PGI Tegaskan Penolakan terhadap PSN dan Militerisme dalam Penutupan Sidang MPL 2026 di Merauke

MERAUKE, PGI.OR.ID-Sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (MPL-PGI) Tahun 2026 resmi ditutup dengan penegasan sikap gereja-gereja di Indonesia terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan serta meningkatnya kecenderungan militerisme dan otoritarianisme.

Dalam jumpa pers seusai ibadah penutupan di ballroom Hotel Swisbell Merauke, Ketua Umum PGI, Pdt. Jacklevyn F. Manuputty, menyampaikan bahwa isu keadilan ekologis telah lama menjadi perhatian serius PGI. Kerusakan lingkungan, tumpang tindih tata kelola hutan dengan hak masyarakat adat, serta pengalaman kegagalan proyek-proyek pangan sebelumnya menjadi dasar keprihatinan gereja-gereja.

PGI menilai pembangunan kembali food estate di kawasan yang sangat luas berpotensi memperparah ketidakadilan ekologis dan sosial. Karena itu, Sidang MPL sengaja dilaksanakan di Merauke agar para peserta dapat melihat, mendengar, dan menyelami langsung realitas yang dialami masyarakat adat dan gereja-gereja setempat, termasuk keluhan, ratapan, bahkan “tangisan tanah dan bumi” Papua.

“Setelah melalui kajian, dialog dengan masyarakat adat, Majelis Rakyat Papua, gereja-gereja lokal, serta pengalaman empirik di lapangan, Sidang MPL merekomendasikan dua sikap utama,” ujar Pdt. Jacky Manuputty.

Pertama, PGI, yang menaungi 105 sinode anggota dari Aceh hingga Papua, bersama 30 PGIW dan berbagai lembaga oikumenis, menyatakan penolakan terhadap Proyek Strategis Nasional yang sedang berlangsung di Merauke. Sikap ini akan dibawa secara resmi kepada pemerintah dan para pemangku kepentingan.

Kedua, PGI menolak militerisasi dan kecenderungan otoritarianisme yang dinilai melemahkan hak-hak masyarakat, demokrasi, serta partisipasi kritis warga.

PGI juga menegaskan dukungan penuh kepada masyarakat adat Papua Selatan yang menyuarakan penolakan terhadap PSN. “Ini bukan sikap institusional yang berdiri sendiri. Kami belajar dari masyarakat, berbicara dengan MRP, dengan mama-mama, dan berdiri bersama mereka,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, PGI berencana meminta pertemuan langsung dengan pemerintah, termasuk dengan Presiden Prabowo Subianto, guna menyampaikan sikap Sidang MPL sekaligus mengajak gereja-gereja dan komponen masyarakat Papua untuk berdialog secara terbuka. “Waktu akan membuktikan hasilnya. Tetapi ketika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, kami ingin menegaskan: gereja-gereja sudah berbicara,” pungkasnya.

Dengan penutupan Sidang MPL-PGI 2026 ini, PGI meneguhkan komitmen oikumenis untuk terus memperjuangkan keadilan ekologis, melindungi hak masyarakat adat, serta merawat demokrasi melalui suara profetik gereja-gereja di Indonesia. (NA)