PGI Terima Kunjungan Komnas Perempuan, Bahas Isu Intoleransi dan Perlindungan Perempuan

JAKARTA, PGI.OR.ID – Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) menerima kunjungan Komnas Perempuan di Grha Oikoumene, Jakarta, pada Rabu (1/10). Pertemuan ini dipimpin oleh Wakil Sekretaris Umum PGI, Pdt. Lenta E. Simbolon, bersama Wakil Ketua Komnas Perempuan, Ibu Dahlia Madanih, dengan dihadiri rombongan Komnas Perempuan serta sejumlah pimpinan Bidang dan Biro di lingkungan PGI.

Dalam pembukaan, kedua pimpinan menyampaikan pengantar dan perkenalan, diikuti paparan dari perwakilan Komnas Perempuan. Ibu Dahlia menjelaskan bahwa sejak 2011 lembaganya memberi perhatian serius pada isu kebebasan beragama. Tahun ini saja tercatat delapan peristiwa bermasalah, dengan dampak yang paling besar dirasakan perempuan, baik dalam ibadah maupun kehidupan sosial. Ia juga menyinggung kasus-kasus di Cibinong, Padang, dan Aceh, serta menanyakan langkah-langkah PGI dalam merespons persoalan intoleransi yang kerap kurang terlaporkan.

Komisioner Komnas Perempuan, Daden Sukendar, menekankan pentingnya sinergi dalam melawan kekerasan berbasis gender dan intoleransi yang sering kali didesain secara sistematis. Ia mencontohkan kasus dualisme FKUB di Sukabumi yang tidak melibatkan perempuan. Sementara itu, Ibu Katarina Pancakristiani menambahkan bahwa konflik sering berakar pada minimnya pengetahuan yang benar, sehingga diperlukan kolaborasi lintas lembaga untuk menyuarakan isu bersama.

Dari pihak PGI, Pdt. Lenta Simbolon memaparkan polikrisis yang dihadapi gereja-gereja serta berbagai upaya advokasi yang telah dilakukan. Ia menegaskan, persoalan intoleransi dan diskriminasi yang kerap menimpa perempuan dan anak-anak membutuhkan kerja sama lintas lembaga. PGI, menurutnya, berkomitmen tidak hanya hadir dalam level advokasi kebijakan, tetapi juga mendampingi jemaat di akar rumput. “Bagi PGI, perempuan bukan sekadar korban, melainkan subjek yang perlu diberdayakan dalam perjuangan melawan kekerasan dan intoleransi. Karena itu, sinergi dengan Komnas Perempuan sangat penting agar suara mereka tidak terabaikan. Kami menyambut gembira kerja sama dengan Komnas Perempuan dan berharap segera disusun Nota Kesepahaman untuk memperkuat kerja bersama dengan komitmen dan tanggung jawab,” ujarnya.

Pdt. Lenta juga menambahkan bahwa PGI melalui Bidang Keadilan dan Perdamaian (KP) telah memulai program paralegal di sejumlah wilayah. Program ini diharapkan menjadi langkah konkret untuk memperkuat pendampingan hukum jemaat yang menghadapi diskriminasi maupun hambatan beribadah. Ia mencontohkan kasus di Padang yang bahkan sempat mendapat perhatian Wakil Presiden. “Kami berharap kasus serupa tidak berulang, dan pengalaman ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk memperjuangkan keadilan dan hak beribadah setiap warga,” ungkapnya.

Selain itu, masukan juga datang dari berbagai biro di lingkungan PGI. Bidang Keadilan dan Perdamaian, melalui Sekretaris Eksekutifnya, menekankan bahwa ada tiga wilayah penting dalam advokasi PGI, di antaranya, kerja-kerja di tingkat grassroot, di mana PGI hadir langsung di tengah masyarakat bersama mitra lintas agama sebagai simbol kehadiran gereja. Selain itu, penguatan jejaring advokasi, yang di antaranya membutuhkan relasi lebih erat dengan Komnas Perempuan. Para pimpinan Bidang dan Biro lain juga menyampaikan berbagai hal yang dikerjakan oleh PGI berkaitan dengan isu perlindungan terhadap perempuan, misalnya kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan, pengelolaan rumah aman oleh sinode-sinode gereja anggota, hingga program pendampingan korban di berbagai daerah.

Pertemuan menghasilkan sejumlah kesepakatan penting, antara lain rencana penyusunan Nota Kesepahaman (MoU) antara PGI dan Komnas Perempuan, mekanisme pelaporan kasus intoleransi yang lebih efektif, serta penguatan pendekatan restorative justice yang melibatkan korban, khususnya perempuan. Selain itu, kedua pihak sepakat menjajaki kegiatan bersama, termasuk kunjungan ke Pulau Seribu, serta mendalami model Kerukunan Beragama (KBB) yang sedang dikembangkan Komnas Perempuan.

Rapat ditutup dengan penegasan komitmen sinergi antara PGI dan Komnas Perempuan dalam memperjuangkan keadilan, perlindungan hak asasi, dan keberlangsungan ruang aman bagi perempuan, terutama mereka yang rentan menghadapi diskriminasi dan intoleransi.