Biro Papua

Biro Papua dibentuk sebagai kebijakan afirmasi gereja-gereja di Indonesia dalam merespons penanganan krisis kemanusiaan di Papua.  Dua persoalan kemanusiaan yang mengemuka saat ini di Papua adalah meningkatnya angka IDP's dan perusakan lingkungan. 

Strategi Kebijakan Biro Papua:

1. Memperkuat Kapasitas PGIW dan gereja-gereja di Papua untuk mengelola dan mengembangkan advokasi berbasis gereja.
2. Mengembangkan inisiatif gereja dalam penanganan bencana untuk mendorong konsolidasi gereja
   termasuk gereja anggota dan mitra. 
3. Melakukan penanganan korban kekerasan melalui advokasi litigasi-non litigasi berbasis gereja di Papua untuk pemulihan korban.
4. Memberi dukungan kemanusiaan untuk memperkuat upaya perdamaian dan mendorong dibukanya akses bagi bantuan kemanusiaan.

Target: 

1. Pemenuhan keadilan: hak-hak dasar korban konflik bersenjata terpenuhi.
2. Perdamaian berkelanjutan: ada jeda kemanusiaan dan dialog yang setara.
3. Pemulihan rasa percaya diri korban konflik bersenjata: IDP’s tertangani dengan baik dan dapat balik ke kampung halamannya.
4. Perlindungan Tanah Adat: ada pengakuan & pengembalian hak atas tanah OAP yang dirampas negara.