi Pembawa Damai

Pentingnya peran tersebut menjadi salah satu pesan utama dalam ibadah pembukaan pelatihan. Dalam khotbahnya, Pdt. Hengky Wonatorey mengingatkan bahwa panggilan gereja untuk menghadirkan perdamaian perlu dimulai dari kehidupan bergereja sendiri.

Menurutnya, perbedaan doktrin, dogma, denominasi, dan kepentingan kelembagaan dapat menjadi tantangan bagi gereja dalam membangun persekutuan. Karena itu, gereja perlu terlebih dahulu menghidupi perdamaian dalam kehidupan internal sebelum menjalankan panggilannya sebagai pembawa shalom di tengah berbagai konflik agama, etnis, ekonomi, sosial, politik, dan budaya.

Sekretaris Departemen Pelayanan Kasih dan Keadilan BP Sinode GKI di Tanah Papua, Pdt. Dora Balubun, dalam kesempatan yang sama menyampaikan gambaran mengenai persoalan pengungsian di Papua yang telah berlangsung sejak 2018. Ia menyebut sejumlah wilayah yang mengalami pengungsian, antara lain Intan Jaya, Nduga, Pegunungan Bintang, Yalimo, dan Maybrat, dengan jumlah sekitar 127.500 pengungsi.

Menurut Pdt. Dora, situasi tersebut menunjukkan pentingnya kerja sama lintas gereja dalam pelayanan kemanusiaan. Gereja juga perlu membekali generasi muda agar mampu menjadi alat dan motivator perdamaian di tengah masyarakat.

Ia menekankan bahwa penguatan kapasitas psikososial penting bagi pekerja gereja karena mereka berhadapan langsung dengan warga jemaat yang mengalami trauma akibat kekerasan dan berbagai situasi sulit. Gereja, katanya, perlu hadir bersama masyarakat dan menjadi pembawa damai mulai dari keluarga, komunitas, hingga lingkungan tempat gereja berada.

Sekretaris Umum PGI, Pdt. Darwin Darmawan, mengajak peserta melihat Papua secara utuh. Papua, menurutnya, tidak hanya berbicara mengenai identitas fisik atau wilayah, tetapi juga tentang manusia, tanah, sejarah, budaya, iman, dan kehidupan masyarakat yang terus memperjuangkan martabat serta masa depan.

Dalam konteks tersebut, gereja dipanggil untuk berdiri bersama masyarakat dan memperjuangkan perdamaian, keadilan, serta kehidupan yang bermartabat bagi semua.

Pdt. Darwin juga mengingatkan bahwa perjumpaan melalui pelatihan ini tidak seharusnya berlangsung satu arah. Gereja dari luar Papua tidak hanya datang untuk mengajar, tetapi juga perlu belajar dari masyarakat Papua, khususnya mengenai ketulusan, ketabahan, daya tahan, keterbukaan, dan sikap ugahari, atau hidup secukupnya.

Semangat tersebut diharapkan dapat memperkaya kehidupan bergereja sekaligus mendorong perubahan paradigma dalam menjalankan pelayanan di tengah masyarakat.

Memperkuat Kapasitas Pendampingan

Pelatihan ini diikuti lebih dari 40 peserta dari lima sinode gereja Protestan dan empat keuskupan Katolik di Tanah Papua. Mereka terdiri atas pendeta, pastor, penginjil, pewarta, bruder, suster, dan pekerja pastoral yang memiliki pengalaman pelayanan di wilayah terdampak konflik maupun pengungsian internal.

Dalam pelatihan ini, disampaikan berbagai materi penting seperti pemahaman konflik dan dampak psikososial, etika pendampingan, teknik dukungan psikososial, pendampingan kelompok rentan, serta penguatan ketahanan komunitas. Dalam sesi pelatihan Motivator Perdamaian bersama para pemuda gereja, Pdt. Ronald Rischardt Tapilatu, Kepala Biro Papua PGI mengajak untuk belajar memetakan situasi dan memahami kebutuhan masyarakat terdampak konflik.

Materi mengenai konflik dan dampak psikososial disampaikan Beka Ulung Hapsara dan Abdon Nababan dari Komisi Papua. Pembahasan mencakup kerangka dukungan psikososial, psikologi pengungsian, dampak konflik, hak masyarakat adat, dinamika konflik dalam pelayanan gereja, serta advokasi kemanusiaan.

Sementara itu, Dr. Banu Subagyo dari Komisi Pengurangan Risiko Bencana dan Dr. Budi Hernawan dari Mitra Komisi Papua membekali peserta dengan pemahaman mengenai etika dan prinsip pendampingan psikososial. Materi tersebut mencakup prinsip do no harm, etika pastoral, sensitivitas budaya, batas profesional dalam pendampingan, serta perlindungan masyarakat sipil dan pengungsi internal.

Peserta juga mendapatkan materi teknik dasar dukungan psikososial dari Helena Sigit Widiastuti, yang antara lain membahas stabilisasi emosi, psychological first aid, narrative healing, pendampingan berbasis trauma, dan self-care bagi pendamping. Adapun materi mengenai pendampingan kelompok rentan dan ketahanan komunitas disampaikan Sylvana Apituley, dengan pembahasan mengenai perlindungan anak, sensitivitas gender, pendampingan penyintas kekerasan, support groups, dan ketahanan komunitas.

Berbagai materi tersebut tidak hanya disampaikan secara teoritis, tetapi diperdalam melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, simulasi, refleksi teologis, supervisi kasus, dan penyusunan rencana aksi. Pendekatan ini memungkinkan peserta menghubungkan pengetahuan yang diperoleh dengan pengalaman pelayanan serta situasi konkret masyarakat yang mereka dampingi.

Membangun Jejaring Pelayanan

Pelatihan ini tidak hanya diarahkan pada peningkatan keterampilan individual para pekerja gereja, tetapi juga pada penguatan kerja sama antarlembaga gereja dalam pelayanan psikososial dan kemanusiaan.

Program tersebut menargetkan lahirnya sedikitnya lima rencana aksi lokal, satu modul pelatihan dukungan psikososial, serta jejaring pelayanan lintas sinode dan lintas keuskupan. Jejaring ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi gereja dalam merespons kebutuhan masyarakat terdampak konflik dan pengungsian.

Dalam jangka panjang, penguatan kapasitas tersebut diharapkan memperkuat gereja sebagai komunitas pemulihan yang mampu memberikan dukungan psikososial, membangun ketahanan komunitas, memperkuat kohesi sosial, serta menumbuhkan harapan, keadilan, dan perdamaian di Tanah Papua.

Dengan demikian, dukungan psikososial tidak ditempatkan semata-mata sebagai keterampilan teknis, tetapi menjadi bagian dari panggilan gereja untuk hadir bersama masyarakat, menjaga kehidupan, memulihkan relasi, dan menghadirkan perdamaian di tengah situasi yang penuh tantangan. (EDP)