Perkuat Solidaritas Kemanusiaan di Papua, PGI dan HONAI Ajak Berbagai Pihak Bangun Kolaborasi

JAKARTA, PGI.OR.ID — Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) melalui Biro Papua bersama HONAI (Humanitarian Outreach to Need Assistance Initiative) West Papua Humanitarian Crisis Centre menggelar Roundtable Discussion on Papua bertajuk “Strengthening Humanitarian Solidarity and Collaborative Action for Papua”, Senin (2/11/2026), di Grha Oikoumene PGI, Jakarta.

Diskusi ini digelar sebagai respons atas krisis kemanusiaan akibat konflik bersenjata di Tanah Papua yang telah menyebabkan penderitaan bagi masyarakat. Situasi tersebut berdampak pada kehidupan warga, mulai dari pengungsian, hilangnya mata pencaharian, hingga terbatasnya akses terhadap kebutuhan dasar.

Merespons kondisi tersebut, gereja-gereja di Tanah Papua, dengan fasilitasi PGI dan dukungan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), membentuk HONAI sebagai wadah bersama untuk menangani krisis kemanusiaan, sekaligus memperkuat perlindungan dan pemulihan pengungsi internal.

Melalui forum ini, HONAI mempertemukan berbagai organisasi kemanusiaan, lembaga hak asasi manusia (HAM), akademisi, serta kelompok masyarakat sipil. Pertemuan tersebut diharapkan dapat memperkuat jejaring kerja sama sekaligus merumuskan arah kebijakan dan program kemanusiaan yang berkelanjutan bagi masyarakat Papua.

Diskusi menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Ketua Umum PGI, Pdt. Jacklevyn F. Manuputty; Uskup Keuskupan Timika, Mgr. Bernardus Bofitwos; serta Koordinator Nasional Jaringan GUSDURian, Alissa Wahid, dengan moderator Pdt. Ronald Rischrad Tapilatu

Acara dibuka oleh Wakil Sekretaris Umum PGI, Pdt. Lenta Enni Simbolon. Dalam sambutannya, ia menyampaikan rasa syukur atas perkembangan HONAI sejak pertama kali diluncurkan oleh Sekretaris Umum PGI dalam kunjungannya ke Papua. Ia juga menyambut baik keberlanjutan inisiatif tersebut, terlebih dengan terpilihnya Kepala Biro Papua PGI, Pdt. Ronald Rischrad Tapilatu sebagai Sekretaris Eksekutif HONAI.

Pdt. Lenta menyebutkan bahwa meskipun Pdt. Ronal direncanakan mengakhiri masa tugasnya di PGI pada tahun mendatang karena memasuki masa purnatugas, kepeduliannya terhadap persoalan kemanusiaan di Papua akan tetap berlanjut melalui HONAI.

“Hal ini menjadi kabar baik bagi PGI maupun gereja-gereja di Papua. Saya berharap HONAI dapat bertumbuh menjadi rumah bersama yang menghadirkan ruang koordinasi, solidaritas, pelayanan, advokasi, dan pemulihan bagi masyarakat Papua yang terdampak konflik serta berbagai persoalan kemanusiaan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Pdt. Lenta menegaskan bahwa cita-cita tersebut tidak dapat diwujudkan oleh satu lembaga saja. Karena itu, pertemuan yang melibatkan berbagai lembaga, organisasi lintas iman, lembaga penelitian, akademisi, dan pegiat masyarakat sipil menjadi kesempatan penting untuk membangun jejaring dan memperkuat kolaborasi.

Ia mengapresiasi kehadiran seluruh peserta dan menilai keterlibatan berbagai pihak sebagai modal sosial yang berharga untuk memperkuat kerja-kerja kemanusiaan ke depan.

Pdt. Lenta juga berharap forum tersebut tidak berhenti pada pertukaran gagasan, tetapi mampu menghasilkan masukan strategis, membangun saling pengertian, serta membuka peluang kerja sama yang lebih luas. Melalui HONAI, PGI ingin menghadirkan instrumen kemanusiaan yang dapat memberikan perlindungan bagi kelompok rentan, memperkuat kapasitas komunitas terdampak, dan memperluas ruang kolaborasi bagi semua pihak yang memiliki kepedulian terhadap Tanah Papua.

Menutup sambutannya, ia mengingatkan bahwa solidaritas bukan sekadar ungkapan belas kasihan. Solidaritas berarti kesediaan untuk berjalan bersama, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, memahami situasi secara lebih mendalam, serta berbagi tanggung jawab melalui tindakan nyata bagi mereka yang mengalami penderitaan. Menurutnya, hal tersebut merupakan bagian dari panggilan iman gereja.

Dalam pemaparannya, Ketua Umum PGI, Pdt. Jacklevyn F. Manuputty, menegaskan bahwa persoalan Papua tidak hanya berkaitan dengan konflik bersenjata, tetapi juga menyentuh kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat. Ia mengingatkan bahwa nilai-nilai agama yang selama ini menjadi salah satu pilar kekuatan masyarakat turut menghadapi ancaman.

Karena itu, ia mengajak gereja-gereja untuk menjaga soliditas dan tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan tertentu, termasuk melalui bantuan dana Otonomi Khusus (Otsus) bagi Orang Asli Papua (OAP). Menurutnya, bantuan tersebut perlu disikapi secara hati-hati agar tidak memengaruhi sikap dan kemandirian gereja.

“PGI telah menempatkan Papua sebagai salah satu isu strategis yang perlu terus dikawal melalui kerja advokasi. Kerangka advokasi tersebut disusun sebagai tindak lanjut keputusan Sidang Majelis Pekerja Lengkap PGI tahun 2026 di Merauke,” ujar Pdt. Jacklevyn.

Ia menjelaskan bahwa dalam keputusan tersebut, gereja menyatakan dukungan terhadap masyarakat adat sekaligus menolak kekerasan, militerisme, dan otoritarianisme. Sikap itu kemudian diterjemahkan ke dalam langkah-langkah advokasi yang lebih terarah dan terukur.

Pdt. Jacklevyn memaparkan lima prinsip yang menjadi dasar kerja advokasi PGI. Pertama, berpihak kepada korban, bukan kepada pihak yang mengangkat senjata. Kedua, menempatkan gereja-gereja di Tanah Papua sebagai subjek utama, sementara PGI hadir untuk menopang dan memperkuat suara mereka, bukan mengambil alih peran tersebut.

Ketiga, mengedepankan pendekatan antikekerasan dan dialog. Keempat, memastikan setiap langkah advokasi berbasis bukti dan didukung data yang dapat dipertanggungjawabkan. Kelima, menerapkan prinsip do no harm atau tidak menimbulkan dampak yang semakin mencederai masyarakat terdampak.

Sebagai contoh penerapan prinsip tersebut, Pdt. Jacklevyn menyampaikan bahwa PGI berupaya membuka ruang bagi gereja-gereja di Papua, baik Katolik maupun Protestan, serta perwakilan masyarakat asli dan non-asli Papua untuk menyampaikan langsung situasi yang mereka hadapi di berbagai forum internasional.

Melalui dukungan Dewan Gereja Asia dan Dewan Gereja-Gereja se-Dunia, perwakilan gereja, Majelis Rakyat Papua (MRP), serta kelompok perempuan pernah mendapat kesempatan untuk menyuarakan kondisi Papua. Menurutnya, upaya semacam ini penting agar suara yang benar-benar berasal dari masyarakat Papua dapat didengar lebih luas.

Sejalan dengan itu, salah satu mandat HONAI adalah mengonsolidasikan data pengungsi yang berasal dari jemaat-jemaat. Pdt. Jacklevyn pun mendorong sinode-sinode di Tanah Papua untuk mulai mendata warga jemaat yang terdampak konflik dan terpaksa mengungsi.

Ia mengakui bahwa perpindahan warga antardaerah berlangsung sangat dinamis sehingga tidak mudah dipantau. Meski demikian, data yang tersedia perlu dihimpun dalam satu simpul agar dapat menjadi dasar untuk mengidentifikasi kebutuhan dan menentukan langkah penanganan kemanusiaan.

Dalam membangun gerakan advokasi ke depan, Pdt. Jacklevyn juga menekankan pentingnya memperkuat kapasitas gereja-gereja di Tanah Papua sebagai penggerak dari tingkat akar rumput.

“Gereja-gereja setempat perlu menentukan persoalan dan prioritas yang paling mendesak, sementara PGI bersama PGI Wilayah dapat memberikan dukungan, memperluas jaringan, serta membangun aliansi strategis dengan berbagai lembaga,” ungkapnya.

Langkah tersebut dapat dilakukan melalui berbagi data, audiensi, penyusunan kertas posisi, serta pengawalan terhadap kerja-kerja lembaga yang memiliki perhatian terhadap persoalan Papua, termasuk Pansus Papua dan DPD.

Ia menambahkan, upaya advokasi perlu dilakukan melalui komunikasi dan audiensi dengan pihak-pihak terkait, disertai penyampaian data dan tekanan moral publik. Namun, ruang dialog dengan pemerintah dan kementerian terkait juga harus tetap terbuka.

Dengan demikian, kerja advokasi tidak hanya berhenti pada penyampaian sikap, tetapi juga dapat mendorong langkah nyata untuk melindungi masyarakat terdampak dan menyelesaikan persoalan kemanusiaan di Tanah Papua.

Dalam kesempatan yang sama, Uskup Keuskupan Timika, Mgr. Bernardus Bofitwos, menyambut baik kehadiran HONAI sebagai langkah awal untuk mempertemukan dan mengonsolidasikan berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap persoalan kemanusiaan di Papua.

Ia berharap inisiatif tersebut dapat terus berjalan dan tidak berhenti di tengah jalan akibat tekanan dari pihak-pihak yang memiliki kekuasaan.

“Dukungan dari berbagai pihak, khususnya jejaring masyarakat sipil dan lembaga-lembaga di Jakarta, sangat dibutuhkan agar HONAI tetap berdiri dan menjalankan kerja-kerja kemanusiaan di Tanah Papua,” ujar Mgr. Bernardus.

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk memberikan dukungan doa dan semangat bagi gereja-gereja serta para pemimpin gereja di Papua agar tetap bersatu dalam menghadapi berbagai persoalan.

Mgr. Bernardus berharap gereja-gereja di Papua dapat menjaga satu hati dan satu komitmen, serta tidak terpecah oleh berbagai kepentingan. Dengan demikian, upaya kemanusiaan melalui HONAI dapat terus berjalan dan memberikan perhatian bagi masyarakat yang terdampak konflik di Tanah Papua.

Dalam konteks yang sama, Alissa  Wahid dari jaringan GUSDURIAN melihat HONAI dapat menjadi ruang temu bagi berbagai aktor yang selama ini bekerja dalam isu Papua. Dengan pendekatan kemanusiaan yang moderat dan inklusif, HONAI dapat mempertemukan berbagai pihak untuk membangun kesepahaman, mengembangkan kerja sama, dan mendorong langkah-langkah konkret.

Menurutnya, organisasi keagamaan, khususnya gereja, memiliki posisi penting untuk menjadi tulang punggung kerja kemanusiaan tersebut.
"Gereja masih bisa menembus aktor negara, tetapi juga memiliki daya jangkau yang besar kepada umat. Organisasi agama memiliki kelebihan karena dapat menjangkau masyarakat sampai ke titik-titik paling jauh," ungkapnya.
Kekuatan tersebut membuat gereja memiliki peluang untuk menghubungkan kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput dengan ruang pengambilan kebijakan. Gereja dapat hadir mendampingi masyarakat terdampak, sekaligus membawa suara dan pengalaman mereka ke tingkat nasional.

Sementara itu, Dandhy Dwi Laksono menyatakan kesiapannya untuk bergabung dalam kerja-kerja kemanusiaan HONAI, baik secara pribadi maupun bersama rekan-rekannya di Watchdoc dan Koperasi Indonesia Baru. Ia menilai HONAI merupakan inisiatif penting untuk menyuarakan persoalan kemanusiaan di Papua yang membutuhkan perhatian dan penanganan segera.

Dandhy menegaskan bahwa masyarakat sipil bersama gereja perlu membangun solidaritas dan memperkuat kolaborasi dalam merespons situasi kemanusiaan di Tanah Papua. Namun, ia mengingatkan bahwa kerja-kerja kemanusiaan tidak boleh membuat negara lepas dari tanggung jawabnya.

“Bantuan dan pendampingan bagi masyarakat terdampak harus tetap berjalan tanpa menunggu negara mengambil langkah. Namun, pada saat yang sama, perlu ada tekanan politik agar negara segera bertindak,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya mendorong perubahan terhadap berbagai persoalan mendasar yang selama ini membelenggu masyarakat Papua, terutama militerisme dan kolonialisme. Baginya, upaya kemanusiaan dan dorongan politik untuk menyelesaikan persoalan tersebut harus berjalan beriringan.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, turut menyampaikan ucapan selamat atas terbentuknya HONAI. Ia menilai inisiatif tersebut penting bagi masyarakat Papua dan berharap HONAI dapat menjadi rumah bersama bagi orang Papua, tempat mereka dapat tumbuh, menjalani kehidupan, serta menjaga alam dan tanah leluhur yang menjadi bagian dari kehidupan mereka.

Usman juga berharap kehadiran HONAI dapat berkontribusi dalam memperbaiki situasi HAM dan kondisi kemanusiaan di Papua, khususnya bagi masyarakat yang terdampak konflik bersenjata dan terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka.

Ia menyoroti kondisi masyarakat yang harus mengungsi di tanah sendiri sebagai situasi yang memprihatinkan. Menurutnya, masyarakat tidak seharusnya kehilangan rasa aman hingga terpaksa meninggalkan kampung halaman akibat konflik yang berkepanjangan.

Lebih lanjut, Usman berharap HONAI dapat ikut membuka jalan bagi dialog untuk mendorong jeda kemanusiaan serta menjajaki proses perundingan damai.

Ia menilai upaya tersebut penting untuk mewujudkan Papua yang damai, Indonesia yang damai, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat Papua.

Forum ini turut dihadiri perwakilan berbagai lembaga dan organisasi yang memiliki perhatian terhadap isu kemanusiaan dan HAM di Papua. Di antaranya Komnas HAM RI, Komnas Perempuan RI, Komisi Papua PGI, Komisi Kerawam KWI, Komisi Keadilan dan Perdamaian KWI, Jaringan GUSDURian, Amnesty International Indonesia, AJAR, YLBHI, KONTRAS, ELSAM Jakarta, IMPARSIAL, Perempuan Mahardhika, Indonesia untuk Kemanusiaan, PUSAKA Bentala Rakyat, Pusat Studi Konflik dan Humanitarianisme STF Driyarkara, Jesuit Refugee Service (JRS), OZSA, KARINA–KWI, Yayasan Cita Wadah Swadaya, ADRA, Human Rights Watch (HRW), Peace Brigades International (PBI), Interfaith Rainforest Initiative Indonesia (IRI), Watchdoc Documentary, serta sejumlah peneliti HAM.

Kehadiran berbagai lembaga tersebut menjadi bagian penting dari upaya mempertemukan perspektif dan memperkuat jejaring kerja sama dalam merespons situasi kemanusiaan di Tanah Papua.  (BRNDS)