PESAN PASTORAL DAN SERUAN MORAL PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI INDONESIA (PGI): MERAWAT DEMOKRASI, MENJAGA KEHIDUPAN BERSAMA

Kepada: Gereja-gereja anggota PGI, seluruh umat Kristen, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan di Indonesia.

Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus dan seluruh warga bangsa yang kami hormati,

Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus.

Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) mengikuti dengan penuh perhatian dan keprihatinan perkembangan kehidupan bangsa belakangan ini. Dalam beberapa hari terakhir, bangsa kita menyaksikan peristiwa ketatanegaraan yang jarang terjadi. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyampaikan surat pernyataan berhenti dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) dan Presiden Republik Indonesia. MPR RI telah menerima surat tersebut dan menyatakan bahwa jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan sejak 12 November 2026. Peristiwa ini menjadi momentum penting bagi pelaksanaan mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PGI menghormati langkah tersebut sebagai keputusan yang ditempuh melalui jalur konstitusional. Kami berharap MPR RI dan Presiden menuntaskan proses pengisian jabatan Wakil Presiden sesuai dengan ketentuan konstitusi, secara transparan, dan tepat waktu, dengan mengutamakan integritas serta kepentingan bangsa, bukan sekadar kompromi kekuasaan. Kami juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menyikapi peristiwa ini dengan kepala dingin, tidak larut dalam saling menghujat, dan tetap menghormati martabat setiap pribadi yang terlibat.

Peristiwa ini berlangsung di tengah ketegangan politik yang meningkat, perbedaan pandangan yang semakin tajam di tengah masyarakat, serta gelombang aksi penyampaian aspirasi yang menunjukkan bahwa demokrasi kita sedang diuji. Pada saat yang sama, rakyat masih bergulat dengan persoalan-persoalan mendasar yang menyangkut kesejahteraan, keterpurukan ekonomi, keadilan sosial, dan kerusakan lingkungan, termasuk ancaman kebakaran hutan dan lahan yang kembali membahayakan kehidupan banyak orang.

Sebagai persekutuan gereja-gereja, PGI meyakini bahwa iman Kristen tidak pernah terlepas dari tanggung jawab terhadap kehidupan bersama. Nabi Yeremia mengingatkan umat Allah untuk mengusahakan kesejahteraan tempat mereka hidup dan mendoakannya (Yeremia 29:7). Nabi Amos menyerukan agar keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir (Amos 5:24). Kami meyakini bahwa perdamaian sejati hanya dapat dibangun di atas keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kesediaan untuk mendengarkan suara mereka yang selama ini terabaikan.

Gereja dipanggil untuk mendoakan sekaligus mengingatkan. Karena itu, PGI menyampaikan pesan pastoral kepada gereja-gereja dan umat, serta seruan moral kepada pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan, sebagai berikut:

KEPADA GEREJA DAN UMAT

1. Tekun mendoakan bangsa dan para pemimpin.

Kami mengajak seluruh gereja dan umat Kristen untuk tekun mendoakan bangsa Indonesia, terutama para pemimpin yang sedang mengemban amanat rakyat, dalam ibadah jemaat, persekutuan keluarga, maupun doa pribadi. Kita memohon agar Tuhan menganugerahkan hikmat, kerendahan hati, kejernihan pikiran, dan keberanian moral kepada mereka. Doakan pula mereka yang sedang menderita: korban kekerasan, keluarga yang kehilangan anggota keluarganya, masyarakat yang terdampak asap, dan semua orang yang hidupnya terhimpit oleh kesulitan ekonomi.

2. Memelihara suara profetis dengan jujur dan penuh kasih.

Kami mendorong gereja-gereja, para pelayan, dan umat untuk terus memelihara sikap kritis serta keberanian untuk mengingatkan para pemimpin, pemerintah, dan pemangku kebijakan ketika terjadi ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hak asasi manusia, atau kebijakan yang merugikan rakyat. Sikap kritis bukanlah permusuhan, melainkan wujud cinta, kepedulian, dan tanggung jawab terhadap kehidupan bangsa. Karena itu, kritik hendaknya disampaikan secara jujur, berdasarkan fakta, serta dilandasi kasih dan komitmen pada kebenaran, keadilan, dan kebaikan bersama.

3. Menjadi rumah bersama dan menolak polarisasi.

Kami mengingatkan seluruh gereja dan umat agar tidak membiarkan perbedaan aspirasi, pandangan, dan pilihan politik merusak persekutuan. Setiap warga gereja bebas menentukan sikap politik sesuai dengan hati nuraninya, dan perbedaan itu hendaknya dihormati dalam semangat saling mendengarkan dan mengasihi. Gereja harus tetap menjadi rumah bersama bagi semua, serta menjaga kebebasan dan integritas moralnya agar tidak terseret menjadi alat kepentingan politik kelompok mana pun.

Di tengah masyarakat yang majemuk, kami mendorong gereja-gereja untuk terus merawat persaudaraan kebangsaan, membuka ruang perjumpaan dan dialog lintas iman, serta mencegah polarisasi sosial. Kami mengajak umat untuk bijaksana dalam menggunakan media sosial dan menolak menyebarkan kabar bohong, fitnah, maupun ujaran kebencian yang memperuncing perpecahan.

4. Menunjukkan solidaritas kepada mereka yang menderita dan merawat ciptaan.

Kami mengajak gereja-gereja, khususnya di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan, untuk menghadirkan pelayanan kasih bagi masyarakat yang menderita, termasuk anak-anak, warga lanjut usia, masyarakat adat, dan kelompok rentan. Gereja juga dipanggil untuk mendampingi mereka yang menjadi korban kekerasan atau kehilangan mata pencaharian. Kepedulian terhadap keutuhan ciptaan adalah bagian dari kesaksian iman kita, bukan sekadar pelengkapnya.

KEPADA PEMERINTAH DAN SELURUH PEMANGKU KEPENTINGAN

5. Menegakkan hukum yang adil dan menghormati kebebasan berpendapat.

Kami menyerukan kepada pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan agar setiap persoalan bangsa, termasuk ketegangan politik, diselesaikan melalui mekanisme hukum dan konstitusi. Hukum harus melindungi warga negara, bukan digunakan untuk membungkam mereka, dan kemerdekaan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional, bukan ancaman bagi negara.

Karena itu, kami mendesak pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan, termasuk aparat penegak hukum, untuk menghentikan kriminalisasi, intimidasi, dan penggunaan kekuatan berlebihan terhadap warga, aktivis, mahasiswa, jurnalis, akademisi, dan tokoh agama yang menyampaikan kritik secara damai. Kami juga meminta pembebasan bagi mereka yang ditahan semata-mata karena menyampaikan pendapat, serta jaminan proses hukum yang adil, transparan, tidak tebang pilih, bebas dari intervensi politik, dan disertai pendampingan hukum.

Setiap dugaan kekerasan oleh aparat harus diusut tuntas secara independen dan terbuka dengan melibatkan Komnas HAM. Hasil penyelidikan harus diumumkan kepada publik, dan para pelaku, termasuk pemegang tanggung jawab komando, harus diproses secara hukum, sementara hak-hak korban dipulihkan. Pemerintah perlu membuka dialog yang tulus dengan masyarakat serta tidak serta-merta melabeli aspirasi rakyat sebagai tindakan makar atau gerakan yang ditunggangi pihak tertentu. Stabilitas nasional tidak boleh dijadikan dalih untuk mempersempit kebebasan sipil.

6. Menjaga supremasi sipil sebagai pilar demokrasi konstitusional.

Supremasi sipil adalah prinsip yang tidak dapat ditawar dalam demokrasi konstitusional. Kami mendesak agar institusi pertahanan tidak ditarik ke dalam urusan keamanan dan ketertiban sipil di luar batas yang ditetapkan undang-undang, termasuk dalam penanganan aksi penyampaian pendapat. Kami menolak setiap kebijakan atau upaya legislasi yang memperluas peran militer ke ranah sipil tanpa kendali demokratis yang jelas. Kepolisian harus bekerja secara profesional dan akuntabel, sementara Dewan Perwakilan Rakyat harus sungguh-sungguh menjalankan fungsi pengawasannya terhadap seluruh institusi bersenjata negara.

7. Menetapkan penanganan kebakaran hutan dan lahan sebagai prioritas nasional.

Dinamika politik tidak boleh mengalihkan perhatian negara dari ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), yang merupakan persoalan kemanusiaan dan ekologis. Kami mendesak seluruh pemangku kepentingan terkait untuk menjadikan pencegahan dan penanggulangan karhutla sebagai prioritas nasional, dengan menjamin layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak dan pemulihan lingkungan yang berkelanjutan.

Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas terhadap korporasi. Kami mendesak dilakukannya audit kepatuhan terhadap pemegang konsesi di wilayah rawan kebakaran, pengumuman secara terbuka perusahaan yang lahannya terbakar, pencabutan izin bagi perusahaan yang terbukti lalai atau sengaja membakar, serta penegakan tanggung jawab pemulihan lingkungan. Negara tidak boleh bersikap keras kepada masyarakat adat dan petani kecil, sementara korporasi besar luput dari pertanggungjawaban.

8. Memastikan negara tidak absen dari pelayanan kepada rakyat.

Konflik politik tidak boleh menyandera tanggung jawab utama negara untuk melayani rakyat. Kami mendesak pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan agar anggaran pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pemenuhan kebutuhan dasar tidak dikorbankan atau dialihkan demi kepentingan politik jangka pendek. Seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus tetap bekerja secara optimal dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel, serta memberikan perhatian khusus kepada masyarakat miskin, kelompok rentan, dan warga di wilayah terpencil serta terluar. Kehadiran negara justru paling dibutuhkan ketika rakyat sedang menghadapi kesulitan.

Mengakhiri pesan pastoral dan seruan moral ini, kami mengingatkan ajaran Yesus, “Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah” (Matius 5:9). Damai yang dimaksud bukanlah ketenangan yang dipaksakan, melainkan damai yang berakar pada keadilan, kasih, dan penghormatan terhadap martabat setiap manusia.

Indonesia adalah rumah bersama yang dipercayakan Tuhan untuk kita rawat. Di tengah berbagai ketegangan dan ketidakpastian, marilah kita terus memelihara pengharapan, memperjuangkan keadilan, dan menjaga persaudaraan. Kita tidak boleh membiarkan perbedaan politik merenggangkan ikatan kemanusiaan yang menyatukan kita sebagai bangsa.

Kiranya Tuhan menganugerahkan hikmat kepada para pemimpin, menolong rakyat Indonesia agar tetap bersatu melewati tantangan kehidupan sebagai bangsa, menguatkan mereka yang sedang menderita, dan memampukan gereja-gereja untuk terus menjadi pembawa keadilan, perdamaian, dan saksi kebenaran dalam kehidupan bangsa.

Jakarta, 15 November 2026

MAJELIS PEKERJA HARIAN
PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI INDONESIA

Pdt. Jacklevyn F. Manuputty
Ketua Umum

Pdt. Darwin Darmawan
Sekretaris Umum