Menteri Agama berjanji perjuangkan RUU KUB masuk prioritas Prolegnas

Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin mengaku belum mengetahui Rancangan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama (RUU KUB) tidak masuk dalam prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015.

Menag Lukman menuturkan baru mendapatkan informasi mengenai hal tersebut. “Saya baru dapat informasi ini tentu nanti saya akan berkoordinasi dengan Kemenkumham untuk tindak lanjut ini,” kata Menag Lukman di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/2/2015).

Menurutnya, RUU tersebut sangat dibutuhkan Indonesia, sebab negara ini belum memiliki UU yang mengelaborasi amanah pasal 29 UUD 1945.‎ Apalagi fenomena kasus penistaan atau penodaan agama semakin marak.

“Sehingga memang harus ada norma atau aturan yang dipersepsi bersama di tengah-tengah heterogenitas kita, di tengah perbedaan umat beragama yang ada di bangsa ini yang sangat besar ini sehingga kemudian penegak hukum juga memiliki landasan hukum kokoh dan kuat untuk lalu bagaimana penistaan agama,” kata Lukman.

Dengan adanya UU tersebut, katanya, kasus penodaan agama dapat dibawa ke proses hukum sehingga seluruh sengketa juga dapat diselesaikan secara hukum.

“Tidak dengan cara-cara main hakim sendiri, tidak dengan cara-cara kekerasan dan lainnya,” tuturnya.

Lukman menilai masih dimungkinkan RUU tersebut masuk dalam prioritas Prolegnas 2015 karena dilihat dari segi urgensi UU tersebut.‎

“Sebenarnya dimungkinkan kalau memang DPR yang mempunyai kekuasaan membentuk UU itu punya komitmen yang tinggi dan punya komitmen yang besar terhadap urgensi UU ini,” kata Menag Lukman. (tribunnews.com)