|

MPH-PGI Bertemu Presiden Joko Widodo Bahas Sejumlah Isu

Foto Bersama usai pertemuan

JAKARTA,PGI.OR.ID-Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (MPH-PGI) bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (31/7). Sejumlah isu yang terjadi sekarang ini dibahas dalam pertemuan tersebut.

Mengawali pertemuan yang berlangsung penuh keakraban itu, Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi atas langkah-langkah yang ditempuh oleh PGI, berikut karya nyata dalam merawat kemajemukan dan kebangsaan kita selama ini.

Selanjutnya, Presiden Jokowi menyampaikan komitmen Pemerintah untuk tetap menjaga kemajemukan dari rongrongan kelompok radikal dan yang bertentangan dengan Pancasila.

Dalam kaitan ini, Presiden menyinggung langkah-langkah yang telah ditempuhnya berupa konsolidasi ormas-ormas agar bisa bersinergi untuk keutuhan dan pembangunan bangsa, khususnya terhadap ormas-ormas keagamaan.

Sejumlah isu yang disampaikan oleh MPH-PGI antara lain, PGI sangat menghargai kebijakan dan langkah-langkah yang ditempuh Presiden Jokowi dalam membawa masyarakat dan bangsa Indonesia keluar dari beragam masalah yang membelit bangsa kita belakangan ini. Warga gereja menyampaikan penghargaan dan doa atas kepemimpinan Presiden.

Disampaikan pula, dari berbagai perjumpaan PGI dengan umat selama ini, banyak harapan yang ditujukan kepada Presiden terkait dengan masih sulitnya mendirikan rumah ibadah di beberapa tempat. Bahkan ada gereja yang sudah memiliki IMB pun masih tak dapat melanjutkan pembangunannya, seperti GKI Yasmin di Bogor dan HKBP Filadelfia. Kedua jemaat ini sampai harus beribadah di depan istana untuk meminta perhatian Bapak Presiden.

Selanjutnya, PGI menghargai upaya pembangunan infrastruktur dan percepatan geliat ekonomi di Papua yang pesat belakangan ini. Namun sesuatu yang sesungguhnya sangat dinantikan oleh masyarakat Papua adalah penyelesaian pelanggaran HAM di waktu-waktu yang lampau dan penciptaan rasa aman penduduk berhubung dengan security approach yang masih menghantui penduduk. PGI mengingatkan agar pemerintah sebaiknya mengedepankan pendekatan kuktural.

Terkait penerbitan Perpu 2/2017, PGI menyatakan dukungannya, dalam semangat untuk mengawal tegaknya konstitusi dari rongrongan kelompok-kelompok anti Pancasila. Namun PGI juga mengingatkan bahwa Perpu ini sangat rawan untuk membungkam kelompok-kelompok yang dinilai kritis terhadap pemerintah. PGI mengharapkan Perpu ini tidak digunakan untuk kepentingan kekuasaan, khususnya dalam rangka membungkam suara-suara kritis yang muncul dari masyarakat. Olehnya, PGI berharap ada kriteria yang terukur dan dapat dipertanggung-jawabkan secara juridis.

PGI juga menyampaikan kegembiraannya atas pembentukan UKP-PIP. PGI menilai hal ini sebagai wujud komitmen Presiden terhadap ditegakkannya nilai dan Ideologi Pancasila dalam kehidupan kemasyarakatan. PGI mensinyalir, sedikitnya 120 juta penduduk Indonesia kini “tuna Pancasila”, sebagai akibat dari reformasi yang kebablasan meminggirkan ideologi Pancasila dari kehidupan kita berbangsa. Olehnya, PGI menyatakan komitmennya mendukung lembaga ini.

Pada kesempatan itu, PGI juga mengingatkan Presiden Jokowi agar memberi perhatian terhadap pembangunan mental dan karakter bangsa. Sebab ada kesan yang sangat kuat di masyarakat bahwa Pemerintahan Jokowi cenderung lebih fokus kepada pembangunan infrastruktur. Pembangunan fisik memang penting tapi jangan sampai pembangunan mental dan karakter manusia Indonesia tak mendapatkan tekanan kuat.

PGI juga menyampaikan soal Saksi Yehovah, yang marak dibicarakan di media sosial terkait dengan Perpu Ormas, PGI mengharapkan agar pemerintah lebih berhati-hati dalam mengambil sikap. Menyamakan Saksi Yehovah dengan HTI, adalah sebuah kekeliruan. Sebab keduanya berbeda sama sekali. Meskipun PGI juga banyak tidak setuju terhadap Saksi Yehovah, khususnya dalam hal ajaran, tapi menyamakan mereka dengan HTI adalah tidak pada tempatnya.

PGI juga menyampaikan minimnya informasi dan penjelasan tentang apa saja yang dilakukan pemerintah dan kebijakan-kebijakan tertentu kepada masyarakat. Sebagai akibatnya, banyak masyarakat belum paham dan bahkan tak mengetahuinya dengan baik. Hal ini yang membuat masyarakat banyak salah paham dan cenderung mengikuti apa saja yang dikembangkan kelompok tertentu melalui media sosial, termasuk dalam hal ini soal pembangunan fisik, tenaga kerja asing dan hutang luar negeri.

Atas beberapa catatan yang disampaikan oleh PGI itu, Presiden Jokowi yang didampingi oleh Mensesneg, Praktikno, memberikan respon dan penjelasan yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Presiden Jokowi mengatakan bahwa beberapa hal akan ditingkatkan, termasuk dalam hal informasi yang masih kurang. Dia juga menyampaikan bahwa dalam waktu dekat para menteri akan turun ke rakyat untuk menyampaikan secara langsung apa yang selama ini sudah dilakukan dan kebijakan-kebijakan apa saja yang sudah diambil pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Presiden juga terlihat mencatat beberapa hal yang dianggap penting.

Presiden Jokowi menyatakan betapa perlunya digenjot pembangunan infrastruktur untuk menstimulasi geliat ekonomi dan meningkatkan daya saing Indonesia dibandingkan dengan negara tetangga. “Sekarang ini kita berada di bawah Singapore, Malaysia, bahkan Vietnam. Untuk ini, oleh karena keterbatasan APBN, kita mengundang investor asing, selain BUMN sendiri. Tapi tak perlu dikuatirkan, karena dengan BOT, tigapuluh tahun kemudian semuanya akan kembali kita kuasai”, demikian Presiden.

Terkait hutang luar negeri, Presiden Jokowi menyatakan bahwa yang ada sekarang adalah akumulasi dari pemerintahan sebelumnya. Selanjutnya Presiden menjelaskan, “Saya mewarisi hutang yang sudah mencapai 2700 triliun, dan dengan bunga 250 trilyun per tahun. Itu baru bunga, belum pokoknya. Sementara dari APBN kita yang 2080 triliun, kita hanya dapat menggunakan 400 triliun untuk pembangunan.”

Sementara itu, menjawab harapan PGI tentang masalah Papua, Presiden Jokowi menjanjikan akan terus mengedepankan pendekatan kultural. “Saya sudah ingatkan pimpinan militer untuk hal ini. Namun rupanya tidak mudah menanggalkan mind-set yang sudah puluhan tahun mengakar”. Terkait dengan masalah Papua ini, seraya mensyukuri dan memuji kehadiran Presiden yang telah berkali-kali ke Papua, PGI mengingatkan janji Presiden Jokowi untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM di sana.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa menyelesaikan permasalahan bangsa yang sangat kompleks ini membutuhkan kesabaran kita semua. “Kita tak mungkin menyelesaikan semuanya sekaligus. Dan saya juga tak bisa membuka front harus menghadapi semua pihak sekaligus.”

Sebelum berpisah, Pdt Bambang Wijaya, salah seorang Ketua PGI, memimpin doa untuk mendoakan Presiden dan keluarga serta kabinet dan seluruh program kerjanya.

Adapun rombongan PGI terdiri dari Pdt. Dr. Henriette TH. Lebang (Ketum), Pdt Gomar Gultom (Sekum), Pdt. Dr. Bambang Wijaya (Ketua), Pdt. Dr. Albertus Patty (Ketua), A. Teras Narang (Ketua), Pdt. Krise Anki-Gosal (Wasekum), Pdt. Sri Yuliana (Sekretaris Eksekutif), Pdt. Henrek Lokra (Sekretaris Eksekutif), Jeirry Sumampow (Kepala Humas).

 

About Pdt. Gomar Gultom, MTh

Sekretaris Umum MPH PGI Contact: Website | More Posts