Ketum PGI Dorong Evaluasi Pelayanan, Gereja Harus Bergerak dari Respons Krisis Menuju Perubahan Nyata

JAKARTA, PGI.OR.ID — Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Pdt. Jacklevyn Frits Manuputty, mengajak seluruh jajaran PGI untuk mengevaluasi pelaksanaan program pelayanan secara jujur sekaligus memperkuat langkah nyata gereja dalam merespons berbagai krisis kemanusiaan, kebangsaan, dan lingkungan. Ajakan tersebut disampaikannya dalam pengantar Ketua Umum pada Sidang Majelis Pekerja Harian (MPH) PGI di Grha Oikoumene, Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Dalam pengantarnya, Pdt. Jacklevyn menyoroti situasi polikrisis yang semakin kompleks sepanjang Mei hingga Oktober 2026. Gempa bumi di Flores, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meluas, eskalasi kekerasan di Tanah Papua, tekanan terhadap kebebasan beribadah, hingga persoalan ekonomi dan tata kelola pemerintahan menjadi tantangan yang membutuhkan perhatian serius dari gereja. Menurutnya, berbagai persoalan tersebut menuntut PGI untuk bergerak cepat. Namun, gereja juga perlu memastikan bahwa respons yang diberikan tidak sekadar bersifat sementara dan reaktif.

“PGI dituntut bergerak cepat, tetapi juga ditantang untuk tidak berhenti sebagai pemadam kebakaran yang berlari dari satu krisis ke krisis berikutnya,” tegasnya. Pdt. Jacklevyn mengakui bahwa PGI telah melakukan berbagai upaya melalui pernyataan sikap, pelayanan kemanusiaan, advokasi, dan penguatan kemitraan. Meski demikian, berbagai langkah tersebut perlu diikuti dengan pengawalan yang konsisten, pembentukan koalisi advokasi, serta pelaporan yang transparan kepada gereja-gereja anggota mengenai perkembangan dan dampak yang telah dicapai.

Ia kemudian memaparkan sejumlah perkembangan pelayanan PGI, mulai dari pendampingan masyarakat Papua, penanganan karhutla dan kebencanaan, perlindungan perempuan dan anak, hingga penguatan gerakan oikoumenis di tingkat nasional maupun internasional.

Papua: Suara Profetik Harus Berbuah Perlindungan Nyata

Salah satu perhatian utama dalam pengantar Ketua Umum PGI adalah situasi kemanusiaan di Tanah Papua. Pdt. Jacklevyn menegaskan bahwa kekerasan yang melibatkan berbagai pihak terus menimbulkan korban, terutama dari kalangan warga sipil. Karena itu, Papua membutuhkan keberanian untuk menghentikan kekerasan dan membuka ruang dialog kemanusiaan.

“Papua tidak membutuhkan lebih banyak kuburan, tetapi keberanian menghentikan kekerasan dan membuka dialog kemanusiaan,” ujarnya. Ia memaparkan sejumlah langkah pelayanan PGI, antara lain penerbitan pernyataan sikap terkait kekerasan di Yahukimo, Jila, dan Jayawijaya; dukungan terhadap peresmian Humanitarian Outreach to Need Assistance Initiative (HONAI) di Jayapura; penguatan kapasitas psikososial pekerja gereja; serta pelatihan dialog dan media bagi pemuda gereja Papua.

Selain itu, PGI bersama Christian Conference of Asia (CCA) menyelenggarakan Simposium Internasional tentang Papua di Chiang Mai, Thailand, pada 28 September–1 Oktober 2026. Pertemuan tersebut menghasilkan The Chiang Mai Ecumenical Declaration for Papua, yang memuat seruan penghentian kekerasan dan perlindungan warga sipil, penanganan pengungsi secara terkoordinasi, penguatan dialog religius-humanis, jaminan hak masyarakat adat atas tanah dan ruang hidup, serta peningkatan perhatian jejaring ekumenis internasional terhadap Papua.

Namun, Pdt. Jacklevyn mengingatkan bahwa deklarasi tersebut tidak boleh berhenti sebagai dokumen pernyataan. Diperlukan tindak lanjut melalui rencana aksi yang terukur, termasuk penyediaan data pengungsian secara berkala, penyusunan peta jalan dialog kemanusiaan, penguatan pemahaman jemaat di luar Papua, serta dukungan terhadap kerja Biro Papua PGI. “Tantangan kita bukan kurangnya suara, melainkan bagaimana suara itu berbuah menjadi perlindungan nyata,” katanya.

Dari Tanggap Darurat Menuju Pencegahan Bencana

Dalam bidang kebencanaan dan ekologi, Pdt. Jacklevyn mengapresiasi respons gereja-gereja terhadap gempa bumi di Flores dan kebakaran hutan dan lahan. Bersama para mitra, PGI telah mendukung pelayanan tanggap darurat, penyaluran bantuan, penyediaan masker, serta pengembangan fasilitas Ruang Bebas Asap bagi kelompok rentan.

Ia juga menekankan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan merupakan bagian penting dari kesaksian gereja, terlebih di tengah munculnya persoalan dugaan korupsi dana bencana.

Menurutnya, respons gereja tidak boleh berhenti pada pemberian bantuan darurat. Karhutla merupakan bencana yang dapat diantisipasi sehingga gereja perlu memperkuat langkah pencegahan melalui advokasi tata kelola konsesi, pengawasan lahan gambut, pendidikan kesiapsiagaan bagi jemaat, serta pembentukan unit penanggulangan risiko bencana di tingkat sinode maupun jemaat. Pdt. Jacklevyn juga mengingatkan bahwa berbagai persoalan nasional, mulai dari tekanan ekonomi, tata kelola program publik, hingga pelanggaran kebebasan beribadah, berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Dalam situasi tersebut, gereja harus terus menyuarakan keadilan dan memastikan kelompok rentan tidak dibiarkan menghadapi berbagai krisis sendirian.

Memperkuat Pelayanan Keluarga, Pendidikan, dan Pekerja Migran

Selain persoalan kebangsaan dan lingkungan, Pdt. Jacklevyn turut menyoroti pentingnya penguatan pelayanan keluarga, perempuan dan anak, pendidikan, serta perlindungan pekerja migran. Ia juga mengingatkan gereja untuk merespons tantangan perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI).

Menurutnya, PGI telah memiliki sejumlah panduan dan program penting, di antaranya Ecclesia Domestica, Panduan Spiritualitas Keugaharian, dan Panduan Ketahanan Keluarga. Namun, berbagai panduan tersebut perlu diterjemahkan menjadi pendampingan nyata di tingkat jemaat. Hal ini penting untuk menjawab persoalan yang semakin dekat dengan kehidupan keluarga, seperti pinjaman daring, judi daring, kekerasan dalam rumah tangga, serta persoalan kesehatan mental anak dan remaja.

Di bidang perlindungan pekerja migran, ia mengapresiasi kemitraan PGI dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), termasuk peluncuran tempat penampungan (shelter) bagi pekerja migran dan korban kekerasan di Batam pada 16 Oktober 2026. Meski demikian, pelayanan tersebut perlu didukung standar perlindungan yang jelas, mekanisme pengaduan, serta sikap kritis terhadap kebijakan migrasi yang berpotensi merugikan pekerja migran.

Sementara itu, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan menuntut gereja untuk lebih aktif membangun literasi digital. Gereja juga perlu merumuskan kerangka etika yang membantu warga gereja, khususnya generasi muda, agar mampu menggunakan teknologi secara kritis dan bertanggung jawab.

Memperkuat Gerakan Oikoumenis dan Solidaritas Global

Di tingkat nasional, PGI terus memperkuat persekutuan melalui berbagai kegiatan bersama PGIW/SAG, gereja-gereja anggota, dan mitra lintas iman. Upaya tersebut mencakup pendalaman Dokumen Keesaan Gereja 2024–2029, sosialisasi Pedoman POUK hasil revisi, penguatan pendidikan oikoumenis kebangsaan bagi generasi muda, serta persiapan Sidang MPL PGI 2027 di Maluku Utara.

Di tingkat internasional, Pdt. Jacklevyn menekankan pentingnya membangun kemitraan ekumenis yang setara. Dalam konferensi Growing in Partnership di Utrecht, Belanda, ia menegaskan bahwa kemitraan gereja-gereja Indonesia dan Belanda perlu bergerak dari pola pemberi-penerima menuju tanggung jawab bersama, pertukaran karunia, advokasi bersama, dan akuntabilitas timbal balik. Menurutnya, gereja-gereja Indonesia tidak hanya hadir dengan berbagai kebutuhan, tetapi juga memiliki kontribusi penting yang dapat dibagikan kepada gereja-gereja dunia. Pengalaman hidup dalam kemajemukan, rekonsiliasi pascakonflik, serta kearifan ekologis masyarakat adat merupakan bagian dari kekayaan yang dapat memperkuat kemitraan tersebut.

Ia juga mengingatkan pentingnya solidaritas terhadap Palestina, termasuk penghormatan terhadap hukum internasional dan upaya mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan. Di tengah berbagai kerja sama tersebut, PGI perlu terus memperkuat kemandirian teologi, daya, dan pendanaan agar pelayanan gereja tidak terlalu bergantung pada pembiayaan proyek dari mitra luar negeri.

Sembilan Arah Kritis bagi Pelayanan PGI ke Depan

Pada bagian akhir pengantarnya, Pdt. Jacklevyn menawarkan sembilan arah kritis yang perlu menjadi perhatian dalam pengembangan program dan pelayanan PGI ke depan.

Arah tersebut mencakup pergeseran dari respons reaktif menuju penanganan polikrisis yang sistemik; penerjemahan Deklarasi Chiang Mai menjadi rencana aksi; penguatan pemulihan dan pencegahan bencana; pendampingan keluarga; perlindungan kebebasan beribadah; pelayanan pekerja migran yang aman; penyusunan kerangka etika digital dan AI; evaluasi program pendidikan; serta penguatan kemandirian dan tata kelola organisasi.

Kesembilan arah tersebut, menurutnya, bukan dimaksudkan untuk memperbanyak program kerja. Sebaliknya, PGI perlu memastikan bahwa berbagai pekerjaan yang telah dimulai dapat diselesaikan dengan baik dan menghasilkan dampak yang dapat diukur.

Menutup pengantarnya, Pdt. Jacklevyn menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran Sekretariat Umum PGI, mulai dari sekretaris eksekutif, kepala biro, asisten, staf administrasi dan keuangan, petugas kebersihan dan keamanan, hingga PGIW/SAG, gereja-gereja anggota, serta para mitra yang selama ini menopang pelayanan PGI.

Ia mengakui adanya berbagai kemajuan pelayanan sepanjang semester ini. Namun, ia mengingatkan bahwa capaian tersebut perlu diikuti dengan kerja yang lebih terencana, kolaboratif, dan berkelanjutan. “Rumah bersama juga menuntut kejujuran bersama,” ujarnya.

Melalui pesan tersebut, Pdt. Jacklevyn mengajak seluruh jajaran PGI untuk terus berbenah, memperkuat kolaborasi, dan memastikan setiap komitmen pelayanan tidak berhenti sebagai rencana atau pernyataan, tetapi benar-benar diwujudkan menjadi dampak nyata bagi masyarakat dan bangsa. (NA/BRNDS)