PGI Kecam Pembubaran Ibadah Jemaat GMS Bantul. Tegakkan Hukum Terhadap Pelaku, dan Tidak Boleh Terjadi Impunitas

JAKARTA,PGI.OR.ID-Ketua Umum PGI, Pdt. Jacklevyn Fritz Manuputty mengecam keras peristiwa intoleransi berupa pembubaran secara paksa saat ibadah terhadap jemaat Gereja Misi Sejahtera (GMS), Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada Minggu (24/5/2026).

​"Kami mengecam keras, peristiwa intoleransi yang terjadi di Bantul hari Minggu kemarin. Ketika massa intoleran datang dan membubarkan dengan paksa ibadah jemaat GMS. Ini tidak boleh dibiarkan. Karena itu pemerintah harus hadir. Pemerintah harus menggaransi rasa aman di dalam peribadahan yang menjadi hak konstitusi," ujar Pdt. Jacky Manuputty dalam pernyataannya di kanal youtube Yakoma PGI. 

Ditegaskan bahwa jangan dibiarkan hak konstitusi diinjak-injak atas nama administrasi atau perizinan rumah ibadah dan lain-lain. "Ini tidak seimbang, ya. Karena soal administrasi harus diselesaikan secara administrasi dan hukum administrasi. Dia tidak boleh membubarkan hak konstitusi yang menjadi hak dasar dan hak asasi orang untuk beribadah," tegasnya.

Dalam kasus-kasus seperti ini, lanjut Ketum PGI, kita tidak boleh membiarkan hukum dan wibawa hukum kalah oleh tekanan massa intoleran. Tidak bisa orang beribadah atau tidak beribadah ditentukan oleh massa intoleran. Tapi harus dipastikan jaminan kebebasan beribadah oleh hukum itu sendiri.

"​Kalau tidak ditanggulangi, maka pemerintah absen, pemerintah gagal. Dan ini akan menimbulkan preseden bagi berulangnya kasus-kasus seperti ini terus-menerus. Kami meminta pemerintah menegakkan hukum, terhadap pelaku-pelaku intoleran yang terjadi di Bantul. Tidak boleh terjadi impunitas. Kalau terjadi impunitas, apalagi pembungkaman terhadap korban dan pelaku dibiarkan begitu saja, maka percaya kasus-kasus seperti ini akan berulang," tegasnya.

Dia menambahkan, PGI sangat  menyesalkan bahwa peristiwa ini juga terjadi di kota yang dikenal selama ini sebagai miniatur kerukunan dengan tingkat atau indeks kerukunan yang tinggi, Yogyakarta. "Kita terpanggil untuk memelihara Jogja sebagai kota kemajemukan yang juga memberikan kebanggaan bagi masyarakat Jogja dan bagi Indonesia. Jadi kami berharap sungguh bahwa pemerintah menegakkan, mengambil posisi dan otoritasnya untuk menegakkan, menggaransi hukum dan tidak dikalahkan oleh tekanan-tekanan massa intoleran," tandasnya.

Pdt. Jacky Manuputty juga meminta agar ​penanganan trauma healing, dan pemulihan kepada para korban harus berlangsung dengan sungguh-sungguh dan dikawal oleh pemerintah. (MS)