Masyarakat Sipil Jadi Korban. PGI Minta Segera Hentikan Kekerasan di Intan Jaya

 JAKARTA,PGI.OR.ID-Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) sangat menyayangkan terjadinya peristiwa kekerasan akibat operasi militer di 3 kampung di Intan Jaya, yaitu Sugapalama, Jaintaapa, dan Ndugsiga, terletak di antara Distrik Sugapa dan Hitapada, yang menewaskan masyarakat sipil tidak berdosa. Sebab itu, kekerasan dalam bentuk apapun harus segera dihentikan.

Hal tersebut ditegaskan Kepala Biro Papua PGI, Pdt. Ronald Tapilatu dalam jumpa pers yang berlangsung di ruang pertemuan Lt.3 Grha Oikoumene, Jakarta, pada Kamis (15/5/2025). 

“Gereja-gereja di Indonesia memiliki sikap tegas bahwa penembakan terhadap masyarakat sipil sangatlah tidak bisa ditolerir, karenanya harus segera dihentikan. Kekerasan tidak menyelesaikan masalah,” tandasnya.

Pada kesempatan itu, Pdt. Ronald Tapilatu menyampaikan informasi terbaru dari Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) terkait peristiwa kekerasan yang terjadi di 3 desa itu, pada Selasa (13/5/2025), pukul 4.00 subuh WIT itu. “Berdasarkan laporan terbaru yang diterima PGI, ternyata tidak hanya 3 desa di antara Distrik Sugapa dan Hitapada. Selain itu ada 13 gereja yang melayani di daerah ini, dan diinformasikan pula ada 950 warga gereja, baik dari GKII maupun Gereja Katolik yang mengungsi, sementara korban jiwa sebanyak 6 orang, tiga diantaranya warga gereja yaitu Elisa Wandagau, Mono Tapamina, serta Kepala Desa Hitadipa Ruben Wandagau. Untuk korban perlu dikonfirmasi ulang,” katanya.

Sebelum itu, PGI dalam siaran persnya juga menginformasikan ada 2 korban warga sipil yaitu Minus Jegeseni (7) dan Junite Zanambani, yang terluka akibat terkena serpihan peluru.

Selain meminta agar menghentikan semua bentuk apapun aksi militer/bersenjata, lanjut Pdt. Ronald Tapilatu, PGI juga meminta agar pemerintah segera memulihkan situasi keamanan di wilayah pelayanan gereja di ketiga kampung tersebut dan memberikan kesempatan bagi gereja dan lembaga kemanusiaan untuk memastikan pemulangan wargagereja yang telah mengungsi meninggalkan ketiga kampung dimaksud. 

PGI juga meminta untuk segera menjembatani "percakapan bersama" yang difasilitasi pemerintah dan pemerintah daerah secarademokratis dan bermartabat antara para pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata di wilayah tersebut untuk mencegah berulangnya peristiwa yang sama dan demi mewujudkan rekonsiliasi guna tercapainyakedamaian dan ketentraman di Papua. 

Anggota Komisi Papua PGI, Beka Ulang Hapsara yang turut hadir dalam jumpa pers ini, turut menyatakan keprihatinan atas peristiwa kekerasan yang tiada henti di Papua, yang menyebabkan masyarakat sipil menjadi korban. “Negara harus bertanggungjawab untuk ini. Pemerintah harus melakukan pencegahan supaya hal yang sama tidak berulang Kembali,” tegas mantan anggota Komnas HAM ini.

Ia menambahkan, ketika negara bicara pembangunan dan kesejahtaraaan, maka yang menjadi syarat utamanya adalah situasi yang damai. Sebab itu, Komisi Papua PGI menginginkan adanya dialog antara para pihak yang selama ini terlibat dalam berbagai peristiwa kekerasan di Papua, untuk mencari solusi yang permanen.