Penolakan Terhadap PSN, PGI Diapresiasi Akademisi dan Pekerja Lingkungan

JAKARTA,PGI.OR.ID-Penolakan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke, Papua Selatan, karena proyek ini menunjukkan ciri khas pembangunan yang ekstraktif, yaitu penguasaan lahan berskala besar, resiko deforestasi massif, dan peminggiran masyarakat adat. Model semacam ini terjadi di seluruh wilayah di Indonesia dan selalu berkolerasi dengan konflik agraria, menimbulkan kemiskinan struktural, dan degradasi ekologis, sehingga tidak menciptakan kesejahteraan. 

Hal tersebut ditegaskan Ketua Umum PGI, Pdt. Jacklevyn Frits Manuputty dalam diskusi virtual bulanan Koalisi Advokasi KBB Indonesia, bertajuk Aktor-aktor Agama dan Masalah Papua: Memahami Pernyataan Sikap PGI, pada Jumat (20/2/2026).

“Ini bukan sikap pertama PGI. Proyek serupa di jaman Pak SBY dilakukan di tempat yang sama dan dengan pendekatan yang sama, juga proyek food estate, mengalami kegagalan. Kami tahu ada hasil-hasil kajian dari beberapa lembaga yang cukup kredibel, dan kita juga turun untuk memverifikasi dengan masyarakat di sana, akhirnya pada sikap menolak food estate bersama masyarakat adat,” katanya. 

Menurutnya, dalam skala yang lebih luas penolakan PGI dilandasi kepada komitmen bahwa pada masa keputusasaan ekologis iman kita menawarkan pengharapan yang berakar pada tindakan konkrit. “Sebagai lembaga agama, terutama gereja-gereja, kita memiliki otoritas moral yang mungkin atau tidak seluruhnya dimiliki oleh para politisi dan perusahaan. Kita terhubung di dalam jejaring dengan gereja di setiap desa, di setiap kota, di setiap wilayah, kita sudah hadir di tempat-tempat yang paling rentan, siap untuk mendengarkan, menemani, mendampingi,” ujar Pdt. Jacky Manuputty.

Lebih jauh dijelaskan, penolakan tersebut juga didasari oleh keterlibatan PGI dalam arak-arakan oikoumenis global. “Pada Sidang Raya Dewan Gereja Sedunia ke 11 di Kalrsruhe, Jerman, tahun 2022. Sidang menyerukan intervensi yang sistematis, terkoordinasi, komprehensif dan intensif terkait keadaan darurat iklim, dengan mendeklarasikan Dekade Okumenis untuk Keadilan Iklim. Dekade ini mengajak gereja-gereja untuk bergerak bersama dari kondisi-kondissi yang rapuh dan rentan terkait dengan iklim, untuk mewujudkan ciptaan yang dipulihkan,” tegasnya. 

Pada kesempatan itu, dia pun menegaskan, gereja dipanggil untuk penatalayanan yang merawat bukan mengeksploitasi alam. Sebab itu, ketika pembangunan menghancurkan ekosistem dan memiskinkan masyarakat, gereja melihat hal itu sebagai dosa struktural, dosa yang dilembagakan melalui kebijakan publik.

Penolakan terhadap PSN, lanjut Pdt. Jacky Manuputty, sebagai wujud panggilan dan keberpihakan gereja baik kepada manusia maupun alam. Mereka yang kecil, lemah dan tertindas, karena kekristenan tidak netral secara moral. “Dalam Injil Yesus secara konsisten berada di dalam mereka yang lemah, terpinggirkan dan menjadi korban ketidakadilan struktural. Orang miskin, mereka yang dirampas haknya. Kita tidak berdiri sebagai penonton tetapi secara sadar berpihak kepada korban ketidakadilan. Bagi kami diam bukan berarti netral tapi membiarkan, dan ini menjadi sangat penting,” tandasnya.

Apresiasi Sikap PGI
Pada kesempatan yang sama, sikap tegas PGI menolak PSN di Merauke serta pendekatan militerisme di Papua mendapat apresiasi dari akademisi dan aktivis lingkungan. Seperti disampaikan Gurubesar FISIPOL Universitas Gadjah Mada, Amalinda Savirani. Menurutnya, sikap PGI itu sangat strategis, penting, dan membantu menyuarakan penderitaan dan ketidkadilan yang dialami masyarakat, terkhusus di Merauke. Selain itu, menjadi energi baru dalam membangun solidaritas bersama dalam mewujudkan keadilan sosial. 

“Dari sisi masyarakat sipil ormas agama terkadang tidak dianggap sebagai bagian dari masyarakat sipil karena hanya memikirkan umatnya sendiri, tidak sekuler seperti LSM. Tapi melihat konteks Indonesia dimana kebanyakan warganya itu relijius, maka ormas agama menjadi penting, dan apa yang dilakukan PGI sangat baik,” ujarnya.

Menurut Amalinda, banyak aktivis yang dipenjara Ketika bersuara tentang papua, maka dengan adanya pernyataan sikap PGI sangat penting sebagai bentuk kepedulian yang sama terhadap Papua. “Ini menjadi common ground atau titik temu, kesamaan pandangan, atau landasan kepentingan bersama. Saya kira ini poin strategis dari PGI karena bertemu dan mendengar langsung apa yang menjadi keresahan umat, dan ini menjadi elemen penting dalam masyarakat sipil,” katanya.

Hal senada juga diungkapkan Parid Ridwanuddin dari Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat (LHKP PP) Muhammadiyah.  “Kami mendukung sikap PGI. Karena secara global hanya 3 negara yang punya hutan tropis dunia, salahsatunya Indonesia yaitu di Papua. Banyak yang bilang Papua surga terakhir karena keanekaragaman hayati masih ditemukan. Maka jika bicara Papua, dia adalah bagian dari eksistim global. Jika Papua dunia pun ikut rusak jika ekosistim hutan tropis hancur,” tegasnya. 

Parid menambahkan, sikap PGI menarik didalami mengingat, mayoritas lembaga agama di Indonesia cenderung akomodatif terhadap proyek pemerintah, salah satunya dapat dilihat dalam problem penerimaan organisasi keagamaan terhadap konsesi tambang batubara. “Di dalam pernyataan PGI terdapat sejumlah konsep kunci yang dapat diteropong dari perspektif teologi lingkungan kontemporer yang mendiskusikan sejumlah konsep kunci yaitu keadilan antargenerasi, keutuhan ciptaan, martabat manusia, pembangunan berkelanjutan, keadilan sosial, dan alam sebagai rumah bersama, khususnya bagi masyarakat adat,” tandas Parid Ridwanuddin. 

Demikian halnya, Ahmad Suaedy dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Dia berpendapat pernyataan sikap PGI terhadap penolakan PSN di Merauke sangat menarik dan mendalam. “PSN itu diantaranya program food estate atau pertanian dalam kerangka luas, ada sawit dan lainnya. Ini semua cenderung merusak lingkungan. Beberapa alasan yang diungkapkan PGI adalah program itu dinilai mengancam hak masyarakat adat, merusak lingkungan dan meningkatkan militerisasi. Sikap ini diambil didasarkan kepada keadilan ekologis dan keberpihakan kepada masyarakat adat. Secara argumen dan secara normatif etik saya setuju sepenuhnya dengan pandangan PGI, bahkan sebagai penolakan total terhadap kapitalisme ekstraktif,” ungkapnya. 

Namun, lanjut Ahmad Suaedy, program PSN food estate dan lainnya itu, dengan tujuan untuk ketercukupan pangan secara lokal Merauke dan Papua serta nasional, dan dalam rangka bersaing dengan negara lain dalam kemajauan dan kesejahteraan, dengan cara memanfaatkan sumberdaya lokal, bukan hanya terjadi saat ini. Program yang sama telah dan sedang dilakukan di sejumlah wilayah di pojok dunia seperti di bagian Afrika. Dan hal yang sama telah terjadi di Jawa beberapa abad yang lalu. Sehingga program seperti ini bisa dibandingkan dengan program-program sejenis, positif dan negatifnya.

Menurut penulis buku Gus Dur dan Papua ini, kuncinya adalah transformasi, sebagaimana terjadi di Eropa, khususnya Inggris di era industrialisasi. Sebab itu, dia melihat ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, di antaranya meletakkan terlebih dahulu hak kepemilikan (hak property) masyarakat lokal atau adat. Dalam hal ini UU Agraria tahun 1960 maupun sejumlah UU yang berkaitan serta Perda Prov tentang tanah adat memungkinkan untuk itu.

Demikian pula kekuasaan dan kepemilikan utama di Tangan Adat sedangkan pemerintahan eksekutif diserahkan kepada politisi dan teknokrat profesional, model partisipasi lokal yang maksimal, roadmap UU Otsus harus benar-benar menjamin adanya keseimbangan dan kesetaraan antara kekuasaan utama dan kekuasaan eksekutif serta keterserapan tenaga kerja profesional dan transparansi segala hal. 

Selain itu, perlindungan dan penjagaan keamanan secara voluntary dan partisipatif oleh masyarakat setempat terhadap semua hal termasuk aparat keamanan dan pembangunan, serta pengajuan aspirasi baik berupa inisiatif, masukan dan kritik kepada pemerintah harus didasarkan pada rekognisi atau akseptabilitas atas konstitusi dan sistim yang telah dibangun bersama. 

Sedangkan aktivis muda dari Sa Perempuan Papua, Gispa Ferdinanda Warijo, melihat pernyataan PGI adalah sebagai bentuk dukungan moral bagi masyarakat adat di Papua yang telah kehilangan tiga tungku kehidupan sosialnya, yaitu adat, gereja dan pemerintah. “Dengan hadirnya pernyataan sikap PGI saya berharap jadi pukulan atau teguran tidak hanya kepada gereja tapi juga pemerintah,” ujarnya.

Gispa berharap dalam kondisi sekarang ini gereja di Papua, yang memiliki peran sangat besar, sungguh-sungguh terlibat dalam rangka advokasi hingga penyadaran. Meski pun menurutnya hal ini tidak mudah karena PSN yang diusung sebagai lumbung pangan telah menciptakan dualisme, baik di tataran pemerintah maupun gereja. Posisi yang diambil PGI menegaskan bahwa suara gereja tidak bisa dibungkam, dan Gereja menjadi rumah bagi umatnya. (MS)