Sukses Pertahankan Disertasi, Sekum PGI Pdt. Dr. Darwin Darmawan Raih Gelar Doktor

JAKARTA,PGI.OR.ID-Keluarga besar Salemba Raya 10 dan gereja-gereja di Indonesia patut bersyukur sebab di tengah kesibukannya Sekretaris Umum PGI Pdt. Dr. Darwin Darmawan berhasil memperoleh gelar Doktor program studi Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI), usai mempertahankan disertasinya berjudul "Representasi Politik Perempuan Tionghoa Pasca-Orde Baru: Studi Kepemimpinan Tjhai Chui Mie (Wali Kota Singkawang 2017-2022) dan Me Hoa (Ketua DPRD Bangka Tengah 2019-2024).”

Ujian promosi Doktor berlangsung di Auditorium Juwono Sudarsono Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI), Depok, pada Senin (18/5/2026). Didampingi promotor, di antaranya Dr. Sri Budi  Eko Wardani.

Dalam disertasinya, Pdt. Dr. Darwin Darmawan menegaskan bahwa temuan penelitian menunjukkan adanya dua pola kepemimpinan berbasis ethics of care. Kasus pertama adalah Tjhai Chui Mie, S.E.,  M.H di Singkawang. Singkawang merupakan kota multietnis dengan dinamika politik identitas yang cukup kuat. Walaupun etnis Tionghoa dominan secara demografis, politik lokal tetap menuntut koalisi lintas etnis. Dalam konteks tersebut, Tjhai Chui Mie tidak hanya mengandalkan identitas etnis Tionghoa, tetapi membangun apa yang saya sebut sebagai strategi assertive-bridging leadership.

"Ia menggunakan identitas Tionghoa secara terbuka, tetapi tidak eksklusif. Ia membangun legitimasi melalui pendekatan lintas etnis dan menunjukkan dirinya sebagai “pemimpin untuk semua.” Dalam praktik kepemimpinannya, care tidak selalu tampil dalam bentuk yang lembut, tetapi juga dalam bentuk yang tegas dan bahkan konfrontatif ketika berhadapan dengan persoalan ketimpangan struktural atau kebuntuan politik yang dibuat-buat," paparnya.

Dijelaskan pula, dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan anggaran daerah, Tjhai Chui Mie menunjukkan keberpihakan pada kebutuhan dasar masyarakat, pembangunan infrastruktur, layanan sosial, dan kelompok rentan. Dalam konteks ini, ketegasan politik dipahami sebagai bagian dari praktik ethics of care untuk memastikan distribusi kesejahteraan berjalan lebih adil.

Sedangkan dalam kasus kedua adalah Me Hoa, S.H., M.H di Bangka Tengah. Berbeda dengan Singkawang, posisi etnis Tionghoa di Bangka Tengah lebih minoritas dalam struktur kekuasaan lokal yang didominasi elite Melayu. Dalam konteks ini, Me Hoa mengembangkan pola kepemimpinan yang lebih adaptif dan negosiatif.

Me Hoa membangun legitimasi melalui pendekatan relasional, pelayanan konstituen, dan politik kehadiran. Ia menonjolkan identitas gender sebagai “Ibu Me Hoa” ketimbang etnisnya,  untuk membangun kedekatan emosional dengan masyarakat lintas etnis. Strategi ini merupakan bentuk strategic essentialism, di mana lapisan identitas digunakan secara selektif strategis untuk membangun ruang penerimaan sosial yang lebih luas.

Dalam praktiknya, representasi substantif Me Hoa tampak melalui pelayanan sosial, advokasi masyarakat kecil, kedekatan dengan konstituen, serta keterlibatannya dalam pembentukan sejumlah perda substantif, termasuk perlindungan kelompok rentan dan pelayanan publik.

"Temuan penting  dari penelitian ini adalah bahwa politik pada dasarnya tidak berhenti pada proses elektoral atau perebutan kekuasaan formal. Politik sesungguhnya adalah relasi sosial sehari-hari yang dibangun melalui kehadiran, kepedulian, responsivitas, dan praktik etis dalam hubungan antara pemimpin dan masyarakat. Dalam konteks ini, politik tidak hanya berlangsung di ruang parlemen, pilkada, atau institusi formal, tetapi juga dalam praktik keseharian yang membangun kepercayaan sosial secara terus-menerus," tandasnya.

Menurut Pdt. Darwin Darmawan, kekhasan ini tampak kuat dalam dua studi kasus penelitiannya. Baik Tjhai Chui Mie maupun Me Hoa tidak berhenti membangun relasi dengan masyarakat setelah memenangkan pemilihan. Justru setelah terpilih, keduanya terus membangun relasi sosial dengan masyarakat melalui politics of presence atau politik kehadiran. "Mereka hadir dalam kehidupan warga, mendengar kebutuhan masyarakat, membangun kedekatan sosial, serta merawat hubungan dengan konstituen dalam kehidupan sehari-hari," tandasnya.

Ditambahkan bahwa dalam konteks demokrasi lokal Indonesia yang sering diwarnai praktik politik transaksional dan hubungan elektoral yang bersifat sesaat, praktik semacam ini menunjukkan bentuk representasi politik yang lebih substantif dan relasional. Politik tidak dijalankan semata-mata melalui transaksi elektoral, patronase, atau simbol kekuasaan formal, tetapi melalui relasi sosial yang terus dipelihara. 

Dengan demikian, representasi substantif hadir melalui kebijakan formal atau produk perda sekaligus melalui praktik keseharian yang membuat masyarakat merasa dilihat, didengar, dan diperhatikan oleh pemimpinnya. (MS)