PGI Hadir Mengadvokasi Jemaat dan Masyarakat di Taman Nasional Tesso Nilo

RIAU,PGI.OR.ID-Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) bersama dengan PGI Wilayah (PGIW) Riau, Komite Nasional Lutheran World Federation (KN-LWF) dan sejumlah pimpinan gereja dan pimpinan jemaat di Riau, menyelenggarakan Workshop Advokasi Masyarakat terdampak penetapan kawasan TNTN Riau, selama dua hari (18-19/8).

Kegiatan ini berfokus pada penguatan kapasitas warga gereja dan masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak mereka yang terdampak konflik lahan di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).

Di hari pertama (28/8) workshop berlangsung di Kantor PGIW Riau. Sedangkan di hari kedua (19/8), dilaksanakan kunjungan lapangan ke kawasan TNTN, di HKBP Toro Jaya, salah satu dari puluhan gereja yang terancam digusur oleh satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) TNTN.

Saat kunjungan lapangan,  hadir seratusan mewakili pimpinan jemaat  yang berada di sekitar wilayah TNTN. Mereka adalah kelompok masyarakat yang paling merasakan dampak langsung dari permasalahan yang ada, mulai dari isu sengketa kepemilikan lahan hingga terancam akan kehilangan mata pencahariannya.

Dalam kegiatan tersebut, Pdt. Etika Saragih, Sekretaris Eksekutif bidang Keadilan dan Perdamaian menyampaikan uapaya-upaya yang telah PGI tempuh untuk penyelesaian konflik antara pemerintah dan warga yang terdampak.

“Dalam upaya advokasi ini, PGI telah mengirimkan surat kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto  pada tanggal 7 Agustus 2025  meminta perhatian Bapak Presiden agar menunda proses relokasi mandiri yang oleh satgas PKH disebutkan selambat- lambatnya sampai dengan 22 Agustus".

PGI memberi perhatian akan potensi konflik sosial jika relokasi mandiri tersebut tetap dipaksakan.

"Pemerintah harus benar-benar memberi perhatian atas penolakan masyarakat untuk relokasi mandiri. Harus ada solusi yg komprehensif dan adil agar tidak menimbulkan konflik sosial," tutur Etika.

Ia juga menambahkan bahwa telah berbincang dengan komandan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang ditugaskan untuk menertibkan kawasan hutan, dan sebelumnya juga telah menyampaikan langsung kepada  Wakil Presiden untuk memberi perhatian atas kasus TNTN saat kunjungan Wapres ke PGI pada 4 Agustus 2025.

“Pada kunjungan Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming ke Kantor PGI, kami telah menyampaikan agar kasus TNTN ini diselesaikan dengan mengedepankan pendekatan  dialog yang humanis, dan bukan represif.” tambah Etika.

Sejalan dengan itu, Ketua Umum PGI Wilayah Riau Pdt. Soetrisno menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian gereja terhadap jemaatnya.

“Atas dorongan dari PGI, kami dari PGIW Riau juga hadir untuk mendampingi dan menguatkan jemaat dalam menghadapi persoalan sosial dan lingkungan," ujar beliau. “Kegiatan ini adalah langkah awal untuk mendengarkan suara dari ibu/bapak yang terdampak dan akhirnya kita akan menyusun strategi advokasi secara bersama-sama“ ujar Soetrisno.

Kegiatan ini juga dihadiri berbagai organisasi, seperti LBH Pekanbaru, WALHI Riau, GMKI Cabang Pekanbaru, GAMKI Provinsi Riau, PWKI Riau, PIKI Riau, dan lainnya.

Di akhir kegiatan, terjalin kesepakatan untuk membentuk gugus tugas yang meliputu perwakilan warga terdampak, PGIW Riau, GAMKI Riau, KNLWF dan PGI, yang bertugas untuk melakukan pendataan warga dan lahan yang terdampak yang dimiliki warga serta melakukan langkah - langkah advokasi dan mediasi kedepannya untuk terwujudnya solusi yg komprehensif dan adil.