Pesan Gembala SMSA GPI 2023, Serukan Pimpinan dan Warga Gereja Berpartisipasi Aktif dalam Agenda Pemilu 2024
![](https://pgi.or.id/wp-content/uploads/2023/11/gpi-1170x725.jpg)
JAYAPURA,PGI.OR.ID-Sidang Majelis Sinode Am Gereja Protestan di Indonesia (SMSA GPI) 2023 yang berlangsung di Kotaraja, Jayapura pada 22-26/11/2023, dalam salah satu poin Pesan Gembala yang dikeluarkan diakhir persidangan, mengajak pimpinan dan warga gereja berpartisipasi aktif dalam agenda Pemilu 2024.
“Agenda Pemilihan Umum 14 Februari 2024 sudah berlangsung. Agar demokrasi kita benar-benar tiba pada vase kematangannya, dan agar cita-cita reformasi 1998 berkelanjutan, kami meminta agar Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP) dapat menyelenggarakan Pemilu secara adil, damai, transparan, dengan bekerja independent, adil, jujur dan transparan, sebagai modal pembangunan demokrasi Indonesia kedepan. Kami berpesan kepada semua pimpinan dan warga gereja supaya berpartisipasi aktif dalam agenda Pemilu 2024 dengan tetap mempertahankan etika demokrasi agar proses pemilu berjalan dalam damai, dan hasilnya membawa kita ke gerbang kemajuan bangsa Indonesia,” demikian pesan tersebut.
Pesan Gembala SMSA GPI 2023 terdiri dari 5 (lima) poin ini, secara keseluruhan menyebutkan, pertama, “Gereja Bersaudara” merupakan pengakuan iman kita sebagai gereja-gereja di Indonesia yang terpanggil untuk saling membantu, menolong, dan menanggung beban secara bersama (Galatia 6:2). Karena itu, kepada semua Gereja Bagian Mandiri kami berpesan untuk hidupkan persaudaraan sejati di antara kita dan antara kita dengan semua umat beragama lain guna mewujudkan persaudaraan yang meluas di tengah bangsa Indonesia.
Kedua, Gereja-gereja di seluruh dunia dipanggil untuk menghadirkan tanda-tanda damai sejahtera Allah, yaitu kasih, keadilan, kebenaran, kebebasan dan keutuhan ciptaan Allah. Hari ini, saudara-saudara kita di Rusia, Ukraina, Israel, Palestina/Hamas sedang dilanda perang. Mari kita mendoakan agar TUHAN memberi hikmat kepada semua pemimpin dan tentara agar mereka mengurungkan niat untuk berperang dan mewujudkan perdamaian yang hakiki. Sebab tidak benar jika manusia dijadikan tameng dan rakyat sipil dijadikan sasaran dari sebuah agresi militer.
Di negeri kita sendiri, masih terjadi beragam bentuk pelanggaran HAM seperti perdagangan orang, perundungan, penyanderaan, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta perampasan hak-hak ulayat masyarakat adat. Kami mengingatkan saudara-saudara semua bahwa, kita semua telah dibebaskan dari dosa melalui karya penebusan dosa oleh Yesus Kristus Yang Tersalib. Untuk itu, lakukanlah tugas pembebasan kepada semua orang, sebab dengan begitu kita sudah memenuhi hukum Kristus (Mazmur 44:27).
Kami menyerukan Dewan Gereja-Gereja Sedunia (WCC) untuk bertindak menggunakan hak lobby dan jalur konstitusi berbasis Hak Asasi Manusia dihadapan Dewan Keamanan PBB untuk melakukan langkah penghentian kekerasan dan jeda kemanusiaan. Juga kepada negara-negara yang bertikai untuk menghentikan penggunaan tameng manusia (perempuan dan anak) dengan alasan apapun.
Ketiga, agenda Pemilihan Umum 14 Februari 2024 sudah berlangsung. Agar demokrasi kita benar-benar tiba pada vase kematangannya, dan agar cita-cita reformasi 1998 berkelanjutan, kami meminta agar Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP) dapat menyelenggarakan Pemilu secara adil, damai, transparan, dengan bekerja independent, adil, jujur dan transparan, sebagai modal pembangunan demokrasi Indonesia kedepan. Kami berpesan kepada semua pimpinan dan warga gereja supaya berpartisipasi aktif dalam agenda Pemilu 2024 dengan tetap mempertahankan etika demokrasi agar proses pemilu berjalan dalam damai, dan hasilnya membawa kita ke gerbang kemajuan bangsa Indonesia.
Keempat, tanda-tanda krisis kebangsaan turut diperkeruh oleh perilaku koruptif para penyelenggara negara dari pusat sampai ke desa-desa. Dampaknya adalah pembangunan yang tidak merata dan proyek-proyek ekonomi yang terbengkalai, terutama pada daerah 3T (Terluar, Terdepan dan Tertinggal). Protes elemen masyarakat sipil sering diberangus oleh kekuasaan, sehingga korupsi tidak terkendali. Penegakan hukum menjadi lemah oleh karena kepentingan politik. Karena itu kami gereja-gereja anggota GPI menyerukan kepada pemerintah untuk lebih serius menangani masalah korupsi sebagai simbol reformasi Indonesia kedepan.
Kelima, ancaman kiamat ekologi semakin tak terhindarkan. El nino berkepanjangan dan bencana alam masih terjadi secara nyata. Kami menyerukan kepada pemerintah untuk mengentikan ijin konsesi hutan yang sama sekali tidak memperhitungkan hak-hak ulaya dan masyrakat adat, dan lebih parah lagi justru membenturkan masyarakat dengan perusahan, preman, aparat di lapangan secara brutal. Investasi harus memperhitungkan aspek keberlanjutan masyarakat adat. Kepada gereja-gereja untuk terus mendampingi masyarakat terdampak dan korban untuk memperjuangkan hak-haknya bersama jejaring masyarakat sipil lainnya.
Kepada semua Gereja Bagian Mandiri, kami himbau untuk membangun kolaborasi melalui program-program penguatan ekonomi yang bertumpu pada usaha meningkatkan ketahanan pangan daerah, memanfaatkan potensi pangan spatial/pangan lokal, sebagai cara untuk mengantisipasi efek invlasi terhadap ekonomi kerakyatan, sebab TUHAN sudah menumbuhkan setiap benih di tanah untuk kesejahteraan umat manusia (Kej.1:29).
Demikian pesan Sidang Majelis Sinode Am GPI ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian kita bersama membangun bangsa sebagai rumah bersama yang didiami oleh semua makhluk secara adil dan damai.
Pewarta: Markus Saragih