|

Pernyataan Sikap Komnas Perempuan Atas Meninggalnya Patmi

Aksi menyemen kaki beberapa petani Kendeng

JAKARTA,PGI.OR.ID-Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dalam pernyataan sikapnya yang dikeluarkan baru-baru ini, menyampaikan belasungkawa dan rasa kehilangan yang dalam atas meninggalnya Patmi, salah satu peserta aksi dipasung semen pada 21 Maret 2017.

Perempuan Pembela HAM ini bergabung dalam aksi sejak tanggal 16 Maret 2017. Ia dan 55 warga dari Kabupaten Pati dan Rembang, meminta negara menghentikan operasi PT Semen Indonesia di Pegunungan Kendeng, karena mengancam kelestarian alam pegunungan Kendeng yang menjadi sumber kehidupan mereka. Patmi merupakan salah satu perempuan yang sejak tahun 2006 berjuang menyelamatkan kelestarian  lingkungan dan kehidupan masyarakat di sekitar pegunungan Karst Kendeng.

Komnas Perempuan mengapresiasi keteguhan perjuangan Patmi bersama ibu-ibu Kendeng yang lain dalam mempertahankan sumber kehidupan masyarakat Kendeng. Kepergian Patmi menambah deretan panjang sejarah perjuangan perempuan pembela HAM yang mendedikasikan seluruh kehidupannya bagi perjuangan pemenuhan HAM.

“Ibu Patmi menjadi teladan mulia bagi para perempuan dan kita semua untuk tak kenal lelah berjuang menyelamatkan kelestarian alam. Dengan menyelamatkan kelestarian alam, merawat ekosistem, kita menyelamatkan manusia-manusia didalamnya sebagai bagian dari makhluk hidup dalam rantai kehidupan bumi,” demikian pernyataan sikap tersebut.

Hasil pemantauan Komnas Perempuan terhadap pengelolaan sumber daya alam, terutama di pegunungan Kendeng menunjukkan praktik penambangan batu kapur dan pendirian maupun rencana pendirian pabrik semen yang dilakukan di tiga kabupaten: Pati, Rembang, Grobogan, berdampak serius pada perempuan. Bagi perempuan,  air, tanah dan udara yang sehat  adalah hak. Hilangnya tanah adalah hilangnya sumber kehidupan dan dimulainya pemiskinan.

Dalam proses pendirian semen dan penambangan, partisipasi perempuan tersingkir dalam pengambilan keputusan yang sejati.  Stigma pada perempuan pembela HAM sebagai anti pembangunan terjadi, konflik horizontal sudah mencerabut rasa aman perempuan. Selain itu kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap perempuan juga merobek kedamaian publik dan domestik di komunitas.

Untuk memastikan peristiwa yang sama tidak akan berulang di masa depan, Komnas Perempuan merekomendasikan, antara lain  semua pihak baik Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Rembang dan PT Semen Indonesia(Tbk) Persero dan masyarakat untuk menaati kesepakatan antara masyarakat dengan Presiden, menunggu proses KLHS yang sedang berjalan sebagai mandat UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. KLHS harus dilakukan secara independen, transparan, melibatkan warga khususnya perempuan.