Pembukaan Sharing Meeting Gereja dan Pekerja Migran: Momentum Meneguhkan Pelayanan untuk Membela Martabat Manusia

PEMATANGSIANTAR,PGI.OR.ID-Wakil Sekretaris Umum (Wasekum) PGI Pdt. Lenta Enni Simbolon membuka kegiatan Sharing Meeting Gereja dan Pekerja Migran secara online, di GKPS Peniel, Pematangsiantar, Sumatera Utara, pada Senin (7/9/2026).

Pembukaan kegiatan yang diawali ibadah ini, tidak hanya dihadiri oleh para peserta yang berasal dari berbagai sinode gereja anggota PGI, tetapi juga perwakilan lembaga gerejawi serta Pemerintah Kota Pematangsiantar.

Kegiatan tersebut menjadi ruang pembelajaran bagi gereja-gereja di Indonesia agar memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai isu pekerja migran, migrasi aman, dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), serta dampaknya terhadap komunitas gereja dan masyarakat. 

Dalam sambutannya, Pdt. Lenta Enni Simbolon menegaskan bahwa PGI menempatkan isu hak asasi manusia sebagai salah satu perhatian pelayanan lima tahun ke depan. Dalam konteks tersebut, advokasi pekerja migran dan pencegahan TPPO menjadi bagian dari upaya gereja memperjuangkan keadilan, perdamaian, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Menurutnya, pelayanan gereja terhadap pekerja migran bukan hanya persoalan sosial, tetapi juga bagian dari panggilan iman dan kesaksian gereja di tengah dunia. Sebab itu, dia berharap kegiatan ini tidak berhenti sebagai forum pertukaran pengalaman. Gereja bersama pemerintah dan organisasi terkait perlu menghasilkan rekomendasi serta langkah konkret yang dapat diterapkan dalam pelayanan kepada pekerja migran.

Diakhir sambutan, dia pun mengajak seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan ini dengan penuh kesungguhan hati. "Kiranya pertemuan ini menjadi momentum penting bagi gereja-gereja di Sumatera Utara, untuk meneguhkan komitmen pelayanan yang membela martabat manusia dan menghadirkan kasih Kristus bagi mereka yang paling rentan," pungkas Pdt. Lenta Enni Simbolon.

Sedangkan Ephorus GKPS, Pdt. John Christian Saragih, S.Th., M.Sc., menyampaikan rasa syukur karena Sinode GKPS dapat menjadi tuan rumah kegiatan ini. Menurutnya, perlindungan pekerja migran dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan bagian yang perlu mendapat perhatian dalam pelayanan gereja. Jemaat perlu memperoleh informasi yang cukup mengenai peluang dan risiko bekerja di luar negeri sebelum mengambil keputusan. “Gereja tidak hanya hadir ketika persoalan sudah terjadi, tetapi juga harus memberikan edukasi, membangun kesadaran, melakukan pencegahan, dan memberikan perlindungan,” ujarnya.

Pdt. John Christian Saragih mendorong gereja menerapkan pendekatan jemput bola dengan membangun jejaring pelayanan di berbagai daerah, serta mendorong para pendeta memahami persoalan pekerja migran sehingga dapat memberikan edukasi kepada jemaat, khususnya generasi muda yang mempertimbangkan bekerja di luar negeri.

Sementara itu, Alfred H Silalahi dari UPTD Pelayanan Sosial Pematangsiantar, membacakan arahan dari Gubernur Sumut. Disampaikan bahwa Pemprov Sumut memandang gereja memiliki posisi yang sangat strategis dalam upaya perlindungan pekerja migran. Gereja hadir dekat dengan masyarakat. Gereja mengetahui persoalan keluarga, mendampingi jemaat dalam berbagai situasi kehidupan, dan memiliki jaringan pelayanan ampai ke tingkat komunitas.

Sebab itu, diharapkan gereja tidak hanya hadir Ketika pekerja migran menghadapi persoalan, tetapi juga mengambil peran sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, hingga Ketika Kembali ke daerah asal.

Apresiasi Sharing Meeting
Sharing Meeting Gereja dan Pekerja Migran yang merupakan kolaborasi antara PGI, M21 dan Sinode GKPS ini, mendapat apresiasi dari berbagai pihak, salah satunya Kadisnaker Pematangsiantar, Robert Sitorus. Dia menilai kegiatan ini sangat penting karena mempertemukan berbagai unsur yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Kegiatan ini, lanjutnya, dapat menjadi ruang untuk memperkuat upaya pencegahan TPPO sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai migrasi yang aman dan legal. Pertemuan ini pada akhirnya menempatkan gereja bukan hanya sebagai institusi yang memberikan pendampingan ketika persoalan terjadi, tetapi juga sebagai bagian dari jejaring pencegahan.

“Penguatan edukasi, verifikasi informasi pekerjaan, kepastian legalitas penempatan, pemahaman dokumen perjalanan, serta mekanisme pengaduan menjadi sejumlah aspek yang perlu diperkuat agar masyarakat yang memilih bekerja ke luar negeri tidak mudah terjebak penipuan, eksploitasi, maupun TPPO,” tandasnya.

Hal senada juga diungkapkan salah seorang peserta, Ketua Umum GPID Pematangsiantar Pdt. Ester Sitorus. Menurutnya kegiatan ini patut diapresiasi karena mengingatkan bagaimana gereja untuk peduli, dan jangan hanya sibuk dengan kegiatan seremonial saja. “Padahal di luar sana anak-anak kita mendapat tantangan yaitu apabila mereka mencari pekerjaan di luar negeri, sementara mereka anak-anak gereja, dan anak bangsa,” ujarnya.   

Sebab itu, dia pun berharap setelah kegiatan ini semua peserta menyampaikan kepada pimpinan gereja agar membuka ruang untuk memberi perhatian kepada persoalan pekerja migran dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TTPO).

Sharing Meeting Gereja dan Pekerja Migran akan berlangsung selama dua hari (7-8/9). Melalui kegiatan diharapkan seluruh peserta akan memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai isu pekerja migran, migrasi aman, dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), serta dampaknya terhadap komunitas gereja dan masyarakat. 

Selain itu, terhimpunnya masukan dan rekomendasi dari peserta sebagai bahan penyusunan strategi advokasi dan penguatan pelayanan PGI bersama gereja-gereja anggota dalam isu pekerja migran dan TPPO, adanya komitmen bersama untuk mendirikan shelter PMI di Sumatera Utara, serta adanya shelter di Pematang Siantar menjadi pilot projrect advokasi isu migran dan TPPO yang di kelola oleh Gereja-gereja di Sumatera Utara. (MS)