PGI, JAKOMKRIS PBI, dan YEU Kembangkan Skema Ruang Bebas Asap, Bersama Gereja Lokal Perkuat Respons Kemanusiaan terhadap Dampak Karhutla yang Meluas

JAKARTA, PGI.OR.ID— Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia belum menunjukkan perbaikan kondisi yang signifikan. Sebaliknya, dampak kebakaran dan paparan asap semakin meluas, mencakup Sumatera Selatan, seluruh wilayah Kalimantan, Maluku, hingga Papua Selatan. Situasi ini meningkatkan risiko kesehatan masyarakat, mengganggu aktivitas sosial dan pendidikan, serta memperbesar kebutuhan akan layanan kesehatan dan ruang perlindungan sementara bagi warga terdampak.

Merespons perkembangan tersebut, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) melalui Biro Pengurangan Risiko Bencana (PRB), bersama Jaringan Komunitas Kristen untuk Penanggulangan Bencana Indonesia (JAKOMKRIS PBI) dan YAKKUM Emergency Unit (YEU), telah mengembangkan skema  “Ruang Bebas Asap” sebagai salah satu bentuk respons darurat bagi masyarakat terdampak karhutla. Skema ini dirancang sebagai ruang transit dan perlindungan sementara bagi warga yang membutuhkan tempat lebih aman ketika kualitas udara memburuk akibat paparan asap. Inisiatif tersebut diharapkan dapat diterapkan di wilayah-wilayah terdampak dengan menyesuaikan kebutuhan, kapasitas, dan kondisi setempat.

Pengembangan Ruang Bebas Asap merupakan bagian dari upaya memperluas perlindungan masyarakat sekaligus memperkuat respons kemanusiaan berbasis komunitas. Melalui skema ini, gereja dan jejaring kemanusiaan diharapkan dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia untuk menghadirkan ruang perlindungan bagi masyarakat, terutama anak-anak, lansia, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan warga dengan gangguan pernapasan. Pelaksanaannya perlu didukung ketersediaan air bersih, masker, kebutuhan dasar, pengelolaan relawan, serta koordinasi dengan tenaga kesehatan untuk memastikan warga yang membutuhkan penanganan medis dapat segera dirujuk.

Inisiatif ini berangkat dari pengalaman respons karhutla di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan melalui penguatan Pos Terpadu Gereja. Di Kalimantan Barat, Pos Terpadu Resort GKE Pontianak melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, menghimpun dukungan jemaat, menyalurkan bantuan logistik, dan mempersiapkan pengembangan fasilitas perlindungan bagi masyarakat. Sementara itu, di Kalimantan Tengah, Pos Terpadu PGIW Kalimantan Tengah mengoordinasikan pembagian masker, edukasi kesehatan, dan penguatan kesiapsiagaan masyarakat. Di Kalimantan Selatan, Pos Terpadu CC GPIB Mupel Kalselteng membangun struktur organisasi, mendata kebutuhan warga, serta mengembangkan koordinasi dan rencana kesiapsiagaan untuk memperkuat respons di tingkat komunitas.

Sebagai dukungan konkret, selama beberapa bulan terakhir PGI telah menyalurkan bantuan sebanyak 6.000 masker untuk mendukung respons karhutla melalui PGIW Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Pembagian masker dilakukan untuk membantu mengurangi paparan langsung asap terhadap masyarakat. Selain itu, dukungan logistik berupa makanan, air mineral, vitamin, dan kebutuhan relawan juga menjadi bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan dasar di wilayah terdampak. Meski demikian, distribusi bantuan masih menghadapi sejumlah kendala. Laporan situasi sebelumnya mencatat bahwa bantuan masker dari UEM sebanyak 3.900 buah untuk disalurkan melalui Pos Terpadu Kalimantan Barat masih terkendala akses penerbangan sehingga belum tiba di Pontianak pada saat laporan diterbitkan.

Salah satu perkembangan penting dalam respons gereja adalah pendirian tiga Rumah Oksigen oleh Majelis Sinode XXII GPIB, yakni di GPIB Ebenhaezer Palangka Raya, Kalimantan Tengah, serta GPIB Bethesda Marau dan GPIB Betlehem Sungai Ambawang di Kalimantan Barat. Rumah Oksigen GPIB Ebenhaezer Palangka Raya mulai dibuka untuk masyarakat umum pada 30 September 2026, dengan pelayanan dari Selasa hingga Minggu. Ketua I Majelis Sinode XXII GPIB, Pdt. Haenry Tamaela, menjelaskan bahwa pendirian fasilitas tersebut merupakan tindakan darurat untuk membantu masyarakat yang terdampak asap karhutla.

Menurutnya, pendirian Rumah Oksigen dilakukan melalui koordinasi dengan Mupel Kalselteng, Mupel Kalbar, JAKOMKRIS PBI, dan PGIW setempat. Majelis Sinode turut memberikan dukungan untuk pengadaan masker dan vitamin serta pembelian air bersih sebesar Rp750.000 bagi masing-masing lokasi, sesuai keterangan yang disampaikan. Gereja juga mendorong keterlibatan jemaat dalam membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Kehadiran Rumah Oksigen ini menjadi salah satu contoh bagaimana fasilitas gereja dapat dimanfaatkan untuk mendukung perlindungan warga dalam situasi darurat.

Di tengah situasi karhutla yang belum membaik, kebutuhan mendesak masyarakat meliputi masker, oksigen, dan layanan kesehatan. Kebutuhan lain yang juga perlu segera dipenuhi adalah air mineral, air bersih, vitamin, serta susu steril siap minum. Sementara itu, makanan, logistik relawan, transportasi, dan bahan bakar diperlukan untuk memastikan kegiatan pelayanan dan distribusi bantuan dapat terus berjalan. Pemenuhan kebutuhan tersebut perlu disertai pendataan berkala agar bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran, khususnya kepada kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap dampak asap.

Meluasnya wilayah terdampak menunjukkan bahwa respons karhutla tidak dapat dilakukan secara terpisah oleh masing-masing lembaga. Karena itu, koordinasi dan kolaborasi menjadi kunci dalam memastikan kecepatan dan ketepatan respons. PGI, JAKOMKRIS PBI, YEU, PGIW, gereja-gereja lokal, pemerintah, tenaga kesehatan, dan jejaring kemanusiaan perlu terus memperkuat pembagian peran, pertukaran informasi, mobilisasi sumber daya, serta dukungan operasional bagi fasilitas perlindungan masyarakat. Pengalaman di Kalimantan menjadi pembelajaran penting untuk mengembangkan respons yang dapat diterapkan di wilayah lain yang kini menghadapi ancaman serupa.

Bagi PGI dan jejaring oikumenis, respons terhadap karhutla tidak hanya merupakan tindakan bantuan darurat, tetapi juga wujud diakonia ekumenis yang menempatkan keselamatan dan martabat manusia sebagai prioritas. Kehadiran gereja perlu diwujudkan tidak hanya melalui pembagian bantuan, tetapi juga dengan menyediakan ruang aman, memperkuat kesiapsiagaan masyarakat, membangun jejaring lintas sektor, dan memastikan bahwa kelompok rentan memperoleh perlindungan yang memadai.

PGI mengajak gereja-gereja, lembaga oikumenis, mitra kemanusiaan, pemerintah, dan masyarakat luas untuk memperkuat solidaritas serta mengambil bagian dalam upaya perlindungan warga terdampak karhutla. Dukungan dapat diberikan melalui penyediaan kebutuhan darurat, layanan kesehatan, penguatan Ruang Bebas Asap, dukungan logistik, serta mobilisasi relawan sesuai kebutuhan di lapangan.

Ketika dampak karhutla semakin meluas, tidak ada satu lembaga yang dapat bekerja sendirian. Pengalaman ini mengingatkan bahwa solidaritas harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata, koordinasi menjadi kerja bersama, dan pengalaman tanggap darurat menjadi pembelajaran untuk mengurangi risiko bencana pada masa mendatang. Melalui kolaborasi yang kuat, gereja dan seluruh mitra kemanusiaan diharapkan dapat terus menghadirkan perlindungan dan pengharapan bagi masyarakat, sehingga tidak seorang pun harus menghadapi ancaman karhutla sendirian. (ST-EDP)

Sumber foto: PGIW Kalbar, PGIW Kalteng, dan GPIB Mupel Kalsel