Terkait Sertifikasi Tempat Ibadah, Menteri ATR/BPN: Tanpa ada Diskriminasi

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto

JAKARTA,PGI.OR.ID-Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto meminta kepada pejabat pusat dan daerah untuk mengawal penyelesaian sertifikat tempat-tempat ibadah, tanpa ada diskriminasi. Demikian disampaikan Hadi dalam keterangan resminya, yang dikeluarkan pada Jumat (20/1/2023).

“Saya sampaikan pejabat pusat sampai daerah untuk tempat-tempat ibadah kita tidak boleh diskriminatif, kita selesaikan semuanya tanpa terkecuali. Maka seluruh umat beagama dapat melaksanakan ibadahnya dengan khusuk tanpa gangguan karena memiliki kepastian hukum atas tanahnya,” katanya.

Pada Kamis (19/1/2023), Hadi menandatangani Nota Kesepahaman (Momerandum of Understanding/MoU) antara Kementrian ATR/BPN dengan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia (GKMAHK) yang diwakili oleh Ketua Pengurus GMAHK, Pdt. Sugih Sitorus.

Nota Kesepahaman tersebut berjudul “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah, Asistensi Pencegahan dan Penanganan Permasalahan Pertanahan Aset Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia”.

Dalam sambutannya, dia menyampaikan bahwa pelaksanaan MoU merupakan tindaklanjut pertemuan pada 25 Oktober 2022 di Kantor Kementrian ATR/BPN. Di samping itu, hal ini bagian dari komietmen Kementrian ATR/BPN untuk menjaga aset tanah dan tempat ibadah milik seluruh umat beragama di Indonesia.

“Kementerian ATR/BPN memiliki tugsa menyelesaikan program sertifikasi melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang hari ini telah mencapai 101,1 juta bidang tanah terdaftar. PTSL juga menyentuh tanah-tanah, tempat-tempat ibadah,” ujar Hadi.

Lebih jauh ditegaskan, MoU ini bukan hanya sebagai seremonial, melainkan bagian dari pelaksanaan di lapangan. Dengan bantuan seluruh komponen, dia meyakini bahwa permasalahan tanah untuk tempat-tempat ibadah akan selesai pada tahun 2024. “Oleh karena itu, apabila ada yang mengganggu, ada mafia tanah, saya tidak akan segan-segan, akan saya gebuk!,” katanya.

Sementara itu, Ketua Pengurus Pusat GMAHK, Pdt. Sugih Sitorus menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya penandatanganan MoU ini. “Kami umat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh sangat bangga memiliki Pak Menteri sebagai seorang pejabat tinggi di negara Indonesia, sosok yang sangat rendah hati, mau menolong, dan melayani kami,” kata Pdt. Sugih.

Dia percaya Hadi Tjahjanto melayani seluruh masyarakat Indonesia, tidak hanya umat GMAHK. “Saya senang Pak Menteri katakan sebelumnya, bahwa sebelum tahun 2024 urusan tanah selesai,” ujarnya.

 

Pewarta: Markus Saragih