MISI PERLAWANAN: BERSIDANG DI TITIK NOL TIMUR INDONESIA

Persidangan Majelis Pekerja Lengkap (MPL) Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) tahun 2026 ini diselenggarakan tanggal 30 Januari sampai 2 Februari 2026 di Kota Merauke, batas Timur Indonesia. Sinode Gereja Protestan Indonesia di Papua (GPI Papua) menjadi tuan dan puan rumah kegiatan. Warga gereja GPI Papua di Merauke umumnya berlatar-belakang multi-etnis. Mayoritas jemaat-jemaat di sana berasal dari Maluku. Banyak juga anggota jemaat yang berasal dari wilayah lain di Indonesia seperti NTT, Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. GPI Papua menjadi komunitas beriman yang menerima dan mengasuh warga diaspora dari berbagai wilayah Indonesia. Dengan bangga warga GPI Papua mengatakan gereja mereka adalah cerminan Indonesia mini di Tanah Papua. 

Jemaat-jemaat dan klasis-klasis dari Sinode yang berkantor di Fakfak itu bahu membahu bersama pemerintah daerah di sana menyiapkan semua hal yang dibutuhkan agar sidang berhasil dengan agenda-agendanya. Terima kasih tulus kepada semua panitia yang berusaha dalam berbagai kelebihan dan keterbatasan memberikan yang terbaik bagi keberhasilan persidangan. Seluruh peserta dari berbagai wilayah di Indonesia menginap di beberapa hotel di Merauke. Di meja makan selalu ada hidangan makanan rumahan: pisang, ubi, dan talas rebus, sukun goreng, papeda, nasi, olahan daging babi, ikan dan rusa yang nikmat. Pasti kebanyakan kami naik berat badannya karena makanan yang enak selama di Merauke. 

Bersidang di negeri Anim Ha Papua Selatan

Masyarakat adat Marind di Merauke menyebut negeri mereka Anim Ha yang artinya negeri manusia sejati. Berbeda dengan wilayah lain di Papua yang bergunung, Papua Selatan terletak di pesisir yang datar. Rasa cinta kepada alam karunia Tuhan dan ratapan mengenai kerusakannya diekspresikan secara sangat indah dan menyentuh dalam ibadah-ibadah sepanjang persidangan. Teman-teman GPI Papua mengemas ibadah dengan apik: ada tarian adat yang indah, lagu-lagu kontekstual, dan narasi-narasi yang menggambarkan suara hati manusia dan alam Papua. Para pelayan ibadah selalu lintas generasi, termasuk anak-anak dan masyarakat adat, menjadi bagian tim pelayan ibadah. 

Hari Minggu 1 Februari 2026, seluruh peserta sidang dibagi untuk beribadah dengan jemaat-jemaat GPI Papua maupun jemaat-jemaat dari gereja-gereja anggota PGI di Merauke. Sejumlah peserta persidangan memimpin ibadah minggu dan peserta mempersembahkan pujian dalam ibadah-ibadah itu. Beta mendapat tugas memimpin di GPI Papua Jemaat Kristus Mopah Lama. Selepas kebaktian jemaat mempersiapkan hidangan makan bersama. Selalu ada talas, ubi, pisang, papeda, ikan kua asam, daging rusa, dan daging babi yang nikmat. 

Salah satu agenda acara adalah mengunjungi batas negara di Kampung Sota selepas kebaktian minggu di jemaat-jemaat. Dengan belasan kendaraan roda empat besar dan kecil, seluruh peserta dan sebagian panitia menempuh perjalanan 1,5 jam dari Kota Merauke menuju batas negara tersebut. Jarak 80 kilo meter ditempuh di bawah cuaca mendung dan hujan. Kondisi jalan yang baik membuat perjalanan ditempuh dengan sukacita. Di sepanjang jalan melintasi hutan taman nasional (HTN) Wasur kami bisa melihat berbagai bentuk masamus yang indah. Masamus sering disebut rumah semut, berbentuk kerucut dengan lekuk-lekuk yang khas. Sejumlah literatur menyebutkan masamus sebenarnya dibuat oleh serangga rayap dan ukurannya bisa beratus kali lipat ukuran seranggaa pembuatnya. Ada masamus yang tingginya hingga lima meter. Kami terkagum membayangkan lamanya waktu yang dibutuhkan serangga-serangga kecil untuk membentuk rumah mereka dari butiran tanah yang sangat solid berdiri di bawah terpaan panas dan hujan. Salah satu narasi ibadah di persidangan merefleksikan hubungan antara kegigihan serangga pembentuk masamus dengan ciri manusia Anim Ha yang ulet, gigih, dan ksatria dalam perjuangan hidup. 

Di taman Titik Nol Timur Indonesia, para pengunjung dapat menginjakkan kaki di batas dua negara: Indonesia dan Papua Nugini. Bendera kedua negara berkibar bersisian. Di taman perbatasan yang dibangun di era kepemimpinan Presiden Jokowi itu, sejumlah keluarga OAP menjajakan noken, tas dari bulu burung kasuari, buah nanas, dan rambutan. Rombongan lebih dari 200 orang terpencar, berfoto, dan menikmati keindahan alam di sana. Di taman itu juga beberapa ekor rusa dan kanguru menyambut kedatangan pengunjung tanpa takut. Hewan-hewan itu mendekat seolah meminta buah tangan pengunjung. Sejumlah kawan memberi rusa-rusa dan kanguru makan roti dan biskuit yang disambut dengan lahap. Belum lama kami tiba di Sota, hujan turun deras. Kami berlarian ke bis yang membawa kami pulang ke Merauke untuk melanjutkan sidang di seksi-seksi. Sebagian kawan kehujanan namun hati kami tetap girang bisa berkunjung ke Titik Nol Timur Indonesia. 

Mendengar Suara Masyarakat Adat Papua

Persidangan MPL PGI didahului dengan persidangan Majelis Pekerja Harian (MPH) selama sehari. Sidang itu dimaksudkan untuk memonitor dan mengevaluasi pekerjaan-pekerjaan PGI selama tahun yang baru dilalui sekaligus mempersiapkan laporan MPH, Badan Pengawasan (BP) dan Majelis Pertimbangan (MP) PGI. Itu sebabnya MPH, BP, dan MP, sudah tiba dua hari sebelum persidangan MPL di Papua.

Hari pertama ketibaan di Papua, kami gunakan untuk berjumpa dengan sejumlah anggota Majelis Rakyat Papua (MRP). Kemajelisan ini adalah lembaga perwakilan kultural orang asli Papua (OAP) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) di Papua. Badan ini beranggotakan wakil masyarakat adat, perempuan, dan pemuka agama untuk melindungi hak dasar OAP. 

Sore itu kami berjumpa dengan sekitar enam orang bapak dan ibu MRP Papua Selatan. Mereka sungguh-sungguh meminta perhatian dan dukungan PGI untuk kenyataan keterbelakangan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur di wilayahnya. Terutama tiga orang mama MRP yang hadir secara sangat kuat menyerukan kerusakan alam dan penghancuran sumber-sumber kehidupan masyarakat adat. Mereka secara tegas meminta dukungan PGI menolak kehadiran Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah mereka. Meskipun pemerintah nasional mengatakan PSN memiliki tujuan yang positif, para pemimpin MRP yang berjumpa pimpinan PGI mengatakan PSN justeru merusak alam dan tidak menghargai harkat dan martabat orang Papua. Yang terjadi adalah perampasan tanah dan perusakan serta pemusnahan hutan (deforestasi). Proyek-proyek seperti food estate yang gagal sebelumnya dan sekarang dengan PSN mendatangkan penderitaan bagi masyarakat. Seorang Bapak MRP mengatakan tujuan yang baik harusnya dilakukan dengan baik. Pelaksanaan PSN justeru tidak melibatkan masyarakat dalam perencanaannya, termasuk tidak peduli dengan kewenangan MRP yang dijamin oleh UU Otsus. 

Selepas acara pembukaan Sidang MPL, sejumlah masyarakat adat berdemo damai namun serius di pelataran gedung tempat pembukaan sidang. Mama-mama dan orang muda yang mewarnai tubuh mereka dengan ukiran khas Papua datang dan meminta bertemu pimpinan PGI. Ketua umum dan sekretaris umum PGI (Pdt. Jacky Manuputty dan Pdt Darwin Darmawan) menjumpai mereka. Hadir pula Gubernur dan Pimpinan MRP Papua Selatan serta Bupati dan Wakil Bupati Merauke. Di depan para pemimpin daerah itu, mama-mama masyarakat adat meminta pembelaan PGI. Tanah mereka akan dirampas dan alat-alat berat telah siap menghancurkan hutan-hutan adat. Ancaman bagi hutan adalah ancaman bagi masyarakat adat yang hidupnya terhubung dan tergantung pada alam. Mereka meminta Tuhan melalui PGI berpihak pada mereka. Pdt. Jacky berjanji suara masyarakat adat akan dibicarakan dalam persidangan MPL dan sikap PGI akan disampaikan di ujung persidangan. 

Misi Resistensi

Beta mulai mengikuti Sidang tahunan MPL PGI di tahun 2016, sejak menjadi Ketua Majelis Sinode GMIT, lalu Ketua MPH PGIW NTT, dan sekarang sebagai salah satu Ketua MPH PGI. Dari semua tempat persidangan itu, salah satu yang beta rasa paling berat untuk didatangi adalah persidangan di Papua: Bagaimana bisa bersidang sebagai persekutuan beriman secara berintegritas di suatu negeri yang sangat kaya hasil alamnya, terutama dengan pusat tambang emas dan tembaga terbesar di dunia, namun rakyatnya termasuk paling miskin di Indonesia. Belum lagi proyek-proyek ambisius penguasa dan pengusaha yang merusak hutan-hutan yang kaya. Bagaimana menyikapi suara masyarakat adat di Papua: “Papua Bukan Tanah Kosong”?

Salah satu sidang komisi dalam persidangan ini adalah Sidang Seksi Khusus Papua. Di seksi itu, lebih dari 20 pimpinan gereja yang melayani secara khusus di wilayah Papua dan sejumlah pimpinan sinode yang jemaatnya berada di wilayah Papua, duduk bersama untuk berbagi pemahaman apa yang sebenarnya terjadi di Papua dan bagaimana gereja menyikapinya. Beta mewakili MPH PGI menjadi pendamping sidang seksi khusus ini. Percakapan yang berlangsung sampai hampir tengah malam itu dimulai cukup alot karena perbedaan pandangan peserta sidang terkait beberapa hal, seperti apakah PSN diterima atau ditolak dan apa bentuk struktur kemajelisan PGI di wilayah Papua yang efektif untuk mampu menanggapi kompleksitas keadaan Papua. 

Sidang Seksi itu menjadi kesempatan memberi makna pada suara gereja-gereja dan masyarakat di Papua yang didengar selama persidangan mengenai PSN. Akhirnya disepakati bersama bahwa penolakan gereja-gereja di Papua dan masyarakat adat di Papua Selatan terjadi karena kehadiran PSN mengancam kelestarian alam; merampas sumber daya ekonomi masyarakat adat; tidak menghargai masyarakat adat bahkan dapat menghancurkan ekosistem yang menjadi tumpuan hidup masyarakat adat, termasuk perempuan dan anak; menciptakan ketidakadilan sosial; dan berpotensi merusak sistem pengetahuan adat. Hal ini bahkan dapat disebut sebagai kolonialisme dan genosida terhadap masyarakat adat Papua. 

Dalam salah satu pleno diputuskan bahwa Sidang MPL PGI ini mendukung masyarakat adat yang menolak PSN di Tanah Papua. Belajar dari kerusakan alam yang terjadi di Kalimantan, Sumatera, dan berbagai daerah lain yang mengakibatkan bencana yang sangat serius, serta memori kolektif masyarakat Papua Selatan mengenai kerentanan terhadap berbagai bencana, maka Persidangan MPL PGI memandang sangat penting PSN di Papua dihentikan. 

Persidangan ini juga mencatat pentingnya refleksi mengenai sumber daya iman yang dibutuhkan untuk menghadapi situasi pelanggaran HAM, kekerasan terhadap alam, dan konflik bersenjata yang sering terjadi di Tanah Papua. Sidang menegaskan bahwa gereja-gereja di Indonesia perlu berjalan bersama dengan gereja-gereja dan masyarakat adat Papua untuk melawan kuasa kematian yang mengancam manusia, budaya, dan alam di Papua. Dalam konteks ancaman genosida dan ekosida di Papua, gereja-gereja di Indonesia menegaskan misi gereja sebagai resistensi atau perlawanan, artinya gereja-gereja menolak diam terhadap kejahatan kemanusiaan dan perusakan alam. Iman pada Kristus yang membebaskan memberi daya ilahi untuk menyampaikan kebenaran dan keadilan di depan kuasa yang mengancam hidup manusia dan alam di Papua. Untuk itu PGI menjadi simpul yang memfasilitasi sinergi gereja-gereja di Papua dalam menentukan sikap bersama terhadap keadaan kemanusiaan dan kerusakan alam di Papua. Terkait itu, gereja-gereja anggota PGI setanah air berkomitmen bekerja sama untuk mendukung pelayanan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan hak politik masyarakat Papua. 

Sidang MPL juga mencermati laporan dari berbagai wilayah mengenai peningkatan militerisme dan otoritarianisme di Indonesia. Dalam kerangka misi resistensi itu, Persidangan MPL PGI juga menyatakan menolak militerisme dan otoritarianisme dan mendorong penghargaan yang makin kuat terhadap HAM dan demokrasi di tanah air. 

Terkait konteks geopolitik global, Persidangan MPL PGI meminta Presiden RI untuk meninjau ulang keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) yang dibentuk oleh Donald Trump, presiden USA. Selain menyangkut posisi BoP yang bermasalah secara struktural, Sidang MPL memandang penyetoran dana belasan trilyun rupiah merupakan langkah yang kurang pantas di tengah kesulitan ekonomi yang dialami sebagian besar masyarakat Indonesia saat ini. Sejalan dengan sikap Dewan Gereja Sedunia (WCC) bahwa badan yang dibentuk tersebut dapat menjadi ancaman bagi tanggung-jawab Dewan Keamanan PBB untuk perdamaian dan keamanan internasional, Sidang MPL menyerukan komitmen bangsa-bangsa, termasuk pemerintah Indonesia, untuk memperkuat visi perdamaian dunia yang dinyatakan dalam Piagam PBB, dan tidak membentuk dewan lain yang terkonsentrasi di sekitar satu ketua seumur hidup dengan kekuasaan yang luas dan tidak terbatas. Sebab hal ini justeru mengancam perdamaian dan keamanan dunia yang berbasis kesetaraan kedaulatan dan pengambilan keputusan secara kolektif.

Pulang ke Ecclesia Domestica, ke Tanah Lelebo

Di suatu sesi istirahat di persidangan, menuju ke meja kopi dan teh, seorang pemimpin salah satu gereja di Indonesia yang sudah senior menyalami beta dengan ramah dan berkata serius, “Teruslah menulis. Kami menikmati tulisan-tulisan Ibu”. Beta berjanji kepada beliau untuk menulis tentang persidangan kali ini. 

Tulisan ini beta kerjakan dalam perjalanan pulang dari Merauke. Rute awal Merauke-Makassar-Kupang berubah karena cuaca menjadi Merauke-Jayapura-Makassar-Surabaya-Kupang. Planet ini memiliki ritmenya dan kita perlu menyelaraskan langkah hidup dengan irama alam. Tiket awal untuk penjalanan setengah hari menjadi perjalanan hampir dua hari, dengan bermalam di Surabaya. Cukup melelahkan sekaligus memberi beta kesempatan berefleksi dan mulai menulis. Segelas kopi di Makassar memompakan kafein ke tubuh dan membantu beta berkonsetrasi menulis.

Kita sedang hidup dalam situasi yang tidak sedang baik-baik saja. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik nasional dan global membutuhkan kemampuan gereja-gereja membaca tanda-tanda zaman dan mengartikulasikan bahasa imannya. Rumusan pesan sidang PGI dan rilis khusus mengenai masalah Papua adalah bentuk teologi publik gereja-gereja di Indonesia yang perlu dihidupi sebagai tanda persekutuan, kesaksian, dan pelayanan di masa disrupsi berbagai bidang kehidupan ini. Kiranya gereja-gereja di Indonesia tetap dituntun oleh Roh Kudus untuk menjaga kewarasan mental, keberanian iman, dan integritas kesaksian di masa yang tidak mudah ini. 

Salah satu tema penting dalam persidangan MPL PGI adalah ecclesia domestica: gereja sebagai rumah dan rumah adalah gereja. Saat para pemimpin gereja pulang ke tempat masing-masing, mereka pulang ke rumah dan gerejanya. Kiranya rumah-rumah dan gereja di Indonesia menjadi tempat di mana kebenaran, kasih, dan keadilan bersemai untuk semua manusia dan segenap ciptaan sebab misi resistensi yang efektif dimulai dari rumah. Dan rumah beta adalah di Tanah Timor Lelebo. 

Penerbangan Merauke-Kupang, 3-4 Februari 2026