Penuhi Undangan Jusuf Kalla, Pdt. Jacklevyn Manuputty dan Tokoh Lintas Agama Serukan Perdamaian

JAKARTA, PGI.OR.ID — Sejumlah tokoh lintas agama memenuhi undangan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, untuk hadir dalam pertemuan di kediamannya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Kamis malam (23/4/2026). Pertemuan tersebut digelar menyusul polemik yang berkembang setelah beredarnya potongan ceramahnya di Universitas Gadjah Mada yang dinilai tidak utuh di ruang publik.

Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Jacklevyn Manuputty, yang hadir bersama sejumlah pimpinan gereja dan tokoh lintas iman, menegaskan pentingnya menempatkan agama sebagai kekuatan pemersatu dan pembawa damai. Ia menilai, dinamika yang muncul seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran kolektif akan peran strategis agama dalam menjaga harmoni sosial.

Pertemuan ini dihadiri oleh berbagai tokoh lintas iman dan organisasi. Dari kalangan Kristen hadir Sekretaris Umum PGI Darwin Darmawan, Sekretaris Umum GPI Henrek Loka, Ketua Sinode GPIB Nitis, mantan Sekjen PGI Richard Daulay, serta Romo Hari Wibowo dari Konferensi Waligereja Indonesia. Dari kalangan Muslim turut hadir Din Syamsuddin, Komaruddin Hidayat, dan Rudiantara, bersama perwakilan organisasi kepemudaan lintas iman.

Menurut Manuputty, jika keseluruhan rekaman ceramah berdurasi 43 menit dipahami secara utuh, maka konteks pernyataan Jusuf Kalla menjadi lebih terang. Dalam ceramah tersebut, Jusuf Kalla menyinggung konflik di Poso dan Ambon sebagai contoh bagaimana agama kerap dijadikan legitimasi kekerasan, sehingga memperpanjang konflik.

Ia menilai, dalam konteks sejarah konflik di wilayah tersebut, pernyataan itu tidak sepenuhnya keliru. Pengalaman konflik di Maluku, lanjutnya, menunjukkan besarnya dampak kehancuran ketika agama disalahgunakan sebagai alat pembenaran tindakan kekerasan. Meski demikian, Manuputty menekankan perlunya pelurusan pada bagian tertentu, khususnya terkait penyamaan konsep “syahid” dalam Islam dengan ajaran Kristen. Dalam tradisi Kristen, tidak ada ajaran yang membenarkan pembunuhan sebagai jalan menuju kesyahidan. Istilah yang digunakan adalah “martir”, yakni kesediaan untuk menderita atau mati demi iman, bukan dalam konteks melakukan kekerasan.

“Agama harus kembali pada panggilan sucinya sebagai pembawa damai, bukan alat pembenar konflik,” ujarnya. Ia juga mengajak masyarakat untuk memperkuat budaya dialog lintas agama, baik di tingkat pimpinan maupun masyarakat akar rumput, serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.

“Biasakan bertemu, berdialog, dan melakukan klarifikasi secara langsung. Jangan mudah terhasut oleh isu yang berpotensi memecah belah,” katanya. Lebih jauh, ia menilai polemik ini semestinya menjadi ruang refleksi bersama—bukan untuk menyalahkan agama tertentu, melainkan untuk memahami bagaimana ajaran agama dapat diselewengkan dalam situasi konflik, sekaligus memastikan bahwa agama kembali pada perannya sebagai sumber perdamaian.“Tidak seharusnya konflik manusia menyeret nama Tuhan sebagai pembenaran. Itu bertentangan dengan nilai luhur agama,” tegasnya.

Kehadiran Din Syamsuddin dalam pertemuan tersebut juga mengingatkan pentingnya upaya perdamaian seperti Perjanjian Malino yang berhasil meredakan konflik berkepanjangan melalui dialog dan kesepahaman bersama. Pertemuan yang berlangsung tertutup itu berjalan dalam suasana hangat dan penuh keakraban, dengan semangat bersama untuk memperkuat persatuan serta menjaga harmoni kebangsaan di tengah dinamika sosial yang terus berkembang. (EDP)