Gereja Dorong Ketangguhan dan Kolaborasi dalam Penanggulangan Bencana dan Adaptasi Iklim

YOGYAKARTA, PGI.OR.ID — Kegiatan Konsultasi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan Mitigasi Adaptasi Perubahan Iklim (MAPI) yang digelar di Yogyakarta pada 15–17 Oktober 2025 memasuki hari ketiga dengan pelaksanaan Talkshow 3 bertema “Membangun Ketangguhan Gereja.” Acara yang dihadiri perwakilan sinode-sinode gereja, PGIW, lembaga mitra, dan jejaring kemanusiaan ini dipandu oleh Banu Subagyo dari Jakomkris, yang membuka sesi dengan pemaparan tentang berbagai praktik baik gereja dalam kerja-kerja kemanusiaan.

Empat narasumber tampil dalam diskusi ini, yakni Pdt. Anugerah Kristian (Sekum GKJ), Pdt. Paulus Hartono (Direktur Muria Damai Sentosa/GKMI), Bpk. Toni Muljadinata (GKI Jawa Barat), dan Pdt. Agustina Amtaran (GMIT).

Dalam paparannya berjudul “Keep It Simple and Humble,” Toni Muljadinata menekankan pentingnya sikap rendah hati saat melayani di lokasi bencana. “Sering kali kita merasa sudah tahu semuanya, padahal setiap konteks berbeda. Pengalaman hanya membantu mengambil keputusan, tapi kearifan lokal adalah kunci,” ujarnya. Ia mencontohkan pengalaman GKI saat tsunami Aceh, ketika lembaganya menyesuaikan strategi agar tidak tumpang tindih dengan organisasi lain. GKI kini membagi fokus: 30 persen tim langsung menyalurkan bantuan, sementara sisanya memetakan kebutuhan jangka panjang dengan melibatkan gereja-gereja lokal sebagai ujung tombak.

Toni juga menyoroti pentingnya kaderisasi dan peran generasi muda dalam tanggap bencana, serta perlunya kolaborasi dengan pemerintah untuk penyediaan infrastruktur seperti listrik dan jaringan komunikasi di wilayah terpencil.

Sementara itu, Pdt. Paulus Hartono, yang telah lebih dari dua dekade melayani di bidang kebencanaan, mengingatkan gereja untuk melakukan otokritik. Ia menilai gereja menghadapi tiga krisis utama: pendanaan karya kemasyarakatan, ketergantungan pada kegiatan seremonial, dan kurangnya pendekatan inklusif dalam pelayanan. “Kita perlu sinergi lintas denominasi bahkan lintas agama. Gereja perlu dana abadi yang dikelola bersama untuk pelayanan kemanusiaan dan perdamaian,” tegasnya.

Pdt. Agustina Amtaran membagikan pengalaman GMIT saat menghadapi badai siklon tropis Seroja pada 2021. GMIT membentuk Badan Pengurangan Risiko Bencana Sinode dan melatih 57 klasis menjadi gereja tangguh bencana. Dengan dukungan Jakomkris dan mitra internasional, GMIT melakukan survei terhadap 1.300 responden untuk memetakan kapasitas jemaat dalam menghadapi bencana. Hasil survei digunakan untuk memperkuat tata kelola tanggap bencana dan menjadi dasar program berkelanjutan.

Dari sisi kebijakan, Pdt. Anugerah Kristian menjelaskan bahwa Sinode GKJ memiliki mekanisme penanganan bencana terstruktur. Bila bencana terjadi di luar wilayah GKJ, lembaga YEU di bawah YAKKUM bertindak sebagai pelaksana lapangan. Namun bila terjadi di wilayah pelayanan GKJ, gereja lokal menjadi garda terdepan dengan dukungan sinode. GKJ juga mewajibkan 30 persen dari anggaran sinode disimpan sebagai dana siaga bencana agar tidak perlu mengumpulkan dana setiap kali terjadi musibah.

Dalam sesi tanggapan, peserta menyoroti pentingnya transisi dari pola “pemadam kebakaran” ke pendekatan mitigasi dan kesiapsiagaan. Kolaborasi lintas iman juga dinilai krusial. Toni Muljadinata mencontohkan kolaborasi GKI dengan NU melalui konten pelayanan bersama yang melibatkan pemuda lintas agama.

Para narasumber sepakat, pengurangan risiko bencana bukan sekadar respons darurat, tetapi proses berkelanjutan yang membutuhkan jejaring, koordinasi, dan dukungan lintas sektor. “Pos terpadu bukan hanya soal tempat, tapi sistem koordinasi. Tanpa itu, kerja kemanusiaan mudah menjadi gerakan liar,” pungkas Toni.

Forum nasional ini semakin menegaskan peran gereja sebagai agen kemanusiaan yang tangguh, inklusif, dan berjejaring dalam menghadapi ancaman bencana dan perubahan iklim di Indonesia.