FGD Para Pimpinan Gereja di Papua: “Kami Bersepakat Membentuk HONAI Bersama”

JAYAPURA,PGI.OR.ID-Dalam rangka penanganan krisis kemanusiaan dan pengungsian internal di wilayah konflik Papua terutama di wilayah Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Barat Daya, PGI dan PGIW Tanah Papua, menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pimpinan Gereja di Papua yang dihadiri oleh 9 pimpinan atau perwakilan pimpinan gereja di Papua baik gereja Protestan maupun Katolik, termasuk perwakilan sekretariat keadilan perdamaian dan keutuhan ciptaan (SKPKC) dari gereja-gereja tersebut beserta lembaga mitra gereja. FGD berlangsung selama dua hari (3-4/12) di Jayapura.  

Didasari oleh semangat kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian, para pimpinan gereja menyatakan keprihatinan mendalam atas situasi yang terus dialami masyarakat Papua, khususnya Orang Asli Papua akibat konflik bersenjata, dan berakibat terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya, hidup dalam ketakutan, kehilangan mata pencaharian, sulitnya akses terhadap kesehatan, pendidikan, dan tidak terpenuhinya rasa aman yang merupakan hak dasar setiap warga negara. 

Situasi tersebut menjadi krisis kemanusiaan yang tak kunjung akhir sejak gelombang pengungsian internal terjadi secara besar-besaran paska kasus Nduga pada Desember 2018. Krisis yang menimpa ratusan ribu warga masyarakat sipil ini, terjadi  bukan hanya tentang angka dan statistik, melainkan tentang manusia, keluarga yang tercerai-berai, anak-anak yang kehilangan masa depan,  luka budaya yang dalam dan tercabik-cabik martabat kemanusiaannya.

Sebagai gembala umat, para pimpinan gereja tersebut menolak untuk berdiam diri; “Kami percaya bahwa jalan keluar dari krisis ini harus dimulai dari komitmen bersama para pimpinan gereja untuk melindungi nyawa dan martabat manusia, mendengarkan suara korban, dan membangun ruang aman untuk dialog dan  pemulihan. Oleh karena itu, dengan semangat kemanusiaan yang universal dan semangat persatuan dalam kebinekaan Indonesia, serta dengan menghormati kearifan dan hak-hak masyarakat adat Papua, kami dengan ini mendeklarasikan berdirinya HONAIBersama yang dinamai West Papua Humanitarian Crisis Centre.”

HONAI ini merupakan upaya para pimpinan gereja di Papua yang juga disebut sebagai Humanitarian Outreach to Need Assistance Initiative yaitu suatu inisiatif bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi internal yang sedang membutuhkan bantuan. HONAI ini merupakan sekretariat bersama bagi gereja-gereja di Papua yang melayani di wilayah konflik. HONAI ini dibentuk dengan prinsip dasar yang dijadikan sebagai fondasi komitmen bersama gereja-gereja tersebut untuk menyuarakan persoalan-persoalan kemanusiaan yang mesti segera direspon oleh otoritas daerah maupun pusat. Prinsip dasar tersebut adalah:

1. Netralitas dan Kemanusiaan, artinya HONAI ini akan membantu semua pengungsi tanpa memandang latar belakang suku, agama, atau posisi politik mereka. Bantuan diberikan semata-mata karena para pengungsi adalah manusia yang membutuhkan dan memiliki hak yang sama atas kehidupan yang bermartabat.
2. Keadilan Sosial, artinya HONAI ini akan membantu penanganan pengungsi internal berlandaskan pada prinsip keadilan sosial dan menjamin akses terhadap kebutuhan dasar.
3. Solidaritas dan soliditas Kemanusiaan, artinya HONAI ini akan mendorong semua pihak, baik gereja, pemerintah, masyarakat sipil, maupun komunitas internasional, berada dalam semangat yang sama dan harus menunjukkan solidaritas dan soliditas nyata bagi kemanusiaan di Papua.
4. Berbasis Masyarakat Lokal, artinya HONAI ini juga akan membantu dan memberdayakan umat Tuhan termasuk masyarakat setempat untuk mewujudkan kemandirian daya dan dana serta mencegah terciptanya ketergantungan dengan  menghormati budaya, otonomi, dan martabat para penyintas.
5. Koordinasi dan Sinergi,  artinya HONAI akan terus mendorong dan mengingatkan gereja-gereja untuk tidak bisa bekerja sendiri. Oleh karena itu HONAI akan membangun koordinasi yang kuat dengan berbagai pihak untuk efektivitas dan efisiensi kerja kemanusiaan ini.

Honai Bersama yang disebut West Papua Humanitarian Crisis Centre (WPHCC) ini didirikan dengan misi utama untuk:

1. Menjadi pusat respons kemanusiaan yang netral, imparsial, dan independen, berfokus pada perlindungan martabat dan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi internal (Internally Displaced Persons/IDPs) dan masyarakat korban konflik di Papua.
2. Membangun jembatan solidaritas antara masyarakat Papua dan masyarakat Indonesia dan masyarakat internasional, berdasarkan empati, pemahaman, dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia.
3. Mendokumentasikan kondisi kemanusiaan secara akurat dan objektif, serta menyuarakan kepentingan terbaik para penyintas konflik tanpa prasangka.
4. Memfasilitasi ruang aman bagi dialog, penyembuhan trauma (psiko-sosial), dan upaya-upaya perdamaian berbasis komunitas.
5. Memberdayakan masyarakat terdampak, khususnya perempuan, anak, kelompok lanjut usia dan penyandang disabilitas untuk menjadi aktor utama dalam pemulihan hidup mereka.

Berdasarkan misi tersebut, para pimpinan gereja yang hadir juga berkomitmen untuk saling bekerjasama dan saling menolong (berkolaborasi), sebagai bentuk “Tindakan Bersama” di dalam dan melalui HONAI, West Papua Humanitarian Crisis Centre, untuk Kemanusiaan dan Pengungsi di Papua. Tindakan Bersama ini dimaksudkan dalam rangka memberikan:

1. Perlindungan Pengungsi, yaitumenjamin keamanan, akses pangan, air bersih, layanan kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal layak bagi seluruh pengungsi.
2. Pemulihan Psiko-sosial, yaitumenyediakan dukungan psikososial dan ruang aman bagi penyintas, terlebih bagi perempuan, anak, serta kelompok rentan lainnya.
3. Konsolidasi Data, yaitu mendorong penyatuan data pengungsi dan mereka yang terdampak melalui sistem dan mekanisme teknologi informasi berbasis data faktual yang ada di wilayah – wilayah pengungsian.
4. Kolaborasi Multi-Pihak, yaitumengajak pemerintah, lembaga keagamaan, organisasi masyarakat sipil, dan mitra internasional untuk bekerja bersama dalam penanganan krisis kemanusiaan dan pengungsi.
5. Pemberdayaan Sosial-Ekonomi, yaitumengembangkan program inklusif yang memberi kesempatan kerja dan usaha bagi penghidupan sosial-ekonomi pengungsi tanpa mengabaikan masyarakat lokal.

Oleh karena itu, para pimpinan atau perwakilan pimpinan gereja di wilayah konflik Papua menyerukan kepada:

1. Seluruh Rakyat Indonesia; “mari kita bangun solidaritas nyata. Dukung inisiatif kemanusiaan ini dengan tenaga, pikiran, atau sumber daya yang Anda miliki.”
2. Pemerintah Pusat dan Daerah; “ayo buka akses kemanusiaan seluas-luasnya, lindungi pekerja kemanusiaan, dan prioritaskan dialog damai sebagai solusi utama.”
3. Semua Pihak yang Terlibat Konflik: “hentikan kekerasan terhadap sipil, hormati hukum humaniter, dan beri ruang bagi bantuan kemanusiaan.”
4. Media Nasional: “Laporkan krisis ini secara berimbang, mendalam, dan dengan perspektif kemanusiaan.”

Inilah kesepakatan HONAI yang telah dihasilkan dalam pertemuan terbatas (FGD) selama 2 hari. Kesepakatan HONAI ini juga merupakan wujud nyata kepedulian gereja-gereja di Papua sekaligus ajakan untuk mendengarkan, merangkul, dan bekerja bersama menuju kehidupan yang aman, bermartabat, dan damai di atas tanahnya sendiri.

Kesepakatan ini akan ditindak-lanjuti oleh para pimpinan gereja tersebut dengan bekerja bersama PGI menyusun protokol (aturan organisasi HONAI), merekrut koordinator atau pimpinan HONAI beserta beberapa staf yang dipilih dan ditentukan oleh pemilik HONAI (yaitu 9 gereja yang melayani di wilayah konflik Papua), melakukan kick-off meeting untuk menyusun program kerja serta me-lauching HONAI tersebut. 

Para peserta juga FGD juga berterimakasih terhadap Ketua Umum Sinode GKI di Tanah Papua, Pdt. Andrikus Mofu, M.Th,  yang telah menyumbangkan 100 juta, merekomendasikan seorang staf HONAI dan menyediakan sebuah ruangan kerja di salah satu ruang kerja di kantor baru Sinode GKI di Tanah Papua, sebagai modal awal untuk mempersiapkan segala sesuatu terkait launching HONAI ini. (Pdt. Ronald Rischard Tapilatu-Ka.Biro Papua PGI)