|

Komnas HAM: Pilkada Jakarta Kondusif

JAKARTA,PGI.OR.ID-Komnas HAM telah melakukan pematauan atas proses Pilkada DKI Jakarta putaran kedua pada 19 April 2017. Pemantauan dilakukan di seluruh wilayah baik DKI Jakarta di Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat dan Jakarta Pusat.

Fokus wilayah pemantauan adalah wilayah slum area diantaranya Kampung Luar Batang dan Aquarium, Penjaringan, Jakarta Utara, serta di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Berdasarkan pemantauan, hampir semua pemilih sangat antusias memilih, bahkan warga yang sudah tinggal di Rusunawa Marunda dan Rawabebek juga antusias memilih.

Pemantauan lainnya dilakukan di Rusunawa, baik di Jatinegara, Tanah Abang dan berbagai rusun lainnya masyarakat sangat antusias memilih. Demikian halnya, di berbagai apartemen seperti Mall of Indonesia, Central Park, East Casablanca Resident pemilih sangat antusias.

Komnas HAM juga melihat adanya perbaikan pemenuhan hak pilih yang dilakukan oleh KPU DKI Jakarta. Di berbagai Rumah Sakit, telah disediakan TPS. Misalnya, di RSUD Koja, RSCM, RSUD Pasar Minggu, RSUD Fatmawati, dan berbagai Rumah Sakit lain. Meskipun demikian, untuk rumah sakit swasta tidak banyak yang difasilitasi misalnya di RS Carolus dan berbagai Rumah Sakit lainnya.

Sedangkan bagi pemilih di Panti seperti di Cipayung dan Bina Laras, Jakarta Barat juga difasilitasi memilih meskipun tidak sepenuhnya.

Sementara itu, pemilih di rutan dan lapas secara umum sudah difasilitasi yaitu di Rutan Salemba, Lapas Cipinang, Rutan Pondok Bambu, Rutan Polda Metro Jaya. Meskipun masih banyak pemilih yang tidak terdata.

Secara Umum hasil pantauan menunjukan situasi yang kondusif dan aman, meskipun ada beberapa kejadian kecil soal pelaksanaan pemilihan dengan E-KTP.

Meskipun hasil pemilihan secara resmi masih menunggu hasil rekapitulasi dari KPUD DKI Jakarta pada 5 Mei 2017. Komnas HAM menghormati hasil polling, quick qount dan meminta Gubernur dan wakil Gubernur terpilih nantinya untuk menepati janji kampanye utuk memenuhi, menghormati dan menegakan HAM.

Salah satu caranya adalah dengan kembali memanusiakan warga DKI Jakarta, tidak menggusur-menggusur sewenang-wenang, menyejahterakan warga, tidak melanjutkan proyek reklamasi teluk Jakarta dan melayani kepentingan publik dengan lebih baik lagi.

Komnas HAM akan terus mengawasi kinerja gubernur yg baru agar benar-benar memastikan perlindungan dan pemenuhan HAM khususnya terhadap masyarakat marginal, rentan dan kurang sejahtera.(komnasham.go.id)