IKP Gandeng PGI Gelar Dialog dan Literasi Media

Dialog dan Literasi Media yang digagas IKP bersama PGI dibuka oleh Direktur LLI IKP Bambang Gunawan dI Hotel Santika, Ambon.

AMBON,PGI.OR.ID-Pesatnya pertumbuhan pengguna media sosial di Indonesia ternyata tidak diikuti dengan pengetahuan dan kesadaran bermedia sosial yang bijak. Hasilnya, media sosial dimanfaatkan oleh berbagai pihak sebagai wadah penyebaran konten negatif berupa hoax, ujaran kebencian, perundungan (bully), dan pornografi.

Dampak dari berbagai tindak kejahatan digital ini tidak bisa dianggap remeh lagi, terutama ketika kondisi tersebut telah mengakibatkan masyarakat terpecah-pecah serta mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Menyikapi kondisi tersebut, Kementrian Kominfo melalui Direktorat Jenderal Informasi dan Komuniasi Publik (IKP) bekerjasama dengan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) menggelar dialog dan literasi media yang mengusung tema Taat Agama, Bergaul Harmonis, Sopan Berkomunikasi, di Hotel Santika, Ambon, Selasa (14/8).

pemuda dan mahasiswa peserta diskusi

Terkait permasalahan yang sama, PGI dan IKP telah menandatangani MOU dalam rangka pembangunan karakter bangsa melalui penyelenggaraan Program Bidang Komunikasi, Informatika dan Agama. Hal ini menjadi awal kolaborasi antar kedua lembaga dalam upaya membangun karakter bangsa, terutama kepada generasi muda, melalui peningkatan literasi media sosial dengan bantuan para penyuluh agama, baik itu agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, maupun Budha.

Kegiatan yang diikuti sekitar 100 pemuda dan mahasiswa ini, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran publik, khususnya generasi muda akan pentingnya nilai-nilai kebhinekaan Indonesia, keagamaan, serta penggunaan media sosial secara bertanggungjawab, meningkatkan partisipasi publik, khususnya generasi muda, untuk menjaga nasionalisme serta melindungi nilai-nilai kebhinekaan Indonesia dan menjalin jejaring informasi dan komunikasi publik dengan generasi muda untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan kebhinekaan Indonesia.

Dirjen IKP Rosita Niken Widiastuti, Ketua PGI Pdt. DR. Albertus Patty, Ketua Tim Media Kemenko Bidang Polhukam Fariza M Irawady, dan praktisi media jaringan Penerbitan Pemerintah Dwitri Waluyo menjadi nara sumber dalam diskusi ini.

Dalam sambutan pembukaan, Direktur LLI IKP Bambang Gunawan menegaskan, gempuran informasi hoax di medsos berpengaruh pada persepsi masyarakat. Sebagian besar berita bohong tersebut bahkan berpotensi merusak sendi-sendi kebangsaan.

Ketua PGIW Maluku saat memberi sambutan

“Kondisi ini tentu menjadi perhatian serius pemerintah, terutama untuk mengatasi penyebab juga pencegahan dan penyebarannya. Betapa bahayanya jika isu-isu SARA merebak dan menyebar di tengah kondisi masyarakat yang tidak siap menerima gempuran informasi tersebut. Untuk itulah, penggunaan medsos secara bertanggungjawab perlu dilaksanakan guna menciptakan warganet yang cerdas dan bijak dalam memilah informasi,” tandasnya.

Terkait dengan hal itu, kata Bambang, pemerintah melalui Kementrian Kominfo menyusun berbagai strategi. Pertama, Kominfo telah secara gencar melakukan kegiatan literasi media untuk mengedukasi masyarakat dalam bermedia sosial. Salah satunya adalah dengan menggandeng organisasi keagamaan, seperti PGI dalam meningkatkan literasi digital masyarakat.

Kedua, pemerintah dan DPR telah mengeluarkan Undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan ini dibuat untuk melindungi kepentingan negara, rakyat, dan swasta dari kejahatan siber. Dengan adanya peraturan ini, pemerintah telah memblokir lebih dari 860 ribu situs yang memuat unsur radikalisme dan pornografi. (Markus Saragih)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*