Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2018

Komisioner Komnas Perempuan saat jumpa pers dalam rangka peluncuran CATAHU 2018

JAKARTA,PGI.OR.ID-Tanggal 8 Maret diperingati sebagai Hari Perempuan Sedunia sebagai bentuk solidaritas internasional agar perempuan di seluruh dunia terbebas dari diskriminasi dan kekerasan. Setiap tahun Komnas Perempuan memperingati Hari Perempuan Sedunia, salah satunya dengan meluncurkan Catatan Tahunan (CATAHU), yang merupakan catatan pendokumentasian berbagai kasus kekerasan terhadap prempuan yang dilaporkan dan ditangani baik oleh 237 lembaga negara maupun lembaga masyrakat serta pengaduan yang langsung datang ke Komnas Perempuan.

CATAHU Komnas Perempuan 2018, diluncurkan di Kantor Komnas Perempuan, Jalan Latuharhari 4 B, Menteng Jakarta Pusat, Rabu (7/3).

Dalam CATAHU tersebut, terdapat temuan trend kekerasan yang berkembang sesuai konteks dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu, pertama, KDRT, Femicide, Poligami dan perkawinan anak. Peristiwa KDRT disertai dengan terungkapnya kasus pembunuhan perempuan (femicide), dalam kasus ini pembunuhan terhadap istri. Tingginya cerai gugat istri banyak disebabkan oleh situasi rumah tangga yang tidak aman, diantaranya kekerasan fisik, maraknya poligami, dan perkawinan anak diantaranya kriminalisasi terhadap perempuan yang dikawinkan karena dianggap berzina, padahal dalam data CATAHU tampak tingginya angka kekerasan sesksual dan relasi pacaran.

Salah seorang Komisioner Komnas Perempuan saat menjelaskan CATAHU 2018

Kedua, kekerasan terhadap perempuan berbasis cyber. Adalah kekerasan yang muncul ke permukaan dengan massif, namun kurang dalam pelaporan dan penanganan. Dampak dari kejahatan cyber ini dapat menjatuhkan hidup perempuan, menjadi korban berulang kali, dan dapat terjadi seumur hidup. Cyber harrashment adalah terbanyak kedua dari kasus kekerasan terhadap perempuan.

Ketiga, Incest. Kasus incest dengan pelaku ayah kandung atau pelaku pelecehan seksual anak di bawah 5 tahun adalah “pekerjaan rumah” terbesar negara dan bangsa Indonesia untuk merespon situasi kekerasan yang ekstrim ini. Walaupun sudah ada penghukuman yang ditujukan untuk menjerakan publik melalui perpu kebiri, tapi tidak banyak mengubah darurat kekerasan seksual yang ada. Ini menunjukkan ada diskoneksi analisa negara terhadap penyebab kekerasan seksual dan penangananya.

Keempat, pelaku kekerasan seksual di ranah personal, ada tiga kategori tertinggi yaitu pacar (1528), ayah kandung (425), paman (322), dari 19 kategori pelaku.

Kelima, perempuan masih menjadi sasaran yang disalahkan, di bully termasuk dalam konteks perselingkuhan, poligami, dan kejahatan perkawinan lainnya. Sementara pelaku utama justru lolos dari penghakiman sosial.

Keenam, konflik sumber daya alam dan pemiskinan. Politik pembangunan infrastruktur yang massif, impunitas dan supremasi korporasi meminggirkan bahkan mengusir masyarakat penduduk asli atau masyarakat adat, mengundang migrasi paksa, perdagangan orang maupun kerentanan kerja-kerja domestik termasuk Pekerja Rumah Tangga (PRT). Perlawanan dianggap pembangkangan terhadap hukum dan kebijakan pusat dan daerah. Dampaknya pada perempuan adalah menambah beban pemiskinan.

Ketujuh, politik populisme sudah menawan isu-isu krusial menjadi jalan di tempat atau bahkan kemunduran dalam penanganan isu pelanggaran HAM masa lalu, atau semakin memburuknya isu-isu HAM perempuan yang dipolitisasi atau dianggap mengganggu moral mayoritas, seperti minimnya suaru mencegah persekusi pada minoritas agama, minoritas seksual, politisasi isu perzinahan yang tidak bisa dibedakan dengan kekerasan seksual, dan lainnya.

Meski demikian ada sejumlah kemajuan yang berhasil dicatat CATAHU 2018 ini, yaitu pengaduan kepada lembaga pengadalayanan dari unsur pemerintah seperti Kepolisian dan Rumah Sakit meningkat. Artinya lembaga tersebut dibutuhkan dan dipercaya masyarakat, oleh karena itu diperlukan dukungan penambahan sumber daya manusia, pelayanan dan penanganan yang cepat.

Berangkat dari temuan-temuan dan pendokumentasian data CATAHU 2018, Komnas Perempuan merekomendasikan kepada negara, diantaranya Kementrian Komunikasi dan Informasi, khsusus untuk kekerasan terhadap perempuan berbasis cyber, perlu membangun sistem teknologi komunikasi untuk mencegah meluasnya kekerasan terhadap perempuan berbasis cyber.

Selain itu, Kementrian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak memastikan substansi dan mekanisme Undang-undang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dijalankan oleh semua pihak terutama perlindungan pada korban dan akses keadilan bagi korban serta penghukuman untuk mencegah impunitas.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*