RDPU Panja Komisi X DPR RI. PGI Singgung Neoliberalisasi Ekonomi Pendidikan dan Naiknya UKT
JAKARTA,PGI.OR.ID-Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) mengungkapkan neoliberalisasi ekonomi pendidikan yang terjadi secara massif sekarang ini membuat Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTN BH) dan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU) mengalami privatisasi dan berorientasi profit. Akibatnya PTN melakukan penerimaaan mahasiswa baru bergelombang-gelombang hingga penerimaan jalur mandiri.
“Orientasi profit menjadi sangat-sangat kental, itu adalah dasar masalah kita hingga saat ini. Akibat lanjutannya, PTN ibarat seperti perusahaan, yang melakukan produksi massal dan mengabaikan kualitas produk. Lebih parahnya uang kuliah tahunan pun menjadi meningkat drastis, juga biaya lain,” tegas Prof. Yafet Yosafet Wilben Rissy dari Komisi Pendidikan PGI, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (22/5/2024).
Lanjut Wakil Rektor Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) ini, di sisi lain keberadaan Universitas Terbuka yang juga menerima mahasiswa tanpa batas menimbulkan masalah tersendiri bagi Universitas Terbuka baik dalam pengelolaan mahasiswa dan proses belajar mengajar maupun dalam hal pertanggungjawaban bagi publik.
Bagi Perguruan Tinggi Swasta (PTS), lanjut Prof. Yafet, situasi pengelolaan PTN dan Universitas Terbuka seperti itu ternyata memberi dampak negatif lainnya berupa penerimaan mahasiswa baru yang menurun secara drastis. Jika situasi terus berlanjut dikuatirkan banyak PTS yang bangkrut. Padahal PTS sejauh ini telah berperan sangat aktif.
“Sejauh ini PTS telah berperan aktif dalam meningkatkan Angka Partisipasi Aktif Perguruan Tinggi (APK PT). Pada 2022 misalnya, APK PT sebesar 39,73% dimana dari jumlah ini, PTN sumbang 25% dan PTS 75%. Berdasarkan data ini, idealnya, APK sebaiknya menjadi fokus PTS sementara PTN biarlah berfokus pada peningkatan kualitas dan pemeringkatan dunia, serta berorientasi pada penelitian-penelitian dasar yang berorientasi pada paten dan nobel,” tandasnya.
Pada kesempatan itu, PGI juga menyampaikan usulan dan rekomendasi kepada Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI, antara lain, perlu ditinjau kembali kebijakan privatisasi PTN melalui status PT BH dan PT BLU, perlu penetapan pembatasan penerimaan mahasiswa baru oleh PTN yang bergelombang-gelombang, misalnya melalui Ujian Nasional saja, perlu dihapusnya jalur penerimaan mandiri oleh PTN yang eksploitatif dan komersial, serta berpotensi adanya suap dan korupsi.
Selain itu, perlu adanya transparansi pengelolaan 20% dana pendidikan dari APBN, baik alokasi maupun mekanisme distribusinya, secara khsusus alokasi untuk pihak swasta, dan penyelenggara pendidikan swasta lebih banyak menampung siswa/mahasiswa. Artinya sekolah swasta sebenarnya lebih banyak berperan mencerdaskan anak bangsa. Hal ini harus diselaraskan dengan pemberian dukungan kepada pihak swasta.
Bersama PGI, RDPU juga diikuti perwakilan dari KWI, Walubi, dan PHDI. Mengawali rapat, Ketua Panja sekaligus Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf, mengungkapkan bahwa peningkatan pendidikan nasional tidak akan terwujud tanpa adanya partisipasi dari masyarakat.
“Peran serta masyarakat tidak dapat dipisahkan dalam meningkatkan pendidikan nasional kita, sehingga pentingnya RDPU ini. Komisi X sering menerima aspirasi dari masyarakat, dan akhirnya dalam perjalanan panjang ternyata pendidikan nasional kita belum optimal. Bahkan angka pengangguran sarjana masih tinggi. Ini yang mendorong kami untuk adanya peta jalan bagi pendidikan nasional kita,” ujar Dede.
Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP Putra Nababan yang hadir dalam rapat, memberi apresiasi atas masukan komprehensif yang sangat relevan dengan kondisi riil di lapangan.
Pewarta: Markus Saragih
Masukan & Rekomendasi PGI ke Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI
