PERNYATAAN SIKAP PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI INDONESIA (PGI) Atas Dugaan Korupsi Dana Siap Pakai Penanggulangan Bencana di BNPB

“Celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil ... dan merampas hak orang-orang sengsara di antara umat-Ku.” (Yesaya 10:1–2)

JAKARTA, PGI.OR.ID-Menanggapi pemberitaan mengenai dugaan korupsi Dana Siap Pakai (DSP) pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang semestinya digunakan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), serta bencana-bencana di berbagai wilayah Indonesia, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) menyampaikan keprihatinan mendalam dan mengecam keras segala bentuk penyalahgunaan dana kemanusiaan.
PGI memandang bahwa dugaan korupsi dana penanggulangan bencana bukan semata-mata persoalan penyalahgunaan keuangan negara, melainkan juga persoalan kemanusiaan dan hak asasi manusia (HAM) yang serius. Dana tersebut berkaitan langsung dengan tanggung jawab negara untuk melindungi kehidupan, memenuhi kebutuhan dasar, serta menjamin keselamatan dan pemulihan masyarakat terdampak bencana.

Sebagaimana dinyatakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI pada 18 Oktober 2026, dugaan korupsi dana bencana berpotensi mengancam pemenuhan hak-hak masyarakat terdampak, termasuk hak atas kesehatan, pendidikan, tempat tinggal yang layak, perlindungan, dan rasa aman. PGI memandang bahwa perspektif dan rekomendasi Komnas HAM perlu menjadi salah satu rujukan penting dalam melihat dampak perkara ini, sehingga penanganannya tidak hanya berorientasi pada kerugian keuangan negara, tetapi juga pada perlindungan dan pemulihan hak-hak masyarakat yang terdampak.
Di tengah perjuangan masyarakat menghadapi karhutla, gempa bumi, banjir, dan berbagai bencana lainnya, penyalahgunaan dana yang semestinya diperuntukkan bagi penanggulangan bencana merupakan pengkhianatan terhadap amanat publik dan tanggung jawab kemanusiaan. Dalam perspektif iman Kristen, tindakan memperkaya diri di tengah penderitaan sesama bertentangan dengan panggilan untuk mengasihi, melindungi kehidupan, membela mereka yang lemah, dan memperjuangkan keadilan.

Menanggapi hal tersebut, PGI menyatakan sikap:
1. Mendukung perhatian dan pandangan Komnas HAM RI terhadap dampak dugaan korupsi dana bencana bagi pemenuhan hak asasi manusia. PGI mendorong agar perspektif HAM menjadi rujukan dalam penanganan perkara ini, termasuk dalam mengidentifikasi dampak terhadap masyarakat terdampak dan memastikan pemulihan hak-hak mereka.
2. Mendesak pemerintah dan BNPB untuk memastikan penanganan bencana dan bantuan kemanusiaan tetap menjadi prioritas dan tidak terhenti akibat perkara ini. Pengusutan dugaan korupsi harus berjalan seiring dengan keberlanjutan penanganan bencana, distribusi bantuan, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, dan pemulihan masyarakat terdampak. Jangan sampai masyarakat yang telah menderita akibat bencana kembali menanggung beban karena terhambatnya bantuan yang menjadi hak mereka.
3. Mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas perkara ini secara profesional, transparan, independen, dan tanpa pandang bulu. Proses hukum harus menjunjung asas praduga tak bersalah serta memastikan setiap pihak yang terbukti terlibat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
4. Mendesak penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh tahapan pengelolaan dana penanggulangan bencana. Hal ini perlu disertai pengawasan yang efektif, keterbukaan informasi kepada publik, serta mekanisme pengaduan yang aman dan mudah diakses masyarakat, guna mencegah penyalahgunaan anggaran dan memastikan dana digunakan sesuai peruntukannya. 
5. Mendorong penguatan kerangka hukum pemberantasan korupsi yang berorientasi pada keadilan dan pemulihan korban. Penanganan perkara tidak boleh berhenti pada penghukuman pelaku dan pengembalian kerugian negara, tetapi juga harus memperhitungkan dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan serta memastikan hak-hak masyarakat yang dirugikan dipulihkan. 
6. Mengecam keras segala bentuk penyalahgunaan dana kemanusiaan, khususnya dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan bencana. Dana tersebut menyangkut keselamatan dan kehidupan manusia yang sedang menghadapi penderitaan. Dalam perspektif iman Kristen, tindakan memperkaya diri dengan menyalahgunakan dana yang semestinya digunakan untuk menolong sesama merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai kasih, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.
7. Mengajak seluruh gereja dan jejaring oikumenis di Indonesia untuk mengawal proses hukum dan terus memperkuat solidaritas kemanusiaan. PGI juga mengajak lembaga kemanusiaan, komunitas lintas iman, dan masyarakat sipil untuk bersama-sama mengawasi pengelolaan dana bencana, memperkuat pendidikan antikorupsi, serta memastikan kebutuhan dan hak masyarakat terdampak tetap menjadi perhatian utama.

PGI menegaskan bahwa penanggulangan bencana harus dijalankan dengan integritas, transparansi, dan keberpihakan kepada mereka yang paling rentan. Tidak boleh ada ruang bagi korupsi yang merampas hak masyarakat untuk memperoleh pertolongan dan pemulihan. PGI akan terus menyerukan penegakan keadilan serta mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga amanat kemanusiaan, agar setiap sumber daya yang dipercayakan bagi penanggulangan bencana sungguh-sungguh digunakan untuk melindungi kehidupan dan memulihkan martabat manusia, sesuai dengan firman Tuhan: “Belajarlah berbuat baik; usahakanlah keadilan ...” (Yesaya 1:17).

Jakarta, 19 Oktober 2026
Atas nama Majelis Pekerja Harian PGI

            Pdt. Jacklevyn F. Manuputty        Pdt. Darwin Darmawan
                      Ketua Umum                  Sekretaris Umum
 

Dokumen pdf bisa diunduh melalui tautan file di bawah.