Gelar Workshop Isu Pekerja Migran, PGI Dorong Gereja Perkuat Perlindungan Pekerja Migran dan Pencegahan TPPO

BATAM, PGI.OR.ID – Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) mendorong gereja-gereja di Indonesia untuk semakin aktif mengambil bagian dalam perlindungan pekerja migran Indonesia dan pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Komitmen ini diwujudkan melalui Workshop Isu Pekerja Migran dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang berlangsung pada Sabtu (17/10/2026) di Gereja GMIST Dioskuri Batam, Kepulauan Riau.

Kegiatan yang diikuti sekitar 40 peserta dari gereja-gereja anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah (PGIW) Kepulauan Riau, lembaga sosial, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta pemangku kepentingan lainnya ini menjadi ruang bersama untuk memperkuat pemahaman dan membangun strategi perlindungan pekerja migran yang aman, bermartabat, dan berkeadilan.

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Pemberdayaan pada Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Muhamad Fachri, menyampaikan apresiasi kepada PGI atas komitmennya dalam memperkuat perlindungan pekerja migran, termasuk melalui soft launching Shelter Pekerja Migran Indonesia di Batam.

Fachri menilai kehadiran shelter tersebut sebagai langkah penting untuk memperluas pelayanan perlindungan, khususnya bagi pekerja migran yang berada dalam situasi rentan dan membutuhkan pendampingan serta pemulihan, baik secara fisik maupun psikis.

“Ini tentu membuka peran yang lebih dalam untuk melindungi pekerja migran Indonesia, terutama mereka yang mengalami kerentanan, baik secara fisik maupun psikis, agar bisa ditempatkan di shelter ini,” ujarnya.

Menurut Fachri, kehadiran shelter merupakan bentuk nyata kolaborasi pemerintah dan organisasi keagamaan dalam memperkuat perlindungan pekerja migran. Upaya ini juga menjadi bagian dari implementasi nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dan perjanjian kerja sama antara PGI dan KP2MI.

Ia turut menekankan pentingnya edukasi mengenai migrasi aman agar masyarakat yang hendak bekerja ke luar negeri memahami prosedur migrasi, hak-hak pekerja, serta mekanisme perlindungan yang tersedia. Perlindungan tersebut perlu mencakup aspek hukum, ekonomi, dan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Gereja Dipanggil Membela Martabat dan Hak Pekerja Migran

Dalam sesi workshop ini, Pdt. Etika Saragih, Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian PGI melalui virtual zoom, menegaskan bahwa gereja dipanggil untuk menolak segala bentuk perlakuan yang merendahkan martabat manusia, termasuk eksploitasi, perdagangan orang, kekerasan, dan diskriminasi terhadap pekerja migran.

Ia menekankan bahwa gereja perlu memberikan perhatian khusus kepada pekerja migran yang mengalami ketidakadilan, kekerasan, eksploitasi, maupun pemiskinan. Pelayanan gereja, menurutnya, tidak boleh berhenti pada pemberian bantuan karitatif, tetapi harus disertai perjuangan menegakkan keadilan, membela hak-hak pekerja migran, dan mengubah kondisi yang menyebabkan mereka terus berada dalam situasi rentan.

Dalam konteks tersebut, kehadiran shelter pelayanan pekerja migran menjadi salah satu wujud konkret panggilan gereja untuk menghadirkan perlindungan dan pemulihan. Shelter diharapkan menjadi tempat yang aman bagi mereka yang membutuhkan perlindungan, ruang pemulihan bagi mereka yang mengalami penderitaan, sekaligus sumber harapan untuk membangun kembali kehidupan secara bermartabat.

Romo Paschal Apresiasi Komitmen PGI dalam Isu Kemanusiaan

Sementara itu, aktivis kemanusiaan Romo Paschal menyampaikan apresiasi kepada PGI yang dinilainya semakin serius menangani persoalan pekerja migran, perdagangan orang, dan berbagai isu kemanusiaan lainnya.

Ia menyebut komitmen tersebut sebagai kabar sukacita bagi para pegiat kemanusiaan yang selama ini bekerja langsung mendampingi masyarakat, khususnya mereka yang mengalami eksploitasi dan menjadi korban perdagangan orang.

Romo Paschal juga mengapresiasi PGI dan PGIW Kepulauan Riau atas pelaksanaan soft launching shelter yang dinilainya menjadi kabar baik bagi masyarakat Batam.

Menurutnya, kehadiran pelayanan tersebut diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk mendapatkan perlindungan dan pendampingan. Ia berharap semakin banyak pihak mengetahui keberadaan shelter dan membantu masyarakat yang membutuhkan untuk mengakses layanan tersebut.

Lebih lanjut, Romo Paschal menekankan pentingnya kerja sama lintas lembaga dan komunitas dalam menangani persoalan kemanusiaan. Menurutnya, perlindungan terhadap manusia tidak boleh dibatasi oleh sekat organisasi, agama, maupun latar belakang lainnya.

“Ketika kita berbicara tentang manusia, tidak ada sekat dan tidak ada batas. Kita semua harus diajak untuk peduli terhadap isu-isu kemanusiaan ini. Kita perlu bekerja sama membangun dunia yang beradab, sehingga tidak ada lagi perdagangan orang maupun kejahatan lain yang merendahkan martabat kemanusiaan,” tegasnya.

Membangun Kolaborasi untuk Perlindungan yang Berkelanjutan

Workshop ini menegaskan pentingnya keterlibatan gereja dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai migrasi aman, mendampingi pekerja migran dan keluarganya, serta mengambil bagian dalam pencegahan TPPO.

Melalui penguatan kapasitas gereja dan kehadiran shelter pelayanan pekerja migran di Batam, PGI bersama PGIW Kepulauan Riau diharapkan dapat memperluas jangkauan pelayanan bagi mereka yang membutuhkan perlindungan dan pemulihan.

Kolaborasi antara gereja, pemerintah, lembaga sosial, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan para pegiat kemanusiaan menjadi bagian penting dalam memastikan pekerja migran mendapatkan hak dan perlindungan yang layak.

Panggilan kemanusiaan ini mengingatkan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang harus dihormati. Karena itu, upaya mencegah perdagangan orang dan melindungi pekerja migran bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga panggilan bersama untuk menghadirkan keadilan, memulihkan kehidupan, dan membangun masyarakat yang lebih manusiawi. (IST)