Ketua Umum PGI: Kemitraan Gereja Indonesia–Belanda Perlu Bertransformasi, dari Kerja Berbasis Proyek Menuju Tanggung Jawab Bersama

UTRECHT, BELANDA, PGI.OR.ID — Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Pdt. Jacklevyn Frits Manuputty, menegaskan pentingnya transformasi kemitraan gereja Indonesia dan Belanda agar semakin relevan dalam menjawab tantangan dunia masa kini. Kemitraan yang dibangun tidak cukup hanya bertumpu pada sejarah, pendanaan, dan pelaksanaan proyek, tetapi perlu berkembang menjadi relasi yang setara, berlandaskan persekutuan, serta mengedepankan tanggung jawab bersama dalam mewujudkan kehidupan yang lebih adil, damai, dan berkelanjutan.

Pandangan tersebut disampaikan dalam konferensi Growing in Partnership: Learning from the Past, Challenged by the Present and Fit for the Future yang berlangsung pada 12–15 Oktober 2026 di kantor pusat Protestant Church in the Netherlands (PKN), Utrecht, Belanda. Konferensi ini diselenggarakan dalam rangka peringatan 100 tahun yayasan Het Lijndensche Fonds voor Kerk en Zending, bekerja sama dengan pimpinan PKN dan Kerk in Actie.

Dalam sesi bertajuk Present Challenges and Future Agenda: The Indonesian Perspective pada Senin (12/10/2026), Pdt. Jacklevyn memaparkan perspektif gereja Indonesia mengenai tantangan-tantangan mendesak yang dihadapi gereja serta agenda bersama yang perlu dikembangkan untuk masa depan kemitraan Indonesia–Belanda.

Konferensi ini mempertemukan perwakilan PKN, 33 gereja di Indonesia yang memiliki sejarah keterhubungan dengan pelayanan misi Belanda, PGI, lembaga pendidikan teologi Indonesia dan Belanda, lembaga Alkitab kedua negara, serta organisasi-organisasi ekumenis dan misi dari sejumlah negara Eropa. Selama empat hari, para peserta membahas sejarah relasi kedua pihak, tantangan gereja masa kini, agenda misi bersama, kontribusi lembaga teologi dan organisasi ekumenis, serta bentuk kemitraan yang lebih sesuai untuk masa depan.

Menghadapi Dunia yang Berubah, Gereja Perlu Berubah

Dalam presentasinya, Pdt. Jacklevyn mengajak peserta memulai refleksi dari pertanyaan mendasar: kemitraan seperti apa yang dibutuhkan pada zaman ini? Menurutnya, pertanyaan mengenai keberlanjutan mekanisme kerja sama dan proyek-proyek yang sudah berjalan perlu diperluas menjadi pertanyaan tentang bagaimana gereja-gereja dapat bersama-sama membaca perubahan zaman, merespons dunia yang terfragmentasi, dan mengemban tanggung jawab gerejawi secara bersama.

Perubahan lanskap kekristenan global menjadi salah satu alasan penting untuk meninjau kembali pola kemitraan yang selama ini dibangun. Kekristenan tidak lagi dapat dipahami melalui pembagian geografis lama yang menempatkan Eropa sebagai pusat pengutusan dan negara-negara lain sebagai penerima misi. Wilayah-wilayah yang dahulu dikenal sebagai ladang misi kini juga menjadi pusat pertumbuhan, pemikiran teologis, dan praksis kekristenan yang dinamis. Sebaliknya, Eropa sendiri menghadapi tantangan misi dalam konteks sosial dan budayanya.

Perubahan ini menuntut pembaruan cara gereja memahami dirinya sebagai bagian dari satu tubuh Kristus yang mendunia. Hubungan antara gereja Indonesia dan Belanda, karena itu, perlu bergerak melampaui pola lama yang cenderung membedakan pemberi dan penerima, serta mengakui bahwa setiap gereja memiliki pengalaman, sumber daya, pengetahuan, dan kontribusi yang dapat memperkaya gereja lainnya.

Lima Tantangan Gereja Indonesia

Pdt. Jacklevyn menguraikan lima bidang tantangan yang perlu menjadi perhatian dalam membangun agenda bersama gereja-gereja Indonesia dan Belanda.

Pertama, demokrasi, kekuasaan, dan kesaksian publik. Gereja dipanggil untuk mengambil tanggung jawab moral dalam kehidupan politik tanpa menjadikan dirinya sebagai kekuatan politik. Tanggung jawab ini mencakup penguatan akuntabilitas demokrasi, penghormatan terhadap martabat manusia dan hak asasi manusia, perlawanan terhadap korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, serta pemeliharaan ruang sipil bagi dialog dan partisipasi publik. Gereja juga perlu berdiri bersama kelompok-kelompok rentan yang mengalami peminggiran, kehilangan hak, atau tidak memperoleh ruang untuk menyuarakan pengalaman mereka.

Kedua, keadilan, perdamaian, dan Papua. Papua tetap menjadi ujian bagi solidaritas gerejawi di Indonesia dan dalam persekutuan ekumenis internasional. Kekerasan, militerisasi, pengungsian, penderitaan kemanusiaan, persoalan martabat dan hak masyarakat adat, serta eksploitasi ekologis menuntut perhatian yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, solidaritas gereja tidak seharusnya dipahami sebagai campur tangan politik, melainkan sebagai tanggung jawab iman terhadap sesama. Sebagai bagian dari satu tubuh Kristus, penderitaan suatu komunitas tidak dapat diperlakukan sebagai urusan domestik yang terpisah dari kepedulian gereja lainnya.

Ketiga, krisis ekologis dan pembangunan ekstraktif. Pertumbuhan ekonomi yang mengabaikan kelestarian lingkungan menghadirkan pertentangan serius antara kepentingan ekonomi dan keberlangsungan kehidupan. Aktivitas pertambangan dan ekstraksi sumber daya, deforestasi, kerentanan terhadap perubahan iklim, ancaman terhadap wilayah masyarakat adat, serta persoalan ketahanan pangan, tanah, dan air perlu dibaca sebagai persoalan yang saling berkaitan. Karena itu, gereja perlu bergerak dari kepedulian lingkungan menuju disiplin ekologis yang nyata. Krisis ekologis bukan semata-mata persoalan lingkungan, melainkan juga persoalan teologis yang menyangkut tanggung jawab terhadap ciptaan, keadilan, dan keberlangsungan kehidupan manusia.

Keempat, pluralisme agama dan kohesi sosial. Kemajemukan agama bukan persoalan sementara yang harus dihilangkan, melainkan kenyataan permanen tempat gereja menjalankan panggilannya. Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, gereja perlu mengembangkan kecakapan berdialog lintas agama, memperjuangkan kebebasan beragama dan berkeyakinan, membangun perdamaian di tingkat komunitas, serta mencegah ekstremisme keagamaan. Tantangan berupa intoleransi, penutupan rumah ibadah, diskriminasi, polarisasi identitas, dan ujaran kebencian menunjukkan pentingnya kesaksian Kristen yang terbuka terhadap perjumpaan, tanpa kehilangan komitmen pada keadilan dan martabat setiap manusia.

Kelima, generasi baru dan pembaruan budaya gerejawi. Gereja menghadapi pertanyaan tentang kemampuannya menjangkau generasi muda yang hidup dalam dunia yang berbeda dari generasi sebelumnya. Perubahan lanskap digital, perkembangan kecerdasan buatan, pergeseran pola otoritas, mobilitas dan migrasi, serta persoalan kesehatan mental memengaruhi cara generasi muda membangun relasi, memahami iman, dan berpartisipasi dalam kehidupan gereja. Karena itu, pembaruan tidak cukup dilakukan melalui penambahan program bagi kaum muda. Gereja perlu membuka ruang partisipasi yang bermakna dan melibatkan generasi muda sebagai rekan dalam kepemimpinan, pembentukan pengetahuan, serta pelaksanaan misi.

Kelima bidang tersebut menunjukkan bahwa gereja menghadapi tantangan yang saling berhubungan, mulai dari persoalan demokrasi dan hak asasi manusia hingga krisis ekologis, kemajemukan, dan perubahan budaya digital. Tantangan-tantangan itu tidak dapat dijawab hanya melalui program yang berjalan sendiri-sendiri, tetapi membutuhkan refleksi teologis, kerja sama lintas lembaga, dan komitmen jangka panjang.

Indonesia Hadir Bukan Hanya dengan Kebutuhan, Tetapi Juga dengan Kontribusi

Dalam membangun kemitraan yang lebih setara, Pdt. Jacklevyn menekankan bahwa gereja-gereja Indonesia tidak hadir semata-mata sebagai penerima bantuan. Pengalaman hidup dan pelayanan gereja-gereja Indonesia di tengah kemajemukan agama dan budaya, dinamika demokrasi, konflik, serta persoalan ekologis merupakan sumber pembelajaran teologis yang dapat dibagikan kepada gereja-gereja di belahan dunia lainnya.

Pengalaman tersebut mencakup kehidupan menggereja dalam masyarakat majemuk, tradisi teologi yang berakar pada konteks lokal, kearifan ekologis dan masyarakat adat, pengalaman rekonsiliasi setelah konflik komunal, jejaring jemaat yang kuat, serta perspektif dari belahan dunia Selatan mengenai misi dan keadilan. Semua itu merupakan modal penting untuk memperkaya percakapan ekumenis global.

Dengan demikian, kemitraan perlu dibangun berdasarkan kesadaran bahwa setiap pihak memiliki kebutuhan sekaligus karunia. Hubungan yang sehat bukan relasi satu arah, melainkan perjumpaan yang memungkinkan kedua belah pihak belajar, saling memperkaya, dan mengambil tanggung jawab atas persoalan-persoalan bersama.

Dari Proyek Menuju Agenda Bersama

Implikasi penting dari pemikiran tersebut adalah perlunya perubahan mendasar dalam cara kemitraan dirancang dan dijalankan. Pola yang bertumpu pada hubungan pemberi dan penerima, orientasi dari Utara ke Selatan, serta pengelolaan sumber daya berdasarkan proyek perlu ditinjau kembali. Sebagai gantinya, kemitraan perlu dikembangkan melalui relasi antargereja yang setara, pertukaran karunia, penegasan panggilan bersama, advokasi bersama, dan akuntabilitas timbal balik.

Pdt. Jacklevyn juga menggarisbawahi pentingnya membangun agenda bersama yang berakar pada persoalan nyata dan panggilan gerejawi, bukan sekadar menambah jumlah kegiatan. Dalam bahan presentasinya, ia mengidentifikasi enam bidang yang dapat menjadi landasan agenda bersama ke depan, yaitu perdamaian, keadilan dan hak asasi manusia; keadilan iklim dan transformasi ekologis; pluralisme agama dan kohesi sosial; teologi dan produksi pengetahuan; generasi muda, transformasi digital dan kecerdasan buatan; serta dekolonisasi kemitraan gerejawi.

Agenda tersebut memerlukan infrastruktur relasi yang berkelanjutan, dengan keterlibatan gereja, komunitas, lembaga pendidikan teologi, organisasi ekumenis, serta jejaring pengetahuan dan advokasi. Kemitraan tidak semestinya berhenti pada pendanaan, kunjungan, laporan, dan penyelesaian proyek, tetapi perlu menghasilkan relasi yang memungkinkan lahirnya inisiatif-inisiatif baru berdasarkan kebutuhan dan tanggung jawab bersama.

Merawat Sejarah dengan Keberanian untuk Berubah

Konferensi Growing in Partnership memberikan ruang bagi gereja Indonesia dan Belanda untuk meninjau kembali sejarah hubungan mereka, mengevaluasi perkembangan kemitraan yang telah berlangsung, serta merumuskan arah kerja sama yang lebih sesuai dengan tantangan masa kini. Salah satu konteks pentingnya adalah perubahan relasi pada 2007, ketika PKN dan 33 gereja di Indonesia bergerak dari pola hubungan yang menempatkan PKN sebagai Mother Church menuju kemitraan yang lebih setara melalui Emancipatory Partnership Program.

Hampir dua dekade setelah perubahan tersebut, refleksi bersama menjadi penting untuk menilai sejauh mana prinsip kesetaraan benar-benar terwujud dalam praktik dan bagaimana kemitraan itu dapat terus berkembang. Para peserta juga membahas kontribusi lembaga pendidikan teologi, lembaga Alkitab, dan dewan gereja dalam memperkuat misi serta merespons persoalan yang dihadapi bersama.

Rangkaian konferensi dijadwalkan berlanjut hingga Kamis (15/10/2026), ketika peserta merumuskan rekomendasi bersama dan menyelenggarakan kegiatan publik bertajuk Mission: A Common Calling in Fruitful Partnership. Dutch and Indonesian Churches Walking Together. Dalam kegiatan publik tersebut, Pdt. Jacklevyn dijadwalkan menyampaikan perspektif Indonesia mengenai makna menjadi gereja yang mendunia, berdampingan dengan Kees van Ekris dari PKN yang menyampaikan perspektif Belanda.

Bagi PGI, refleksi ini menegaskan pentingnya membangun persekutuan gereja-gereja yang tidak hanya memelihara hubungan historis, tetapi juga berani memperbarui bentuk kerja sama agar semakin relevan dengan kebutuhan zaman. Sejarah kemitraan tetap menjadi sumber pembelajaran, tetapi masa depan hubungan kedua pihak ditentukan oleh kesediaan untuk berbagi tanggung jawab, memperjuangkan keadilan, merawat ciptaan, dan menghadirkan pengharapan di tengah dunia yang terfragmentasi.

Transformasi kemitraan, pada akhirnya, bukan sekadar perubahan mekanisme kerja sama. Lebih dari itu, transformasi merupakan panggilan untuk menghidupi persekutuan sebagai tanggung jawab bersama dalam menghadirkan kesaksian gereja yang bermakna bagi dunia. (EDP)