FGD PGI Himpun Gagasan Hadapi Krisis Kebangsaan melalui Nota Pastoral dan Suara Kebangsaan

JAKARTA, PGI.OR.ID-Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Krisis Kebangsaan dan Panggilan Gereja-gereja di Indonesia" di Grha Oikoumene, Jakarta, Sabtu (27/6/2026). Forum ini menjadi ruang refleksi sekaligus dialog untuk membaca berbagai tantangan kebangsaan yang dihadapi Indonesia dan merumuskan respons gereja yang relevan di tengah perubahan sosial, politik, dan global. FGD yang dimoderatori oleh Pdt. Johan Kristantara, Kepala Bidang Kesaksian dan Keutuhan Ciptaan (KKC) PGI, menghadirkan dua narasumber, yakni Prof. Angel Damayanti, S.IP., M.Si., M.Sc., Ph.D. dan Andi Widjajanto, M.Sc., Ph.D. Kegiatan ini juga dibuka oleh Ketua Umum PGI Pdt. Jacklevyn F. Manuputty.

Dalam sambutannya, Pdt. Jacklevyn F. Manuputty mengatakan bahwa gereja saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam menjalankan panggilannya di tengah kehidupan berbangsa. Menurutnya, hubungan antara gereja dan negara tidak pernah sederhana. Di tengah menguatnya populisme, polarisasi masyarakat, dan fenomena post-truth, gereja dituntut tetap menyampaikan suara kenabian yang berpihak pada kebenaran dan keadilan. "Kita menyaksikan kecenderungan yang mengkhawatirkan, mulai dari manipulasi konstitusi, pembungkaman media, melemahnya independensi lembaga peradilan, hingga menyempitnya ruang masyarakat sipil. Semua ini menjadi tantangan bagi gereja dalam menjalankan perannya sebagai mitra kritis pemerintah," ujarnya.

Jacklevyn menjelaskan, PGI saat ini tengah menyusun Nota Pastoral dan Suara Kebangsaan sebagai respons terhadap berbagai persoalan nasional. Dokumen tersebut diharapkan tidak hanya berisi kritik, tetapi juga menawarkan solusi bagi gereja dan masyarakat Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa PGI telah berdiskusi dengan berbagai pihak, termasuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), untuk membangun kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan krisis sosial dan ekonomi di masa mendatang. "Kami berharap forum ini memperkaya perspektif sebelum PGI menyampaikan sikap resmi yang lebih komprehensif, terukur, dan mampu memberikan harapan bagi bangsa," katanya.

Dalam sesi pemaparan pertama, Prof. Angel Damayanti membahas Situasi Geopolitik Global dan Implikasinya bagi Indonesia. Ia menegaskan bahwa saat ini hampir tidak ada lagi persoalan yang benar-benar bersifat domestik. Konflik internasional, perang, maupun dinamika ekonomi global secara langsung memengaruhi kondisi dalam negeri. Menurutnya, konflik geopolitik seperti ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat berdampak pada fluktuasi nilai tukar rupiah, kenaikan harga energi dan pangan, hingga meningkatnya ketidakpastian ekonomi. Prof. Angel menyebut dunia sedang memasuki The Age of Uncertainty, yakni era yang ditandai oleh krisis multidimensi. "Krisis yang kita hadapi bukan hanya perang, tetapi juga krisis ekonomi, teknologi, lingkungan, hingga perang narasi di ruang digital," jelasnya.

Ia juga menyoroti perkembangan cyber warfare, penggunaan kecerdasan buatan (AI), manipulasi opini publik melalui media sosial, serta ancaman perubahan iklim yang berdampak pada migrasi, konflik sumber daya alam, dan ketahanan pangan. Di tengah perubahan tersebut, Indonesia memiliki peluang besar karena didukung bonus demografi, posisi strategis di jalur pelayaran dunia, serta kekayaan sumber daya alam, khususnya mineral kritis. Namun, ia mengingatkan bahwa Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan internal, mulai dari menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi negara, menguatnya politik identitas, hingga krisis etika publik yang ditandai dengan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan normalisasi ketidakjujuran. Dalam situasi tersebut, Prof. Angel menilai gereja memiliki peran penting sebagai komunitas moral yang menghadirkan pemulihan bagi masyarakat. "Gereja bukan partai politik dan bukan alat kekuasaan. Gereja dipanggil menjadi suara kenabian, mitra kritis negara, sekaligus penjaga nurani bangsa," tegasnya. Ia mengingatkan bahwa sejarah menunjukkan sebuah bangsa tidak runtuh semata karena perang atau kemiskinan, melainkan ketika kehilangan kompas moral.

Sementara itu, Andi Widjajanto memaparkan materi bertajuk “Krisis Kebangsaan: Paradoks 2026, Kuasa Mengeras, Kepercayaan Meluruh.” Ia menjelaskan bahwa Indonesia sedang menghadapi paradoks. Di satu sisi konsolidasi politik terlihat semakin kuat, tetapi di sisi lain kepercayaan publik, termasuk kepercayaan pasar terhadap kualitas kelembagaan negara, yang mengalami penurunan. "Pasar membaca konsolidasi ini bukan sebagai stabilitas, melainkan sebagai pelemahan kelembagaan," ujarnya. Andi memperkenalkan istilah "regresi melalui prosedur yang sah", yaitu kemunduran demokrasi yang tidak terjadi melalui kudeta atau kekerasan, melainkan lewat proses legislasi dan kebijakan yang secara formal sesuai prosedur. "Yang perlahan hilang bukan pasalnya, tetapi semangat Reformasi yang menjadi fondasi demokrasi Indonesia," katanya.

Menurutnya, berbagai indikator internasional menunjukkan adanya penurunan kualitas tata kelola pemerintahan dan demokrasi di Indonesia. Namun, ia menilai kondisi tersebut masih dapat diperbaiki. "Kita masih memiliki waktu sekitar tiga tahun sebelum 2029 untuk memperkuat kembali demokrasi. Setiap celah masih bisa ditutup dan setiap fase masih bisa diinterupsi," ujarnya. Dalam paparannya, Andi menekankan bahwa gereja memiliki modal sosial yang besar untuk menjaga kehidupan demokrasi tanpa harus terlibat dalam politik praktis. Menurutnya, gereja dapat menjadi jembatan lintas etnis, agama, dan kelompok sosial melalui pelayanan diakonia, pendidikan kewargaan, pembelaan terhadap kelompok rentan, serta penguatan solidaritas masyarakat. "Keterlibatan gereja bukan agenda politik, melainkan kesaksian iman di ruang publik," tegasnya. Ia menambahkan bahwa gereja perlu terus menghadirkan suara profetis, terutama ketika berbagai bentuk ketidakadilan mulai dianggap sebagai sesuatu yang normal dalam kehidupan berbangsa.

Melalui FGD ini, PGI berharap dapat menghimpun berbagai masukan dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, dan praktisi untuk memperkaya penyusunan Nota Pastoral dan Suara Kebangsaan. Forum ini menjadi bagian dari upaya PGI membaca arah perkembangan bangsa secara lebih utuh, sekaligus memperkuat peran gereja sebagai penjaga moral, pembawa harapan, dan mitra kritis dalam menjaga demokrasi, keadilan sosial, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  (BRNDS - EDP))