Dari Chiang Mai, Gereja-Gereja Memilih Kehidupan bagi Papua

CHIANG MAI, PGI.OR.ID — Dari Chiang Mai, Thailand, gereja-gereja di Indonesia, Asia, dan mitra ekumenis internasional menegaskan satu pilihan bersama: memilih kehidupan bagi Papua. Pilihan tersebut dituangkan dalam The Chiang Mai Ecumenical Declaration for Papua, yang lahir dari Simposium Internasional tentang Papua yang berlangsung pada 28 September–1 Oktober 2026.

Deklarasi yang dibacakan saat penitipan simposium pada 1 Oktober 2026 itu menyerukan penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil, penanganan segera krisis kemanusiaan dan pengungsian, pengakuan atas hak-hak masyarakat adat Papua, serta pembangunan dialog yang melibatkan masyarakat Papua secara bermakna.

Mengambil tema “Choosing Life: Strengthening the Role of Churches in Humanitarian Protection, Justice, and Peace in Papua,” simposium yang diselenggarakan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) bersama Christian Conference of Asia (CCA) tersebut mempertemukan pemimpin gereja dari Tanah Papua dan berbagai wilayah Indonesia, mitra ekumenis regional dan internasional, masyarakat adat, perempuan dan pemuda, akademisi, peneliti, pekerja kemanusiaan, serta para pegiat perdamaian.

Sekitar 40 peserta mengikuti pertemuan tersebut. Dari Tanah Papua, peserta antara lain berasal dari PGIW Tanah Papua, Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua, Gereja Kingmi Papua, Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII), Gereja Protestan Indonesia (GPI) Papua, Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia (GPKAI), Gereja Kristen Kalam Kudus (GKKK), serta Persekutuan Gereja-gereja Papua (PGGP) Papua dan Papua Barat.

Kehadiran berbagai denominasi tersebut menjadi penting karena Papua tidak hanya hadir sebagai isu yang dibicarakan, tetapi melalui gereja-gerejanya membawa langsung suara, pengalaman, dan pergumulan masyarakat Papua ke ruang ekumenis Asia. Perwakilan Majelis Rakyat Papua, aktivis Perempuan, juga para akademisi dari Universitas Cenderawasih dan beberapa Sekolah Tinggi Teologi di Papua.

Suara-suara tersebut kemudian dipertemukan dengan perspektif dari berbagai jaringan dan lembaga ekumenis internasional, antara lain World Council of Churches (WCC), World Communion of Reformed Churches (WCRC), CCA, Kerk in Actie, Mission 21, United Evangelical Mission (UEM), serta unsur pemuda yang diwakili oleh World Students Christian Federation (WSCF). 

Deklarasi tersebut menegaskan bahwa Choosing Life adalah imperative teologis, melainkan komitmen etis gereja untuk berdiri melawan kekerasan dan kematian, melindungi martabat manusia, membela mereka yang rentan, menjaga tanah dan ciptaan, serta memperjuangkan keadilan, rekonsiliasi, dan perdamaian.

Dari Ratapan Menuju Pilihan untuk Kehidupan

Pesan tersebut sesungguhnya telah menjadi napas sejak pembukaan simposium pada 28 September. Ibadah kontemplatif yang dipimpin Wakil Sekretaris Umum PGI, Pdt. Lenta Enni Simbolon, mengajak peserta memasuki pergumulan Papua bukan pertama-tama melalui strategi atau rumusan kebijakan, melainkan melalui keberanian untuk mendengar, merasakan, dan meratapi penderitaan.

Dengan refleksi dari Nehemia 2:17–18 dan Galatia 6:2, peserta diajak melihat kembali panggilan gereja untuk tidak berpaling dari kehancuran dan penderitaan. Ratapan tidak berhenti sebagai kesedihan, tetapi menjadi jalan menuju keberanian untuk membangun kembali.

Noken, sirih dan pinang, kain-kain Papua, serta bunyi tifa menjadi bagian dari ruang kontemplasi. Simbol-simbol tersebut menghadirkan kehidupan, kebersamaan, penerimaan, identitas, martabat, dan suara budaya Papua ke tengah perjumpaan ekumenis.

“Kita berkumpul di Chiang Mai hari ini karena panggilan kemanusiaan yang mendesak. Dari tanah leluhur Papua, kita membawa debu pengungsian, ratapan para mama di pedalaman, rintihan anak-anak yang masa depannya terputus, serta darah dan air mata yang terlalu lama membasahi tanah yang diberkati Tuhan,” demikian refleksi Pdt Lenta.

Dari sana, simposium bergerak pada pertanyaan yang lebih mendasar: apa yang harus dilakukan gereja ketika kehidupan manusia terus berada dalam ancaman? Pertanyaan tersebut kemudian menemukan jawabannya dalam tema Choosing Life yang berakar pada Ulangan 30:19—“Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu.”

Ketua Umum PGI, Pdt. Jacklevyn Frits Manuputty, menegaskan bahwa simposium tersebut merupakan tonggak penting dalam perjalanan advokasi PGI mengenai Papua. Menurutnya, penguatan jejaring ekumenis regional dan internasional diperlukan agar suara gereja-gereja dan masyarakat Papua dapat didengar secara lebih luas.

“PGI merasa penting untuk membawa suara yang genuine dari orang-orang Papua, dari gereja-gereja di Papua, pada sebuah platform internasional gereja-gereja di Asia. Suara Papua tidak boleh hanya diwakili, tetapi harus didengar secara langsung,” tegasnya.

Bagi Pdt. Jacklevyn, Choosing Life memiliki konsekuensi konkret bagi gereja.

“Memilih kehidupan berarti menegaskan martabat setiap manusia, melindungi mereka yang rentan, mencari keadilan, dan mengupayakan perdamaian. Karena itu, gereja tidak dapat hanya menjadi penonton ketika kehidupan manusia terancam. Gereja dipanggil untuk mendengarkan mereka yang menderita, menyampaikan kebenaran dengan keberanian, memperkuat pelayanan kemanusiaan, serta membuka ruang bagi dialog yang adil dan bermartabat.” ungkapnya.

Solidaritas Ekumenis: Mendengar dan Berjalan Bersama

Semangat tersebut mendapat peneguhan dari jejaring ekumenis dunia. Moderator Central Committee World Council of Churches (WCC), Bishop Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm, dalam pesannya menyampaikan solidaritas WCC kepada gereja-gereja dan masyarakat Papua. Ia menegaskan bahwa gereja dipanggil untuk hadir secara nyata di tengah penderitaan manusia dan menerjemahkan solidaritas ke dalam tindakan yang bertanggung jawab.

Pesan tersebut memperkuat kesadaran bahwa persoalan Papua bukan hanya persoalan yang harus ditanggung oleh gereja-gereja di Papua atau Indonesia, melainkan bagian dari panggilan bersama gereja-gereja dunia untuk membela kehidupan, martabat manusia, keadilan, dan perdamaian. Komitmen yang sama disampaikan oleh Peter Prove, WCC Director, Commission of the Churches on International Affairs.

Hal serupa disampaikan Christian Conference of Asia (CCA). Dalam sambutan Sekretaris Jenderal CCA, Rev. Jung Eun Grace Moon, yang menegaskan bahwa solidaritas dimulai dengan mendengarkan.

Gereja-gereja dan mitra ekumenis diminta memberi ruang bagi mereka yang mengalami langsung kekerasan, pengungsian, kehilangan tempat tinggal, serta berbagai dampak krisis kemanusiaan. Solidaritas, dalam konteks ini, bukan mengambil alih suara masyarakat Papua, melainkan berjalan bersama mereka dan memastikan suara mereka hadir dalam percakapan regional maupun internasional.

Rev. Philip Vinod Peacock, Sekretaris Jenderal World Communion of Reformed Churches (WCRC) dalam pesannya turut menegaskan bahwa simposium ini adalah ruang yang sangat penting untuk mendengarkan suara Papua dan komitmen untuk berjalan bersama Masyarakat Papua yang menderita. 

Lima Panggilan dari Chiang Mai

Setelah melalui rangkaian dialog dan mendengarkan kesaksian selama simposium, komitmen tersebut kemudian dirumuskan dalam The Chiang Mai Ecumenical Declaration for Papua.

Deklarasi menyatakan keprihatinan mendalam atas penderitaan masyarakat Papua akibat kekerasan bersenjata, pengungsian, kehilangan nyawa, ketakutan, ancaman terhadap tanah dan penghidupan masyarakat adat, serta kerusakan ekologis. Para peserta juga mengakui bahwa kekerasan yang berulang berisiko dianggap sebagai sesuatu yang normal.

Karena itu, deklarasi memuat lima panggilan utama.

Pertama, seluruh pihak yang terlibat dalam konflik di Papua didesak untuk menghentikan kekerasan, melindungi warga sipil, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan martabat setiap orang.

Kedua, krisis kemanusiaan dan pengungsian harus segera ditangani secara terkoordinasi. Pemerintah, gereja-gereja, HONAI (Humanitarian Outreach to Need Assistance Initiative), dan mitra kemanusiaan didorong memastikan ketersediaan data yang dapat diandalkan, layanan dasar, perlindungan kelompok rentan, serta pemulihan komunitas yang terdampak konflik.

Ketiga, deklarasi menyerukan dialog religius-humanis yang berakar pada iman dan tradisi masyarakat adat. Para peserta menegaskan bahwa persoalan Papua tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan keamanan. Dialog harus berlangsung secara jujur, setara, inklusif, bermartabat, serta melibatkan masyarakat Papua secara bermakna.

Keempat, hak masyarakat adat Papua atas tanah, identitas, budaya, dan ruang hidup harus dijamin. Setiap kebijakan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam harus menghormati hak masyarakat adat, memastikan partisipasi yang bermakna, melindungi lingkungan, dan menjunjung prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC).

Kelima, krisis kemanusiaan di Papua harus mendapatkan perhatian serius dan berkelanjutan dari jaringan ekumenis internasional. Gereja-gereja di dunia dan jejaring ekumenis regional maupun global didorong memperkuat advokasi berdasarkan data yang terverifikasi serta memastikan suara gereja dan masyarakat Papua hadir secara langsung dalam ruang-ruang ekumenis internasional.

Tidak Berhenti pada Deklarasi

Bagi para peserta, deklarasi bukanlah titik akhir simposium. Justru, dokumen tersebut menjadi dasar untuk menerjemahkan solidaritas ke dalam tindakan. Gereja-gereja dan mitra ekumenis yang berkumpul di Chiang Mai menyatakan komitmen untuk mendampingi komunitas yang mengungsi dan terdampak konflik, memperkuat pendidikan perdamaian dan rekonsiliasi di gereja, sekolah, dan komunitas, serta memastikan keterlibatan bermakna perempuan, anak-anak, dan pemuda dalam aksi kemanusiaan, pembangunan perdamaian, dan pengambilan keputusan.

Komitmen tersebut akan dijalankan melalui HONAI, sementara itu PGI, CCA, WCC, dan jejaring ekumenis yang lebih luas untuk menerjemahkan deklarasi menjadi kehadiran pastoral, solidaritas praktis, dan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, perjalanan yang dimulai dari ruang kontemplasi pada hari pertama simposium menemukan bentuk konkretnya pada hari-hari berikutnya. Ratapan yang dibawa dari Tanah Papua tidak berhenti sebagai kesedihan. Ia bergerak menjadi kesadaran bersama, solidaritas, komitmen, dan panggilan untuk bertindak.

Di Chiang Mai, gereja-gereja memilih untuk tidak membiarkan penderitaan Papua berlangsung dalam keheningan. “From Chiang Mai, we choose life,” dari Chiang Mai, kami memilih kehidupan: mengakhiri kekerasan, melindungi kehidupan, sungguh-sungguh mendengarkan suara masyarakat Papua, memperjuangkan keadilan, dan menolak membiarkan penderitaan Papua terus berlangsung dalam keheningan.

Dari ratapan menuju harapan, dan dari harapan menuju tindakan, gereja-gereja membawa satu komitmen bersama: memilih kehidupan bagi Papua. (NA/ARK).